Radar Musi Rawas

Aliran Sesat di Mura Belum Terdeteksi

2011-01-27T01:24:00.000+07:00

MUSI RAWAS- Maraknya aliran sesat di Provinsi Sumsel yang meresahkan masyarakat belum ditemukan di Kabupaten Musi Rawas. Hingga minggu ketiga Januari 2011 ini, aliran sesat yang menyimpang dari ajaran agama belum terdeteksi oleh KUA di kecamatan-kecamatan.
Laporan nihilnya aliran sesat ini dibenarkan PYMT Kepala Kemenag Kabupaten Mura, Abdul Kadir dikonfirmasi koran ini, Rabu (26/1). “Saya belum menerima laporan dari Kepala KUA berkaitan dengan aliran sesat di pedesaan atau kecamatan. Sampai saat ini kemungkinan belum ada aliran sesat marak di Kabupaten Mura,” jelas Abdul Kadir menambahkan, ia selalu meminta kepada Kepala KUA agar melaporkan setiap aktifitas dugaan aliran sesat.
Ditanya aliran sesat sempat muncul tahun 2009 lalu, Abdul Kadir menyatakan pada tahun itu sempat ada laporan aliran sesat muncul di Kecamatan STL Ulu Terawas dan Muara Beliti, dengan modus mengadakan ritual dengan kelompoknya sendiri. “Pada tahun itu memang ada dugaan aliran sesat muncul di dua kecamatan, tetapi sekarang ini belum ada laporan muncul aliran sesat itu,” tambah Abdul Kadir menyarankan agar masyarakat cepat tanggap apabila ada aliran sesat muncul di tempat tinggalnya. Aliran sesat bisa saja muncul dengan sistem kelompok yang meresahkan masyarakat.
Untuk diketahui, aliran sesat kembali muncul setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Palembang mendapatkan laporan aktifitas aliran sesat di Tegal Binangun, Plaju, Palembang, meresahkan masyarakat. Aliran sesat ini dinilai ektrim karena menyimpang dari ajaran agama Islam, misalnya melakukan aktifitas bersama-sama, dan berganti pasangan meski itu sudah suami istri.
Kembali Abdul Kadir menyebutkan ada sejumlah ketentuan dinamakan aliran sesat yang mesti dipedomani oleh masyarakat. “Salah satunya tidak berpedoman dengan ajaran Islam bersumber dari Al Quran dan Hadits,” tegas Abdul Kadir minta agar Kepala KUA terus melakukan koordinasi dengan pihaknya agar aliran sesat itu tidak muncul, dan menganggu ketentraman masyarakat.(08)

Penerapan KTP di Kecamatan Dievaluasi

2011-01-27T01:23:00.003+07:00

MUSI RAWAS- Disduk Capil Kabupaten Mura tetap melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembuatan KTP di kecamatan. Setiap bulan diadakan pertemuan di aula pertemuan kantor Disduk Capil sebagai evaluasi diikuti para camat dan petugas pembuatan KTP.
Kadisduk Capil Kabupaten Mura, H Dian Chandera menjelaskan bahwa dari evaluasi pihaknya diketahui masih ada petugas di kecamatan yang belum dapat menjalankan tugas dengan baik. Sehingga petugas tersebut perlu mendapatkan pembinaan kembali dari pihaknya. “Kita undang pihak kecamatan agar memahami cara serta prosedur pembuatan KTP hingga kita bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja dari petugasnya,” kata Dian Chandera di ruang kerjanya, Selasa (24/1) lalu.
Pembinaan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berurusan untuk membuat KTP dan KK. Sehingga tidak mengalami kendala saat pelaksanaan di lapangan.
“Akhir bulan ini kita akan mengundang kembali camat dan petugas pembuat KTP dan KK sebagai bagian evaluasi penerapan di lapangan,” imbuhnya.
Dijelaskan mantan Kabag Organisasi ini, masyarakat juga dapat menyampaikan keluhan atas pelayanan pembuatan KTP dan KK kepada pihaknya melalui pesan singkat (SMS) online ke nomor 0815 321 21234 yang dibuka hingga 24 jam. “SMS Online ini menampung setiap aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada kita, dan nanti petugas akan membalas SMS tersebut langsung kepada pengirimnya mengenai persoalan yang disampaikan kepada kita,” tambahnya.(08)

Rally Wisata Promosikan Budaya Mura

2011-01-27T01:23:00.000+07:00

MUARA BELITI- Juni 2011 mendatang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Musi Rawas akan mengadakan rally wisata tingkat nasional yang akan dilaksanakan di Kecamatan Tugumulyo. Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan kebudayaan dan adat Mura ke level nasional melalui penampilan tari dan lagu daerah asli Mura.
Hal ini dikemukakan oleh Kadisbudpar Kabupaten Mura, Yamin Pabli melalui Kabid Kebudayaan Mura Hamam Santoso, Selasa (25/1).
Hamam, sapaan pria ini menjelaskan sebelum acara tersebut berlangsung akan dilakukan sosialisasi keseluruh kecamatan agar usaha mengenalkan tari khas Mura dapat diapresiasi masyarakat.
Selain itu, Hamam menjelaskan tentang keberadaan Lembaga Adat yang sudah dibentuk pada April 2010 lalu dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Mura Nomor 235/KPTS/BUDPAR/2010 diketuai Dewan Pembina Adat (DPA) Kabupaten Mura dengan empat bidang. “Mereka diangkat sesuai dengan ketokohan, kewibawaan dan tanggung jawab terhadap budaya dan adat Mura dari tingkat kecamatan dan desa guna sosialisasi kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya dan adat Mura yang saat ini mulai hilang diiringi oleh masuknya budaya dari luar Mura,” jelas Hamam di ruang kerjanya.
Ia menambahkan untuk tingkat kecamatan yang dikoordinir satu orang membawahi tingkat desa dengan jumlah empat orang. “Mereka bertugas mendata warga desa yang memiliki jiwa seni untuk melestarikan kebudayaan dari segi musik, tari, maupun benda-benda kuno,” tambah Hamam.(Mg03)

KPP Realisasikan Empat Program Kerja

2011-01-27T01:22:00.004+07:00

MUARA BELITI- Selama tahun 2010, Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) Kabupaten Mura telah melaksanakan empat program kerja dengan sembilan kegiatan.
Demikian dikatakan oleh Kepala KPP Kabupaten Mura, Yuselina di ruang kerjanya, Rabu (26/1).
Perempuan berkerudung ini meneruskan program yang sudah berjalan pada saat ini akan dilanjutkan pada anggaran 2011.
“Kegiatan yang sudah kami laksanakan antara lain Gerakan Sayang Ibu (GSI), bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelolah usaha, pemberantasaan buta aksara bagi anak dan perempuan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Mura. Serta pembinaan terhadap anak dan perempuan bekerjasama dengan Polres Mura,” papar Yuselina.
Ia menambahkan tahun ini diprioritaskan untuk gerakan ibu bangkit karena terdapat banyak kegiatan terdiri dari pengajian akbar bekerjasama dengan tim penggerak PKK Kabupaten Mura. “Ini sesuai dengan visi misi Mura Darussalam yang akan diadakan di kecamatan yang menjaid tuan rumah acara. Kegiatan ini diadakan cuma satu kali dengan mengumpulkan seluru anggota tim PKK se-Kecamatan Mura serta memberikan bantuan kepada masjid yang terdapat pada kecamatan tersebut,” jelas Yuselina menambahkan pihaknya juga mengadakan penyuluhan hukum bekerjasama dengan tim PKK dan organisasi perempuan di Kabupaten Mura. Rombongan itu mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkoba dan membina organisasi perempuan pada tingkat kecamatan guna meneruskan kegiatan ini tingkat desa.
Ia menyebutkan menjelang Hari Anak Nasional pada Juli 2011 mendatang bertempat di Polres Mura siap mengumpulkan anak-anak berprestasi dan pada anak kurang mampu dengan memberikan bantuan. Kemudian Hari Ibu yang jatuhnya pada 22 Desember diadakan kegiatan ibu bangkit.(Mg03)

Pembuatan KTP di Kecamatan Dipersoalkan Warga

2011-01-26T02:36:00.007+07:00

MUARA BELITI- Kadisduk Capil Kabupaten Musi Rawas, H Dian Chandera menegaskan pembuatan KTP dan KK sekarang dapat dilakukan warga di kantor Camat. Penerapan ini telah berlaku sejak Oktober 2010 lalu, dan jika ada komplain dari masyarakat tentang pembuatan KTP tersebut dapat menghubungi pihak kecamatan.
Alasannya, kata Dian Chandera, pembuatan KTP dan KK itu sudah online langsung ke kantor Disdukcapil serta menggunakan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) Online.
Pernyataan Dian Chandera ini dilontarkan setelah muncul keluhan dari masyarakat mempersoalkan pembuatan KTP dan KK di kantor camat. “Saya tidak memberikan pernyataan jika ada komplain dari masyarakat yang mengurus KTP di kecamatan, silahkan tanyakan kepada Camat bersangkutan. Sebab penerapan dari pembuatan KTP dan KK ini gratis sesuai dengan Perda Nomor 20 tahun 2009 tentang retribusi. Di dalam perda itu mengatur 13 item pelayanan yang digratiskan untuk masyarakat, salah satunya pembuatan KTP dan KK,” jelas Dian Chandera di ruang kerjanya, Senin (25/1).
Menurutnya, pelayanan di kecamatan dalam hal pembuatan KTP dan KK itu hingga saat ini belum mengalami kendala termasuk penyediaan blangko KTP dan KK. “Penyediaan blangko untuk satu kecamatan itu bervariasi sesuai dengan jumlah penduduk dan biasanya permintaan kecamatan akan blangko dipenuhi. Hingga tidak ada persoalan untuk blangko tersebut,” tambah Dian Chandera.
Soal evalusi dari pelaksanaan pembuatan KTP dan KK di kecamatan, Dian Chandera menegaskan jika pemahaman petugas di kecamatan mesti ditingkatkan lagi. “Sehingga kami undang datang ke Disduk Capil untuk mendapatkan pengarahan seputar pelayanan pembuatan KTP dan KK,” imbuhnya.
Terpisah, Her, salah seorang warga Kabupaten Mura merasa keberatan dengan pelayanan pembuatan KTP di kantor camat, karena ia menilai kurang maksimal. Apalagi ada pungutan Rp 25 ribu per orang untuk membuat KTP dan KK.
Her menyarankan agar pembuatan KTP dan KK ini tidak membebankan masyarakat karena informasinya sekarang ini membuat identitas diri tersebut gratis.(08)

Pemkab Targetkan 3500 Santri Khatam Al-Quran

2011-01-26T02:36:00.004+07:00

MUSI RAWAS- Pemkab Musi Rawas menargetkan 3500 santri se-Kabupaten Mura khatam Al-Quran. Pada 2010, target 3000 santri sudah diuji dengan dana Rp 1,8 Miliar dilakukan tim penguji dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 157/KPTS/VI/2010.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Mura, M Zoher Hasan melalui Kepala Sub Bagian Pendidikan Keagamaan (Kasubbag PK), Ruslim mengatakan santri yang lulus uji khatam Al-Quran diadakan setiap setahun sekali pada Juni mendapatkan uang Rp 100 ribu. Sementara guru ngaji menerima Rp 500 ribu sesuai dengan anak didik guru mengaji yang lulus dalam uji khatam Al-Quran.
“Apabila santri yang dibawa berjumlah 10 orang dan lulus 5 orang menjadi Rp 500 ribu dikali dengan jumlah santri yang lulus. Serta dibayarkan kepada guru mengaji tersebut. Apabila santri tidak lulus akan ikut pada 2011 mendatang akan diadakan Juni mendatang,” kata Ruslim.
Lanjut dia, pada tahun 2011, pihak Pemkab Mura belum bergerak serta masih dirancang untuk memenuhi target 3500 santri khatam Al-Quran dengan dana kurang lebih Rp 2 Miliar. Usaha ini dilakukan dalam rangka mewujudkan Mura Darussalam.(Mg03)

Ruko Distrik Terawas Terisi 100 Persen

2011-01-26T02:36:00.001+07:00

MUSI RAWAS- Dari sekian banyak rumah toko (Ruko) di kawasan distrik hanya di Kecamatan STL Ulu Terawas terisi 100 persen. Sewa ruko itu dipatok Rp 5 juta per ruko dengan masa sewa hingga setahun.
Sementara ruko di distrik Nibung, Muara Lakitan, Megang Sakti, Simpang Semambang juga sudah dipesan penyewa, tetapi belum penuh sesuai diharapkan Pemkab Mura.
Kadisperindagsar Kabupaten Mura, EC Priskodesi kepada koran ini menjelaskan bahwa untuk ruko Distrik Terawas sudah penuh hingga 100 persen tersewa dan telah beroperasi.
“Perbandingan dengan ruko yang ada di Muara Beliti hanya 30 ruko yang disewa. Sisanya belum mencapai target yang ditetapkan,” jelas Priskodesi, Senin (25/1).
Untuk ruko di Muara Beliti, lanjut dia, hingga saat ini belum tersalurkan aliran listrik yang memang dibutuhkan penyewa. “Tapi urusan pemasangan aliran listrik menjadi wewenang dari Dinas PU Cipta Karya. Sekarang ini khusus untuk ruko Muara Beliti baru 18 pintu yang teraliri listrik hingga bisa menerangi ruko yang disewa tersebut,” jelas Priskodesi.
Pantauan koran ini di kawasan ruko Agropolitan Centre, ada beberapa ruko yang tutup. Sementara di sebelah kiri ruko yang ditempati rumah makan dan perbankan tetap dibuka untuk melayani pembeli dan nasabah.(08)

Airsoft Gun Bukan untuk Gagah-gagahan

2011-01-24T02:15:00.004+07:00

MUSI RAWAS- Ketua Perbakin Musi Rawas (Mura), H Aidil Rusman menegaskan senjata Airsoft Gun bukan untuk gagah-gagahan, karena sikap itu tidak diperbolehkan dalam hal penggunaan senjata. Sehingga jika terjadi hal tidak diinginkan terhadap pemegang Airsoft Gun maka menjadi tanggungjawab si pemegang senjata.
Hal ini dikemukakan oleh Aidil Rusman terkait ulah oknum yang membawa senjata Airsoft Gun untuk kepentingan pribadi. Aidil Rusman menyatakan agar tidak terjadi hal tidak diinginkan maka Perbakin Mura mengadakan kejuaraan tembak reaksi. Sehingga penyalahgunaan pemakaian senjata dapat diminimalisir.
Untuk diketahui, Perbakin Mura mengadakan kejuaraan tembak reaksi (AAPSC) Airsoft Gun “Euro Cup 2011” di Sekretariat Perbakin Mura, Jalan Kerinci Nomor 100 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Minggu (23/1) sekitar pukul 09.00 WIB. Kejuaraan itu dibuka oleh Aidil Rusman disaksikan para pengurus dan peserta kejuaraan tembak tersebut.
Dijelaskan Aidil Rusman, apabila muncul oknum yang membawa softgun meresahkan masyarakat itu bukan komunitas (Perbakin) mereka, melainkan ulah oknum tidak bertanggungjawab. “Kita menjunjung tinggi sportifitas sebab kita memiliki klub menembak dibawah naungan Perbakin Mura,” jelas Aidil Rusman dihadapan para peserta kejuaraan tembak reaksi yang diikuti 50 peserta untuk kelas junior, senior, dan AAPSC.
Ketua Klub SAS 17 MR, Hazairin didampingi Irwan, panitia pelaksana kejuaraan tembak reaksi menyatakan bahwa oknum yang menyalahgunakan penggunaan senjata yang tidak menjalankan prosedur sudah ditetapkan. “Penyalahgunaan senjata Airsoft Gun oleh oknum itu dilakukan anggota Perbakin, karena untuk menjadi anggota Perbakin itu mesti melalui sejumlah tahapan, misalnya berlatih terlebih dulu hingga bisa menguasai penggunaan senjata,” jelas Hazairin menyebutkan latihan itu minimal satu bulan rutin diikuti calon anggota, dan diperkirakan tiga bulan berikutnya calon anggota sudah menguasai tembak reaksi.
Hazairin menegaskan yang mengeluarkan perizinan untuk memegang senjata itu bukan Perbakin melainkan Polri.
“Perbakin tidak pernah mengeluarkan izin untuk memegang senjata, dan ulah oknum yang sempat menghebohkan masyarakat dengan penggunaan Airsoft Gun itu merugikan Perbakin karena pemakaian Airsoft Gun menjadi tanggungjawab si pemakai dan ada ketentuannya,” jelas Hazairin. Untuk Klub SAS 17 MR, lanjut dia, ada ketentuan tersendiri berupa AD/ART sebagai pedoman dalam menjalankan roda organisasi.(08)

Pemkab Mura Komitmen Sukseskan Mura Darussalam

2011-01-24T02:15:00.000+07:00

MUSI RAWAS- Guna mempersiapkan generasi muda yang beriman dan berakhlak mulia, Pemkab Musi Rawas (Mura) dengan ide dari Bupati Mura, H Ridwan Mukti telah mengambil langkah dengan membuat program terarah jangka panjang “Menuju Musi Rawas Darussalam”.
Kabag Humas Setda Mura, Kgs M Effendi Fery menjelaskan untuk mendukung program tersebut berbagai langkah sudah dijalankan diawali dengan memberikan insentif bagi guru mengaji. Serta memberikan apresiasi khusus kepada guru ngaji yang santrinya mampu khatam Al Quran dengan mengalokasikan dana Rp 50 Milyar. Agar tercapai target 100 ribu warga khatam Al Quran.
Masih menurut Fery, dukungan mensukseskan program Mura Darussalam juga dipertegas dengan dukungan terhadap program nasional pemberantasan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif lainnya (NAPZA). Tidak seperti kebiasaan rutin yang dilakukan dengan razia atau dengan penyuluhan, maka Bupati Mura, Ridwan Mukti lebih memilih untuk megeluarkan kebijakan yang sangat tidak populer tapi ampuh menekan peredaran narkoba.
Feri menjelaskan kebijakan tersebut berupa larangan mengadakan pesta malam (Night party) dan juga alunan house music selama ini menjadi sarana peredaran narkoba. Dan sebagai gantinya Ridwan Mukti menganjurkan untuk setiap acara persedekahan diisi dengan pengajian dan ceramah agama.
“Sudah ada beberapa kecamatan dinyatakan bebas dari pesta malam. Kita akan teruskan hingga semua kecamatan terbebas dari pesta malam,” jelas Feri.(mg03/rls)

Ahmad Sumargono Menjadi Khatib Shalat Jumat

2011-01-24T02:14:00.001+07:00

Mengingatkan Jemaah Perbanyak Berbuat Kebaikan

Jemaah shalat Jumat di Masjid Agung kawasan Agropolitan Centre Muara Beliti, mendapatkan pencerahan dari Ahmad Sumargono, yang menyampaikan khutbah pada Jumat (21/1) lalu. Kehadiran Sumargono tersebut memang diundang pihak Pemkab Mura hingga para jemaah mendapatkan tausyiah yang begitu bermanfaat.

Budi Santoso, Muara Beliti

KABAG Humas Setda Mura, Kgs Effendi Feri menyatakan bahwa saat mengisi kunjungan tersebut, Ahmad Sumargono didaulat untuk menjadi khotib shalat Jumat di Masjid Agung Agropolitan Centre Muara Beliti. Kehadiran Sumargono di masjid kebanggaan setelah selesai menghadiri kuliah umum Universitas Mura oleh Bupati, Ridwan Mukti di Auditorium Pemkab Mura, Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I.
Untuk diketahui, Ahmad Sumargono dikenal sebagai Ketua Pengurus Besar Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) juga sebagai politisi dari Partai Bulan Bintang ini.
Feri menyatakan saat menyampaikan khutbah itu ia menyampaikan bahwa Surat Annas adalah guna meningkatkan akhlak kita yang tentunya menghindari kita dari godaan setan, berbuat baiklah kita agar disayangi-Nya agar kita tidak berbuat zalim.
“Dia mengingatkan agar kita diatas dunia ini banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Karena itu wajib bagi pemimpin kiranya mengajak kita ke jalan yang benar serta bijak dalam memberikan kebijakan,” ungkap Feri mengulang pernyataan Sumargono tersebut.
Feri menyatakan kehadiran dari Sumargono ini setidaknya membuat jemaah Masjid Agung mendapatkan siraman rohani yang sangat bermanfaat untuk mereka. Karena sangat jarang sekali menjadi khatib berasal dari luar Kabupaten Mura.(*)

Rehab Kantor Kades Mambang Diduga Asal-asalan

2011-01-21T02:04:00.006+07:00

MUARA KELINGI- Masyarakat Desa Mambang, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Mura, kecewa dengan hasil rehab kantor kepala desa (Kades). Pasalnya baru sekitar dua bulan dibangun, beberapa bagian kantor, seperti kusen dan bubungan mengalami kerusakan.
Kades Mambang, Saidi H Burlian kepada koran ini mengatakan rehab kantor desa tersebut dibangun menggunakan anggaran APBD Kabupaten Mura Rp 100 juta. Proses pengerjaan dimulai sekitar Agustus 2010, oleh CV Serawai, selesai sekitar November 2010.
“Kami sangat menyesalkan rehab kantor Desa Mambang dikerjakan asal-asalan. Buktinya seng pada bubungan saat ini sudah mulai terlepas lalu sebagain kusen yang diganti ada yang dimakan rayap. Padahal baru dua bulan selesai diperbaiki,” tegas Sadi kepada koran ini melalui Hpnya Kamis (20/1).
Diakui Saidi, saat memulai proyek hingga selesai, pihak rekanan sama sekali tidak berkoordinasi dengan pemerintah desa. Ia mengancam jika pihak rekanan tidak memiliki itikad baik melakukan perbaikan beberapa bagian kantor yang rusak, akan melaporkan permasalahan ini ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau. “Selain kusen, WC yang ada tidak ada septic tank (Lubang penampung kotoran). Jadi WC yang ada hanya bisa untuk buat buang air kecil. Menurut pihak rekanan pembuatan septic tank tidak masuk dalam RAB,” papar Saidi.(03)

Siap Menjalankan Amanah

2011-01-21T02:04:00.003+07:00

MUSI RAWAS- Dari sekian banyak pejabat eselon II dan III dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Mura, H Ridwan Mukti pada pelantikan di Auditorium Pemkab Mura, Kamis (20/1), ada sosok yang familiar ikut dilantik. Dia adalah Ir H Aidil Rusman MM sekarang menjadi Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan menggantikan pejabat lama, Amro Musyi Bemban. Sebelumnya, Aidil Rusman menjabat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mura.
Pria parlente berusia 47 tahun dikenal koleganya ramah dan mudah bergaul ini, merasa sebuah jabatan diemban merupakan amanah dan kepercayaan pimpinan yang mesti dijalankan dengan sebaik mungkin.
“Alhamdulillah, saya dipercaya mengemban amanah serta kepercayaan dari pimpinan. Dan saya akan berusaha menjalankan dengan sebaik mungkin karena Asisten II ini membawa bidang ekonomi pembangunan sehingga perannya lebih mengarah untuk melakukan koordinasi dengan sektor dibawahnya,” ungkap Aidil Rusman di kediamannya Jalan Kerinci, Taba Jemekeh, Kamis (20/1) sore. Suami Hj Srie Hernalini Nita Utama meneruskan, sektor yang diembannya itu berkaitan dengan dua macam yaitu pertanian dan pertambangan. Sehingga ini sesuai dengan target visi misi Kabupaten Mura priode 2010-2015 berkenaan dengan pertambangan diharapkan tahun 2011 dapat menghasilkan produksi.
“Selama ini terkesan pertambangan itu hanya diatas kertas sajka tetapi mudah-mudahan tahun 2011 ini ada perusahaan tambang yang bisa berproduksi. Sehingga sektor pertambangan bisa menjadi andalan Kabupaten Mura,” harap Aidil Rusman yang tanggal lahirnya sama dengan Hari Jadi Kabupaten Mura setiap 20 April. Sehingga, Aidil Rusman yang berpostur 172 Cm dengan bobot 76 Kg mengaku mendapatkan berkah atas tanggal lahirnya, karena bisa dirayakan bersama dengan masyarakat Bumi Lan Serasan Sekentenan.
Bapak tiga anak yaitu Andharu Prima Yudha, Rizka Edit Sujani, dan Muhammad Euro Fathiansah, mengaku siap mengemban amanah diberikan Bupati Mura, H Ridwan Mukti untuk menjalankan visi dan misi Kabupaten Mura. Serta mewujudkan program yang mulia salah satunya Mura Darussalam. Untuk menggapai semua itu, Aidil Rusman yang memiliki prinsip berdoa dan bekerja, akan bekerja dengan stafnya semaksimal mungkin. Alumnus Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 1988 dan mengambil gelar S2 di Universitas Bengkulu berharap dapat bekerja dengan baik dan sesuai tupoksi.(08)

Bantuan Hukum Gratis Tangani 31 Kasus

2011-01-21T02:04:00.000+07:00

MUSI RAWAS- Tim bantuan hukum Pemkab Musi Rawas (Mura) hingga akhir 2010 sudah menangani 31 kasus baik pidana maupun perdata. Kepala Bagian Hukum Seketaris Daerah (Kabag Hukum Setda) Mura, Nawawi mengatakan sejak diluncurkan Maret 2010, tim bantuan hukum Pemkab Mura sudah menangani 31 kasus.
Dimana kasus pidana sudah terselesaikan kurang lebih 30 kasus yang terdiri dari pencurian dan tindak kekerasan serta kasus perdata, di mana bantuan hukum itu diberikan secara gratis untuk masyarakat Mura. “Program pemberian bantuan hukum gratis tersebut diberikan secara cuma-cuma berkat kerjasama dengan Ikatan Advokad Indoneisa (Ikadin) Mura,” papar Nawawi, Kamis (20/1).
Tambah Nawawi, bantuan hukum gratis itu diberikan khusus untuk kalangan masyarakat miskin yang tersangkut kasus pidana maupun perdata serta tidak bisa membayar pengacara. Sebelumnya kasus yang dihadapi warga harus diverifikasi terlebih dahulu guna untuk kepentingan masyarakat miskin yang bersangkutan dengan hukum.(Mg03)

Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) Muara Beliti

2011-01-21T02:03:00.003+07:00

Sepeda Motor Wajib Lewat Lajur Kiri

Suasana jalan yang melintasi Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) KM 12-13 Muara Beliti berbeda dengan hari biasa. Sebab daerah itu masuk wilayah KTL mengatur adanya kanalisasi (Pembagian lajur jalan) bagi pejalan kaki, pengendara sepeda motor, sepeda dayung dan pengguna kendaraan roda 3 (becak motor). Berikut laporannya.

Agus H Handoyo, Muara Beliti

SEJAK diberlakukan wilayah KTL mulai depan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, beberapa waktu lalu, pengemudi motor dan mobil terlihat tertib. Kendati demikian, masih ada yang melanggarnya namun mereka hanya diberikan himbauan agar mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
Kapolres Mura AKBP Imam Sachroni melalui Kasat Lantas, AKP Syukur menjelaskan bahwa kanalisasi ini merupakan salah satu wujud program dari Direktorat lalu lintas Polda Sumsel. “Dalam melaksanakan rekayasa lalu lintas tersebut, kawasan akan kita lakukan pembagian lajur-lajur bagi kendaraan bermotor dan pejalan kaki,” terang Syukur pada koran ini, Kamis (20/1).
Sebelumnya, sambung Syukur, pihak Sat Lantas Polres Mura terlebih dulu membahas dengan pihak terkait bertanggung jawab membidangi KTL diantaranya Dinas PU Bina Marga, Dishub Kominfo, Sat Pol PP, dan Perwakilan PT Jasa Raharja.
“Pembagian lajur jalan untuk di KTL di Kabupaten Mura lebar jalan cukup memadai yakni 15 meter. Di mana lajur pada KTL kita bagi menjadi 3 yakni trotoar digunakan bagi pejalan kaki, kanalisasi selebar 2 meter dengan pembatas barikade-barikade lantas untuk pengendara sepeda dayung, sepeda motor dan kendaraan roda 3 selebihnya digunakan untuk kendaraan roda empat atau lebih,” jelasnya.
Pembuatan Kanalisasi itu, pihak Polres Mura mendapatkan bantuan sepenuhnya dari sponsor provider seluller Lubuklinggau sebanyak 102 barikade dan spanduk. “Dalam barikade kita tuliskan pesan-pesan tertib berlalu lintas, seperti penggunaan lajur kiri, penggunaan helm SNI, kewajiban menyalakan lampu utama sepeda motor yang kita pasang sepanjang 1 kilometer di KTL,” tambah Syukur.
Selanjutnya Kasat Lantas menghimbau mengajak memberitahukan kepada seluruh masyarakat pengguna jalan yang melintasi KTL Jalinsum Km 12-13 Kecamatan Muara Beliti, agar menggunakan lajur-lajur jalan sesuai peruntukannya.
“Bagi pejalan kaki silahkan melintasi trotoar yang ada. Pengendara sepeda motor, sepeda dayung dan kendaraan roda 3 silahkan melewati lajur kanalisasi di lajur paling kiri jalan. Sedangkan kendaraan roda empat atau lebih agar melintasi lajur jalan lainnya,” imbuh Syukur.
Pelaksanaan di lapangan, kata Syukur, pihak Sat Lantas telah memasang beberapa rambu petunjuk dan menempatkan petugas Polantas untuk melaksanakan pengaturan di wilayah KTL. “Kami menghimbau supaya masyarakat selalu mematuhi peraturan, rambu lalu lintas dan petunjuk petugas di lapangan agar senantiasa terciptanya keamanan, keselamatan, kelancaran, keteraturan dan ketertiban dalam berlalu lintas,” pungkasnya.(*)

Ekosistem di Area PT DSL Diperhatikan

2011-01-20T03:18:00.006+07:00

MUSI RAWAS- Rapat permohonan ruang perpanjangan izin advokasi pemanfaatan air limbah pada tanah perkebunan kelapa sawit PT Djuanda Sawit Lestari (DSL) berlangsung di ruang Advokasi Pemkab Musi Rawas (Pemkab Mura) berlangsung Rabu (19/1), memutuskan beberapa hal. Antara lain membahas perizinan pembuatan sumur penampungan limbah cair dari pengelolahan sawit agar tidak membahayakan masyarakat.
Rapat yang dipimpin Asisten II Setda Mura, Amro Munsyi Bemban dihadiri Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Mura (Kaban LHD Mura), Ruzaidin Noor serta jajarannya, Sekretaris Dinas Perkebunan (Sekdisbun), Sulendro, perwakilan Managemen PT DSL diwakili Asisten Manager (ASM), Prihadi.
Amro Munsyi Bemban mengatakan pertemuan itu diadakan untuk kepentingan warga sekitar serta menjaga ekosistem kehidupan di area PT DSL. Agar tidak berdampak negatif dari limbah cair dihasilkan PT DSL dengan bahan kimia senyawa. Selaku perwakilan dari perusahaan PT DSL, Prihadi memaparkan tentang kolam penampungan untuk limbah dihasilkan dari pengolahan kelapa sawit.
Ia menjelaskan kolam penampungan terdiri dari dua kolam utama dipantau dari empat sumur terdiri dari Sumur Pantau Satu (SP Satu) kontrol sebelum LA, SP dua pada areal LA, SP tiga setelah LA, dan sumur penduduk.
“Pengelolahan LA dari PT DSL sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (Kepmen LH) Nomor 28 tahun 2003 tentang pedoman teknis pengkajian pemanfaatan air limbah dari industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit limbah dari industri,” papar Prihadi.
Pada pertemuan itu dari Dinas Perkebunan, Sulendro menanyakan kepada pihak PT DSL mekanisme dalam pengelolahan LA terdapat empat sumur pantau serta dua sumur utama dalam cuaca ekstrem sekarang ini. Karena sumur pantau dan sumur utama penampungan LA dapat menampung air hujan serta tidak berdampak melubernya air limbah cair ke area sungai yang selama ini digunakan warga sekitar untuk keperluan sehari-hari.
Kaban LHD, M Ruzaidin Noor menjelaskan mekanisme sudah dijalankan sesuai dengan Kepmen Nomor 28 tahun 2003 sesuai dengan pengelolah air limbah secara berskala yang diuji pihak LH secara 6 bulan sekali dengan mengeluarkan sertifikat hasil uji.
Menanggapi hal itu, Amro Munsyi Bemban menyatakan mekanisme pengawasan akan dilakukan dari Dinas Perkebunan, Kehutanan akan dilaksanakan minggu depan.(Mg03)

RDKK Mengatur Sistem Penyaluran Pupuk Bersubsidi

2011-01-20T03:18:00.003+07:00

MUSI RAWAS- Penyaluran pupuk urea bersubsidi PT Pusri kepada penyalur dan pengecer secara resmi menggunakan sistem Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Penyaluran RDKK dilakukan melalui pendataan oleh dinas terkait terhadap pengecer dan penyalur pupuk.
Kepala Pusri Pemasaran Kabupaten Musirawas dan Kota Lubuklinggau, A Latif kepada wartawan koran ini setelah sosialisasi penyaluran pupuk Urea bersubsidi PT Pusri di Aula Hotel Hakmaz Taba Lubuklinggau, Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Rabu (19/1).
Menurut A Latif , sistem penyaluran RDKK tersebut bekerjasama dengan Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan (DTPPK) Kota Lubuklinggau dan Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Mura.
Ia menambahkan adanya RDKK tersebut, Pusri dapat memasok pupuk ke daerah sesuai kebutuhan kelompok. Dengan sistem RDKK tersebut diharapkan tidak ada lagi permasalahan terkait kelangkaan pupuk. “Kalau sudah ada datanya diharapkan di tahun 2011 tidak ada lagi kelangkaan pupuk urea di tingkat penyalur, pengecer dan petani. Pengawasan RDKK ini dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait,” pungkasnya.(Mg01)

Tim Pemantau UN Lingkungan Kemenag Ditiadakan

2011-01-20T03:18:00.000+07:00

MUSI RAWAS- Tahun ini, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) ulangan di sekolah yang berada di jajaran Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Mura tidak menggunakan tim independen seperti tahun lalu. Absennya tim independen ini digantikan pengawas yang terdiri dari guru juga pegawai Kemenag Kabupaten Mura.
Hal ini dikemukakan PYMT Kepala Kemenag Mura, Abdul Kadir setelah mengikuti sosialisasi UNI 2010-2011 dengan pembicara dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Jakarta, di Kanwil Kemenag Sumsel, baru-baru ini. “UN yang akan dilaksanankan pada April mendatang tidak akan mengikutsertakan tim pemantaun seperti sebelumnya, karena ini telah menjadi keputusan dari Kanwil Kemenag Sumsel. Kita akan mematuhi ketentuan sudah ditetapkan dengan tidak ada tim pemantau,” jelas Abdul Kadir kepada koran ini di ruang kerjanya. Ia membenarkan para pengawas dari lingkungan Kemenag Mura serta guru makin diintensifkan pada saat pelaksanaan UN tersebut.
Abdul Kadir menambahkan pada sosialisasi tersebut pihaknya mendapatkan materi berkenaan dengan Permendiknas Nomor 45 tahun 2010 tentang kriteria kelulusan, serta Permendagri Nomor 46 tahun 2010 tentang ujian nasional.
“Kita mendapatkan penjelasan seputar pelaksanaan UN akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini dari Prof Ricardo Eko Indrajid dari BSNP Jakarta,” paparnya.(08)

Kabupaten Mura Siap Mengikuti Pekan Daerah X di OI

2011-01-20T03:17:00.002+07:00

Acaranya Pemberian Penghargaan, Bantuan Hingga Rembug KTNA

Pemkab Musi Rawas akan mengikuti pecan daerah X di Kabupaten Ogan Ilir (OI) dan pekan nasional XIII di Tenggarong Kabupaten Kutai, Karta Negara Provinsi Kalimantan Timur. Persiapan menjelang keberangkatan tersebut diadakan rapat koordinasi yang berlangsung Selasa (18/1) lalu di Opp Room Pemkab Mura. Berikut laporannya.

Budi Santoso, Muara Beliti

RAPAT koordinasi tersebut dipimpin Asisten II, Amro Musyi Bemban dengan koordinir Kepala Kantor Ketahanan Pangan, Primadina yang juga anggota panitera rembug KTNA Kabupaten Mura. Antara lain dalam rapat tersebut dihasilkan keputusan Peda X Provinsi Sumsel akan dilaksanakan 4 Mei hingga 8 Mei 2011 di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, dan Penas XIII akan dilaksanakan pada 18 Juni-23 Juni 2011 di Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur. Rapat koordinasi itu dihadiri Kadis Kebudayaan dan Pariwisata, kepada dinas, kepala badan, pengurus KTNA, pengurus kelompok wanita tani nelayan (WTNA) Kabupaten Mura.
Menurut Primadina, pada acara akan diikuti nanti Pemkab Mura akan menampilkan kesenian tari daerah pada gelar seni Peda X di Kabupaten Ogan Ilir, dan juga pada PEDA X sebanyak 70 orang, sedangkan untuk peserta Penas XIII sebanyak 60 orang terdiri dari peserta utama, pendamping, dan peninjau.
“Acara yang akan diikuti utusan Pemkab Mura terdiri dari pemberian penghargaan, hadiah lomba, dan bantuan juga rembug KTNA. Juga diadakan temu profesi yang hadir dalam pertemuan tersebut,” imbuh Primadina.
Selain itu, ia menyebutkan dalam rapat koordinasi tersebut dibicarakan usulan penghargaan Bupati Mura, H Ridwan Mukti untuk mendapatkan satya lencana emas dari KTNA Pusat. Mengenai seleksi peserta utama akan dilaksanakan oleh ketua/pengurus KTNA Kabupaten Mura
Acaranya dari hal 9
yang diketuai oleh Ghufron dengan difasilitasi oleh Dinas Rumpun Pertanian sebagai anggota Panitra Rembug KTNA Kabupaten Mura.
Untuk diketahui, dalam kesempatan audiensi pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Mura pada November 2010 di Pendopo Kabupaten Mura, diketahui Bupati memberikan dukungan dan komitmen membantu biaya peserta utama pendamping. Serta peninjau kegiatan PEDA X KTNA Sumsel di Kabupaten Ogan Ilir dan PENAS XIII KTNA di Tenggarong Kabupaten Kutai Negara Provinsi Kalimantan Timur.(*)

Petugas Awasi Penggunaan Internet

2011-01-19T02:50:00.000+07:00

MUSI RAWAS- Setiap SKPD di lingkungan Pemkab Mura berada di Agropolitan Centre Muara Beliti mulai sekarang dapat menikmati fasilitasi internet sudah digulirkan sejak Desember 2010 lalu.
Namun, penggunaan internet ini diawasi petugas dari Dishub Kominfo agar tidak menyalahi ketetapan sudah diberlakukan. “Kita menurunkan tim yang akan mengawasi penggunaan internet di setiap SKPD sehingga tidak menyalahi ketentuan yang berlaku. Pemasangan internet ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kerja dari setiap SKPD dan memudahkan setiap SKPD,” jelas Ari Narsa pada koran ini, Selasa (18/1).
Menurutnya, pemasangan internet sudah dilakukan di setiap kantor di kawasan AC terkecuali di kantor BKPP serta Inspektorat yang belum dipasang jaringan internet. “Fasilitas yang bisa didapatkan dengan mudah mengakses hotspot di sana. Sistem semacam ini memudahkan kerja hingga tugas SKPD menjadi lebih mudah,” paparnya. Ia memastikan untuk membuka akses informasi dengan melalui download menjadi lebih cepat.
Ari Narsa menyebutkan petugas yang mengawasinya penggunaan internet tersebut dipimpin Kasubid Kominfo, Azhar dengan pusat online di kantor Dishub Kominfo Mura. Dan juga ada pusat online internet di kantor
Bappeda, Disdik, Disnakertran, dan Dispora Mura. Sistem ini sendiri diharapkan dapat memudahkan dinas intansi untuk online dengan satu dinas lainnya.
Mengenai pemakaian facebook oleh PNS, Ari Narsa menekakan penggunaannya dibatasi agar PNS dapat bekerja dengan maksimal. Karena saat jam kerja dilarang banyak bermain komputer yang bersifat hiburan.(08)

Bupati Resmikan Eksplorasi Migas PT TEP

2011-01-19T02:49:00.005+07:00

TUAH NEGERI- Bupati Musi Rawas (Mura), H Ridwan Mukti, meresmikan pengeboran Minyak dan Gas (Migas) yang dilakukan PT Tropica Energi Pandan (TEP) di lokasi pengeboran, Ario Damar Tiga, Desa Bamasco, Kecamatan Tuah Negeri, sekitar pukul 11.00 WIB, Selasa (18/1). Diperkirakan, kandungan Migas di lokasi itu mampu menghasilkan sedikitnya 5.000 barel per hari.
Dalam kesempatan itu, Bupati didampingi jajaran direksi terlebih dahulu melihat lokasi pengeboran dan drilling untuk pengeboran. Lalu memantau tiga kolam penampungan digunakan selama eksplorasi. Setelah itu, Bupati secara khusus memanggil Kepala Desa (Kades) Bamasco dan Petunang didampingi Camat Tuah Negeri, agar melaksanakan pengajian di desa setempat demi keberkahan dan kesuksesan pengeboran. Rencananya, pengajian akan dilakukan Kamis (20/1) malam di Masjid Desa Bamasco.
Ridwan Mukti menjelaskan bila benar kandungan dan potensi Migas di lokasi pengeboran mencapai 5.000 barel per hari, maka manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Setidaknya kedepan jalan dari simpang distrik Semambang sampai lokasi perusahaan dapat diaspal.
“Di sini kebetulan ada Kepala Dinas PU Bina Marga yang dapat mengatur dana sharing untuk pembangunan khususnya pengaspalan jalan tersebut,” kata Ridwan Mukti dalam sambutannya.
Pemkab Mura juga memiliki komitmen mendukung kebijakan energi nasional dan daerah. Sehingga perusahaan dan pemerintah daerah agar merapatkan barisan untuk terjalinnya kerjasama yang baik.
Ridwan Mukti juga sempat melontarkan filosofi dari Tuah Negeri yang mengomentari pembicaraan dari perwakilan PT TEP menyatakan dari delapan titik pengeboran, lokasi yang sudah memperlihatkan ada potensi kandungan Migas sebanyak empat titik. Menurut Ridwan Mukti itu merupakan hal yang wajar.
“Namun yakinlah sesuai dengan namanya Tuah Negeri atau negeri yang tua ada harta yang tersimpan dikandungan perut bumi. Untuk mengambilnya tentu harus melakukan izin terlebih dahulu. Maka dari itu saya menyarankan agar pada Kamis malam dilakukan pengajian terlebih dahulu untuk keberkahan dan kesuksesan dari pengeboran tersebut,” tambah Ridwan Mukti.
Hadir dalam peresmian tersebut, jajaran direksi dan pegawai PT TEP, Asisten II Amro Munsyi Bemban, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, H Aidil Rusman, Kepala Bappeda, Suharto Patih, Kepala Dinas PPKAD, H Gotri Suyanto, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPTP), Syaiful Anwar Ibna, dan masyarakat dari Desa Bamasco serta Petunang.(06/rls)

Babi Tinggal Bersama Sapi di Desa Marga Baru

2011-01-19T02:49:00.002+07:00

Warga Sempat Membuang ke Dalam Hutan

Kejadian unik terkadang tidak disangka-sangka masyarakat Desa Marga Baru, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Mura. Peristiwa menghebohkan itu berupa seekor Babi umur 1 tahun tinggal bersama Sapi milik Sutik. Berikut penuturan Syaiful Bakhri (43), saksi mata yang melihat kejadian unik tersebut.

Budi Santoso, Muara Lakitan

SUNGGUH tidak disangka-sangka oleh masyarakat Desa Marga Baru dengan peristiwa seekor Babi tinggal di kandang Sapi milik Sutik. Hal unik ini cepat tersebar ke masyarakat luas karena baru kali ini terjadi di Muara Lakitan. Sehingga mengundang rasa ingin tahu masyarakat luas tentang kejadian tersebut yang sempat panik mendapatkan peristiwa tadi.
Adalah Syaiful Bakhri, yang tinggal di Desa Sidomulyo, yang berbatasan dengan desa Marga Baru, melihat hal tersebut. Syaiful, sapaan pria ramah ini mengaku sudah melihat sendiri Babi yang berusia satu tahun tinggal bersama dengan Sapi milik Sutik. Ceritnya Babi itu saat masih kecil nyasar ke desa dan masuk ke kandang Sapi milik Sutik. “Babi itu sudah diangkat warga untuk dibuang ke dalam hutan, tapi entah mengapa Babi itu kembali masuk ke dalam kandang hingga dibiarkan oleh Sutik yang memiliki lima ekor Sapi. Babi itu tetap dibiarkan tinggal dan tidur hingga mencari makan bersama Sapi di sana,” jelas Syaiful yang berperawakan sedang ini, Selasa (18/1).
Meski tinggal dan tidur sekandang tetapi tidak ada masalah antara Sapi dan Babi berukuran mungil tersebut. “Malah ada warga yang sempat khawatir hingga ada yang berniat untuk membunuh Babi tersebut. Tetapi usaha itu tidak jadi dilakukan karena warga menjadi heran kok bisa Babi tinggal sekandang dengan Sapi,” ujar Syaiful mengungkapkan sekarang warga sudah memahami kondisi dengan Babi tinggal seatap dengan Sapi.
“Banyak orang yang sudah melihat langsung Babi dan Sapi dalam satu kandang, dan mereka juga merasa aneh saat melihatnya. Babi itu berani tidur dengan Sapi yang ukuran lebih besar dibandingkan Babi tersebut,” papar Syaiful menyebutkan, Babi itu berasal dari hutan yang berada di sekitar desa tersebut.(*)

35 Pegawai Kemenag Mura Disanksi

2011-01-14T02:45:00.000+07:00

MUSI RAWAS- PNS Kemenag Kabupaten Mura tidak mengikuti upacara peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-65 dikenai sanksi tegas. Sedikitnya 35 orang PNS mulai dari guru MI, MIN, serta SD yang diperbantukan di Kemenag, disanksi tidak diusulkan mendapat uang makan serta teguran.
Sanksi ini dilakukan setelah pihak Kemenag menilai para pegawai itu tidak disiplin dalam bekerja, serta tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan untuk menghadiri upacara peringatan HAB ke-65.
Kepala Kemenag Kabupaten Mura, Abdul Kadir dikonfirmasi melalui Kasubbag Tata Usaha, Asror membenarkan puluhan PNS tidak mengikuti upacara HAB ke-65. Sehingga mereka menerima sanksi tegas diterapkan pihaknya berupa tidak menerima uang makan tidak dicairkan sesuai pengajuan di KPPN. “Para pegawai yang melanggar itu sudah kita panggil dan diminta keterangan hingga mereka diberikan surat peringatan pertama atau SP1 untuk tidak mengulangi perbuatannya. Kita menerapkan ketentuan ini sesuai dengan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menggantikan PP Nomor 30 tahun 1980,” jelas Asror di ruang kerjanya.
Asror membenarkan pihaknya telah mengundang para PNS yang membandel tersebut untuk menjelaskan mengapa tidak datang saat upacara HAB berlangsung di Aula Kemenag Mura. “Kita sudah memanggil PNS yang membandel tersebut. Karena kita menyayangkan sekali ulah PNS yang tidak datang saat upacara HAB tersebut,” tambahnya.
Oknum pegawai yang mangkir kebanyakan para guru tanpa alasan jelas tidak menghadiri upacara dan acara HAB sudah menjadi agenda tahunan Kemenag Mura.
Asror berharap ke depan para PNS Kemenag dapat lebih meningkatkan disiplin serta tidak melakukan pelanggaran seperti dilakukan sebelumnya. “Jangan sampai tidak disiplin dalam bekerja,” imbuhnya.
Pantauan di kantor Kemenag Kabupaten Mura, Jalan Depati Said Kelurahan Ulak Lebar, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, oknum pegawai yang tidak hadir itu telah dipanggil dan diminta keterangan oleh pihak Kemenag Mura, dalam hal ini Bagian Tata Usaha. Mereka masuk ke dalam ruangan untuk diminta menjelaskan absennya saat peringatan HAB.(08)

Banyak PNS Melompat Pagar

2011-01-14T02:44:00.005+07:00

Lagi, One Gate System Disoal

MUSI RAWAS- Penerapan One Gate System (Satu pintu) diberlakukan Pemkab Mura dinilai kalangan LSM belum efektif. Pasalnya masih banyak oknum PNS melompati pagar yang ditutup rapat berada di samping kantor Bupati Mura.
Salah seorang pentolan LSM, Rudi Gumelar mengatakan one gate system tidak efektif karena oknum PNS banyak melanggar. “Lihat saja banyak sekali yang melompati pagar kantor untuk keluar kantor. Kondisi ini sangat kami sesalkan melihat PNS yang keluar dari kantor Bupati,” kata Rudi Gumelar pada koran ini, Kamis (13/1). Ia menyarankan agar anggota Pol PP dapat berjaga-jaga di sekitar pagar agar PNS yang keluar kantor dapat dicegah. “Lebih baik dijaga Pol PP agar program itu menjadi efektif,” sarannya.
Banyak dari hal 9
Sebelumnya, Kabag Humas Setda Mura, Kgs Effendi Feri mengatakan one gate system diberlakukan untuk menjaga keamanan di lingkungan perkantoran Pemkab Mura. Karena pernah terjadi pencurian motor dan helm di sana.
Pantauan koran ini, kemarin, banyak sekali oknum PNS yang keluar kantor dengan melompat pagar putih di depan kantin. Mereka nampak tidak mengidahkan program yang telah diterapkan Pemkab Mura.(08)

JCH Mura Mesti Lengkapi Pembuatan Paspor

2011-01-14T02:44:00.002+07:00

MUSI RAWAS- Jemaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Musi Rawas siap berangkat tahun 2011 mesti memenuhi ketentuan pembuatan paspor telah ditetapkan. Tempat pembuatan paspor masih dilakukan di kantor keimigrasian Muara Enim.
Untuk pembuatan paspor mesti melengkapi sejumlah syarat antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku, akte kelahiran, surat nikah, ijazah terakhir.
“Apabila dari salah satu persyaratan itu tidak ada maka Kemenag siap membantu dengan mengeluarkan surat keterangan untuk JCH tersebut,” kata Kasi Umroh dan Haji Kemenag Kabupaten Mura, H Sajudin Alisyahbana kepada koran ini, Kamis (13/1).
Pembuatan paspor ini nanti tetap dilakukan di kantor Imigrasi Muara Enim dengan waktu ditetapkan oleh pihak Kemenag setelah menerima pemberitahuan dari Kanwil Kemenag Sumsel. “Kapan pembuatan paspor itu menunggu informasi lebih lanjut dari kantor Kemenag Sumsel. Dan juga biasanya menunggu biaya BPIH cair baru akan dibuatkan paspornya,” tambahnya. Ia memprediksi pembuatan paspor berlangsung Juni 2011 mendatang.
Menurutnya, para JCH mesti mempersiapkan juga map berkantong untuk arsip imigrasi yang akan dibuat.(08)

Pengalaman Asror saat Menjalankan Tugas

2011-01-14T02:43:00.003+07:00

Keikhlasan Menjadi Kunci Utama Dalam Bekerja
Menjabat sebagai Kasubbag Tata Usaha Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Musi Rawas, Drs Asror berusaha berbuat semaksimal mungkin dalam bekerja. Ia yang ditetapkan definitif sejak 1 Oktober 2010 menjalankan tugas dengan perasaan ikhlas dan

Budi Santoso, Musi Rawas

SENYUM mengembang dari bibir Asror saat disambangi wartawan koran ini, kemarin (13/1) di ruang kerjanya. Lelaki asli Nganjuk Jawa Timur ini mau membagi sebagian kisah hidupnya untuk menjadi perenungan dan juga inspirasi untuk pembaca.
Sekilas nampak tidak ada beban di wajah pria berkumis tebal ini. Bisa saja disebabkan suami Masyitoh yang sudah dikaruniai tiga anak menjalankan pekerjaan dengan perasaan ikhlas sehingga hasil kerja dijalankan dapat maksimal. Apalagi Asror menilai jabatan yang diembannya merupakan sebuah amanah mesti dilaksanakannya. Sebelum menduduki jabatan sekarang ini, Asror yang menerima SK pertama CPNS mulai 1 Maret 1995 telah banyak bertugas di sejumlah tempat. Mulai menjadi Wakil PPN KUA Kecamatan Jayaloka, Kepala KUA Kecamatan Muara Kelingi, Kepala KUA Kecamatan Muara Beliti, Kasi Urais Kandepag Mura, PYMT Kepala Subbag TU Kemenag, dan sekarang Kasubbag TU Kemenag Mura.
Mengenai tugasnya ini, Asror mengatakan menjalankan sebuah amanah itu harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan agar bekerja tidak menjadi berat. “Kalau menjadi beban itu akan berat. Insya Allah jika kita ikhlas tentu pekerjaan itu dapat berjalan dengan lancar,” imbuh Asror yang bekerja mulai sebagai calon pegawai hingga sekarang ini memiliki banyak sekali pengalaman. Juga kesan mendalam yang dapat diambil hingga menjadi pelajaran untuk ke depannya. Asror mengaku saat bekerja ia mesti memahami karakter setiap orang yang berbeda-beda. Sehingga ia mesti dapat memahami serta pandai menyikapi segala persoalan yang sedang terjadi pada saat itu.
“Kita harus pandai memahami karakter seseorang. Misalnya ada orang yang keras kepala minta pelayanan pada kita hingga kita harus berusaha memahami keinginan orang tersebut, jangan sampai dia tersinggung. Yang jelas kita harus faham dengan tugas dan fungsi kita saat bekerja,” ucap Asror pernah mengalami kejadian yang selalu dikenangnya saat bertugas menjadi Kepala KUA Jayaloka.
Menurut dia, saat itu ada orang yang mau menikah padahal saat itu masih dalam masa iddah. Orang itu ngotot minta Asror menikahkan dirinya sampai keluarganya ikut-ikutan tetapi ia menolak untuk melakukannya.
“Saya sempat ditanya orang tuanya mengapa tidak mau menikahkan anaknya, ya saya jawab saja tetap berpedoman dengan hukum syariah Islam. Masa iddah itu diatur dalam agama menyebutkan dalam masa itu tidak boleh dinikahkan. Ketentuannya untuk iddah cerai itu sampai tiga bulan masa iddahnya,” ungkap Asror dengan suara terdengar teratur mengenang kejadian tersebut. Kejadian ini sendiri membekas dalam dirinya karena memegang teguh pendirian.
“Saya kurang tahu apakah pasangan itu menikah atau tidak. Karena saya menolak untuk menikahkan pasangan tersebut,” paparnya mengenang. Untuk itu, Asror menilai semua yang dialami ini merupakan pengalaman yang menjadi bumbu dalam hidupnya.
Alumni Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang yang sekarang juga sedang mengambil S2 jurusan hukum ekonomi Islam di tempat kuliah yang sama, berprinsip jika setiap orang itu ingi dihargai.
“Sehingga saya menerapkan dengan staf untuk berbagi baik dalam hal pekerjaan maupun materi. Sehingga tercipta hubungan kerja yang baik antara saya dengan staf,” jelas Asror membocorkan resep kebersamaan dengan stafnya. Sekali lagi, Asror menegaskan ia mengedepankan keikhlasan dalam bekerja agar berjalan dengan lancar. (*)

Jumlah Angkatan Kerja Terus Meningkat

2010-10-23T03:30:00.008+07:00

Tahun 2009 Capai 244.642 Jiwa

MUSI RAWAS- Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Musi Rawas terus mengalami peningkatan. Pada 2007 jumlah angkatan kerja mencapai 244.364 jiwa. Angka itu mengalami peningkatan pada 2009 menjadi 244.642 jiwa.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigaasi Kabupaten Mura, Ahmad Murtin melalui Bagian Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Fauzi Daud mengatakan laju pertumbuhan angkatan kerja tahun 2007 hingga 2009 sekitar 0.11 persen per tahun
Dikatakanya, kondisi angkatan kerja Kabupaten Mura tiap kecamatan memang berbeda.“Ada jumlah angkatan kerja terbesar pada kecamatan dengan penduduk besar. Seperti Kecamatan Megang Sakti, Tugumulyo dan Muara Lakitan,” kata Fauzi Daud kepada koran ini Jumat (22/10).
Sedangkan jumlah tenaga kerja di Kabupaten Mura dalam tiga tahun ini terus meningkat tahun 2007 sebesar 319.090 jiwa, sedangkan tahun 2009 meningkat 334.037 jiwa. “Peningkatan ini karena banyak sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Mura dapat dikelola menjadi lapangan pekerjaaan,” terangnya.
Lanjut dia, peningkatan tersebut pengaruh adanya investor berinvestasi di Kabupaten Mura. “Sehingga terbuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Kabupaten Mura,”ungkapnya.
Disebutkanya, lapangan usaha yang paling mendominasi di Kabupaten Mura sektor pertanian disusul sektor Perdagangan dan sektor jasa kemasyarakatan.
“Akan tetapi sektor pertanian dalam tiga tahun ini mengalami penurunan. Tahun 2008 sektor pertanian sebesar 81,99. Lalu tahun 2008 78,44 dan tahun 2009 menurun 74.00. Kemungkinan masyarakat ada yang pindah usaha lain seperti buka usaha dagang atau sektor jasa,” tuturnya.
Masih kata dia secara keseluruhan di Propinsi Sumsel sektor pertanian juga mendominasi tenaga kerja mencapai 59,47 persen, disusul sektor perdagangan 15,47 persen dan sektor jasa-jasa 9,80 persen. “Polanya hampir mirip dengan Kabupaten Mura pada sektor pertanian lebih besar, sedangkan pedagangan dan jasa memiliki porsi pekerja lebih kecil,” ungkapnya.(05)

Masyarakat Surulangun Bangun Saluran Air

2010-10-23T03:30:00.005+07:00

RAWAS ULU- Kesadaran masyarakat Kelurahan Surulangun, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas, dalam hal gotong royong pantas ditiru. Kesolidan warga ini ditunjukkan dengan memperbaiki gorong-gorong yang retak serta membangun saluran air (Siring) di kawasan tempat tinggal mereka, Jumat (22/10).
Sedikitnya 60 orang dari Sukamoro Pasar Surulangun RT 13 dan 14 Kelurahan Surulangun, mengikuti gotong royong dipimpin Camat Rawas Ulu, Y Mori. Kegiatan ini memang rutin dilakukan masyarakat sejak Jumat lalu dimulai pukul 07.00 WIB hingga 10.00 WIB. “Gotong royong dilakukan masyarakat dengan memperbaiki bagian siring yang retak serta gorong-gorong ada di sana. Kita sudah menyiapkan 10 sak semen akan dipakai oleh masyarakat untuk memperbaiki siring maupun gorong-gorong retak,” jelas Y Mori pada koran ini, kemarin.
Ia menambahkan bagian siring retak memiliki panjang 10 meter hingga masyarakat berinisiatif memperbaiki bersama-sama. Untuk dana rehab siring itu, lanjut Y Mori, berasal dari swadaya masyarakat. “Mereka juga yang melakukan pengumpulan dana untuk memperbaiki sirin tersebut,” tambahnya. Ia berharap masyarakat terus mempertahankan sifat kegotong royongan sebab ini sangat penting untuk mempererat rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat.(01)

Kades Pedang Membuka Perpusdes

2010-10-23T03:30:00.002+07:00

MUARA BELITI- Meningkatkan pengetahuan minta baca kalangan masyarakat desa pedang, Kepala Desa (Kades) Pedang Kecamatan Muara Beliti menerapkan perpustakaan desa (Perpusded).
Kades Pedang, Mirhoni didampingi istrinya, Murni AR sebagai Ketua PKK Desa Pedang mengatakan, perpustakaan desa yang diterapkan membantu masyarakat agar pengetahuan mereka menjadi bertambah.
“Perpustakaan ini dibuka setiap hari. Selain masyarakat yang datang anak-anak sekolah juga bisa membaca buku di perpustakaan desa hingga ini terbuka untuk semua. “Apalagi bagi ibu-ibu PKK dapat mengetahui cara penggunaan obat dari tumbuhan alam atau Toga. Dengan memanfaatkan ilmunya dari perpustakaan desa ini,” kata Murni saat diwawancarai wartawan koran ini Kamis (22/10).
Dikatakannya perpustakaan ini batuan dari perpustakaan propinsi, sekarang bukunya lebih kurang sebanyak 500 eksemplar dengan beberapa judul buku. “Diantaranya pengetahuan umum, pertanian, kebudayaan maupun pengetahuan sekolah dan sebagainya,” papar Murni.
Ditanya berapa banyak desa sudah membuka perpustakaan desa, Murni mengatakan setahu dirinya baru ada dua desa yaitu Pedang dan Muara Beliti.
“Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh bagi desa yang belum memiliki perpustakaan ini,”harapnya.
Masih kata Murni, bagi ibu-ibu PKK yang kebetulan sedang menerapkan program penanaman tanaman Toga digunakan untuk sebagai obat tradisional, banyak inspirasi dan tambahan pengetahuan dari perpustakaan tersebut.
“Kalau memang tidak menemukan bahan inspirasi pengelolaan tumbuhan Toga sebagai obat-obatan ibu PPK mencari di perputakaan,” tuturnya.
Mengenai jenis tanaman Toga sudah dibudidayakan, Murni mengatakan mencapai 82 jenis diantaranya Sengingan khasiatnya sebagai penawar bisa ular dan bisa hewan serangga. Lalu seduduk khasiat wasir, radang ginjal, disentri, muntah pada kehamilan.
“Kemudian Terung asam dengan khasiat menetralkan lemak, menurunkan kolesterol dan banyak jenis lainnya. Semua ini terinspirasi beberapa pengetahuannya dari perpustakaan,” paparnya.(05)

Warga Karang Dapo Gotong Royong

2010-10-23T03:29:00.004+07:00

KARANG DAPO- Masyarakat Kelurahan Karang Dapo, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas (Mura) melaksanakan gotong royong membangun jembatan dan jalan setapak, Jumat (22/10).
Lurah Karang Dapo, Nahwawi Hasim mengatakan gotong royong ini dikerjakan oleh masyarakat dengan anggaran dana dari swadaya murni dengan anggaran Rp 1.28 750.000.
Adapun yang dikerjakan antara lain membangun jembatan beton sepanjang 17x1,5 meter. “Selain itu ada pembangunan lanjutan jalan setapak sepanjang 315 x 1,5 meter,” kata Nahwawi Hasim kepada koran ini Jumat (22/10) .
Lanjut dia, jalan dibangun itu menghubungkan dari Rt 07 sampai ke RT 04 Kelurahan Karang Dapo. “Gotong royong seluruh masyarakat RT 01 sampai RT 12 diawasi dari Lembaga Pemberdaya Masyarakat Kelurahan (LPMK), Camat Karang Dapo Ramsul Panani,” ungkapnya.
Masih kata dia, gotong royong ini bukan hanya pada saat ini tetapi sudah manjadi rutinitas kegiatan setiap dua bulan sekali. “Diantaranya membersihkan pemakaman, jalan dan sebagainya. Gotong royong ini terus kita tingkatkan sebagai rasa kebersamaan antar warga,” pungkasnya.(05)

Posko Ibadah Haji Membantu JCH Tertunda Berangkat

2010-10-23T03:29:00.001+07:00

Kondisi Kesehatan Membaik Siap Diberangkatkan

Pemkab Musi Rawas cepat tanggap membantu JCH yang tertunda berangkat ke tanah suci, Masroti Saratim Binti Saratim, warga Desa 3 Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo, yang tergabung dalam kloter 7. Jemaah ini nanti tetap akan diberangkatkan sampai penyakit Asma yang dideritanya sembuh serta mendapatkan rekomendasi dari tim kesehatan Provinsi Sumsel. Berikut laporannya.

Budi Santoso, Musi Rawas

BEBERAPA hari lalu jemaah haji Kabupaten Mura telah tiba di Jeddah. Dari 241 Jemaah itu satu orang terpaksa tertunda keberangkatannya karena sakit. Kabar ini langsung direspon Posko Haji Pemkab Mura, yang dibentuk guna memantau kondisi jemaah haji selama menunaikan rukun Islam kelima. Instruksi ini sesuai dengan permintaan dari Bupati Mura, H Ridwan Mukti dan Wabup, H Hendra Gunawan agar Pemkab memerhatikan kondisi para jemaah.
Nah, saat satu orang jemaah sakit, pihak Posko Ibadah Haji dengan sekretariat di Bagian Kesra Setda Mura meresponnya. Tim dipimpin Kabag Kesra, H Syahidin mendatangi Asrama Haji di Palembang untuk mengecek keberadaan Masroti. Semula Masroti berangkat bersama jemaah lain pada Rabu (20/10) lalu tetapi sakit asma dideritanya kambuh pada pagi hari. “Sehingga ia tidak jadi diberangkatkan karena saat menjelang pelepasan penyakitnya kumat. Hingga sempat dirawat di RSU Moch Husin Palembang dengan didampingi tim kesehatan dan panitia penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Palembang,” kata Syahidin, kemarin (22/10).
Syahidin mengungkapan pihaknya mendapatkan informasi dari Kanwil Kemenag Provinsi Sumsel, Najib Haitami bahwa keberangkatan Masroti tidak dibatalkan. “Hanya menunggu saja rekomendasi dari tim kesehatan dan nanti jika sudah sembuh benar akan diikutsertakan pada kloter berikutnya,” papar Syahidin menyebutkan mereka membesuk Masroti pada 21 Oktober 2010 di RSU Moch Husin Palembang. Yang jelas pihaknya terus memantau perkembangan Masroti sembari memberi semangat kepada dirinya agar cepat sembuh.”Dan selalu tawakal dan tabah dalam menerima cobaan ini. Saya juga mengingatkan kepada keluarganya agar selalu mendoakan Masroti,” ujar Syahidin yang selalu berpenampilan rapi ini.
Sekali lagi, Syahidin menginginkan agar keluarga Masroti di Karang Dapo tetap sabar dan mendoakan kesembuhan kerabatnya. “Informasi kami terima kondisi kesehatan Masroti semakin membaik, dan Insya Allah tidak berhalangan lagi untuk diberangkatkan,” ucap Syahidin.(*)

Indek Pembangunan Kesehatan Peringkat 15

2010-10-21T04:50:00.000+07:00

MUSI RAWAS- Indek Pembangunan Kesehatan (IPK) Kabupaten Musi Rawas masuk urutan ke 15 di Propinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Sedangkan angka percepatan kabupaten ini masuk urutan keempat.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mura, Harun Sohar melalui Kabid Perencanaan, Yanuar Salim mengungkapkan dana dan prasarana pendukung sebenarnya sudah memadai tetapi yang membuat IPK turun disebabkan sistem dalam bekerja kita sebelumnya sendiri-sendiri. Contohnya bagian persediaan obat sendiri begitu juga bagian lainnya juga sendiri.
“Sehingga pada saat out put (keluarnya) akhirnya tidak jelas,” kata Yanuar Salim, Rabu (20/10).
Akan tetapi, lanjut dia, menurut angka poin percepatan pembangunan Kabupaten Mura masuk urutan keempat. Akan tetapi untuk indek pembangunan kesehatannya masih urutan ke-15.
“Sebab ketika Kabupaten Mura masih bergabung dengan kota Lubuklinggau untuk fasilitas sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM), hanya terpokus wilayah kecamatan-kecamatan di Lubuklinggau, sehingga ketika adanya pemisahan, puskesmas-puskesmas kecamatan kita dari segi SDM, dan sarana dan prasarana sudah milik orang lain,,”jelas Yanuar.
Yanuar menjelaskan, untuk tahun 2010 ini kita sudah membentuk program sistem pembangunan kesehatan di Kabupaten Mura. sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) No. 20 tahun 2010. “Tentang sistem kesehatan Kabupaten Mura,”ucap Yanuar.
Lanjut Yanuar, dalam sistem kesehatan kabupaten Mura ada enam sistem pembiayaan diantaranya sistem upaya kesehatan, sisten SDM kesehatan, sistem kesediaan obat-obatan kesehatan, sistem mengetahui informasi kesehatan, sistem pemberdayaan masyarakat.
“Satu sama lain sistem ini saling berhubungan sehingga pelaksanaan harus singkronisasi,”jelas Yanuar.
Menurut Yanuar dalam Indek pembangunan kesehatan manusia ada empat diantaranya usia harapan, angka kematian ibu hamil, angka kematian bayi dan revalansi gizi khusus pada balita. “Kalau ada ini arahanya kesehatan bagaimana ibu hamil melahirkan harus di bidan jangan sampai pergi kedukun, Pemberdayaan masyarakat melalui Pokja atau binaan desa siaga untuk meningkatkan kesehatan tingkat desa. Seandainya enam sistem ini lengkap maka angka kematian akan menurun,”ungkapnya.(05)

Suhari : Pemerataan Guru Tidak Tepat Sasaran

2010-10-21T04:49:00.007+07:00

MUSI RAWAS- Kekurangan guru di sekolah-sekolah menjadi perhatian dari anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas. Terbukti Koordinator Komisi IV DPRD Mura telah melakukan sidak ke sejumlah sekolah guna memastikan penempatan guru di setiap sekolah tidak mubazir.
Hasilnya mengejutkan. Karena dari temuan Komisi IV didapatkan banyak sekali persoalan dibawah dalam penempatan guru SMP dan SMA di Mura, mulai dari ada sekolah yang gurunya sudah cukup ternyata masih ditambah kembali oleh Disdik.
“Penambahan guru di sekolah yang kami tinjau itu sudah cukup tetapi masih terus ditambah. Kami menemukan kelebihan guru ini di SMA Sumberharta dan SMA Purwodadi saat sidak ke sana,” jelas Suhari di ruang kerjanya, Rabu (20/10).
Dari hasil sidak ini, sambung dia, membuat pihaknya menilai pemerataan guru di sekolah-sekolah tidak tepat sasaran dilakukan Disdik Mura. “Sehingga menimbulkan keresahan di kalangan guru sebab ada sekolah yang nyata-nyata kekurangan tenaga pendidik. Kami menyimpulkan pemerataan guru ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 tahun 2009 tentang kewajiban mengajar guru, yang menyebutkan beban tugas atau volume mengajar itu minimal 24 jam per minggu atau maksimal 40 jam per minggu,” papar legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. Apalagi bagi guru yang mengajar dibawah 24 jam akan terkena sanksi padahal mereka telah mendapatkan sertifikasi tetapi tidak sesuai dengan ketentuan mengajar.
Suhari kembali meminta agar Disdik memerhatikan hal tersebut sebab jika ada guru yang pindah mengajar ke sekolah lain dengan dalih tidak bisa memenuhi jam mengajar tentu akan terkena sanksi. “Dari temuan
Suhari dari hal 9
kami di lapangan banyak guru mengajar hanya 12-18 jam saja sehingga Disdik harus melakukan cros cek ke bawah guna melakukan pengawasan,” tegasnya.
Ia meminta agar pemerataan jangan sampai tiga bulan baru dievaluasi, sebab akan mengganggu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) siswa. Dan diminta kepada Disdik agar secepatnya mencarikan solusi atas persoalan ini. “Kepada guru yang tidak dapat jatah mengajar cukup sebaiknya segera pindah ke tempat lain yang cukup jauh hingga bisa melaksanakan PP Nomor 74 tahun 2009,” saran Suhari menyatakan dalam waktu dekat ini pihaknya membahas hasil sidak telah dilakukan sebelumnya ke sejumlah sekolah-sekolah. “Hasil pertemuan nanti akan kita rekomendasikan kepada Bupati guna ditindaklanjuti,” imbuhnya.
Sementara Kadisdik Kabupaten Mura, Edy Iswanto belum bisa dihubungi melalui ponselnya, tadi malam.
(01)

Bappelu PPK Tugumulyo Terapkan Mina Padi

2010-10-21T04:49:00.004+07:00

TUGUMULYO- Badan Penyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan (Bappelu PPK) Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas (Mura) terapkan menanam ikan bersama padi (Mina padi). Keuntungan dari Mina padi sangat baik pengaruhnya bagi pertanian karena kotoran ikan itu bisa menjadi pupuk padi.
KJF Bidang Peternakan dan Perikanan Bapelu PPK Kecamatan Tugumulyo, Apep Saiful Mafud, mengungkapkan, untuk pertanian ikan di Kecamatan Tugumulyo, sudah disosialisasikan penerapan Mina Padi. “Keuntungan lainnya hama padi seperti tungro atau wereng bisa menjadi makanan ikan. Sehingga kesuburan padi terus terjaga,” kata Apep Saipul kepada koran ini Rabu. (20/10).
Apep menjelaskan, penerapannya Mina padi setelah setelah panen padi, kita biasanya berselang berapa sebulan kita manfaatkan menyemai ikan. Kemudian setelah panen ikan kembali ditanami padi, pada persemaian padi selama tujuh hari baru dimasukan ikan dinamakan Mina padi.
“Adapun untuk jenis ikan yang ditanam bersama padi, seperti ikan emas, maupun nila. Kalau ini digabungkan bisa mengurangi serangan hama pada tanaman padi,” jelasnya.
Dikatakannya, penerapan di Kecamatan Tugumulyo sudah berjalan hanya minat para petani belum begitu antusias. Petani hanya tahu kalau memelihara ikan saja. “Akan tetapi ini terus kita sosialisasikan terhadap petani, sebab manfaatnya juga banyak bagi lahan pertanian padi,”ungkapnya.(05)

Palawija Antisipasi Kekeringan Air

2010-10-21T04:49:00.001+07:00

TUGUMULYO- Pengusaha kolam air deras yang memanfaatkan pengairan irigasi dapat menimbulkan dampak kekeringan areal pertanian. Antisipasi kekeringan air itu mesti disikapi petani menanami areal persawahan dengan palawija.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (KUPT Bapelu PPK) Momo Katma, melalui KJS Bidang Perikanan, Apep Saiful Mafud menjelaskan kalau pengusaha kolam deras bisa memanfaatkan pengairan umum, maka pengairan irigasi untuk petani tidak terganggu.
“Seandainya bendungan Satan, bendungan Sukahati dimanfaatkan dengan membuat kolam terapung dengan jaring, biayanya akan lebih murah. Penerapan kolam terapung sangat berkembang di daerah Provinsi Jawa Barat, mudah-mudahan dapat diterapkan di Kabupaten Mura,” kata Apep.
Ditambahkanya, hasil dari pemanfaatan kolam terapung untuk perikanan sangat baik dan tidak kalah dengan kolam deras. “Serta manfaatnya tidak menganggu pengurangan debit pengairan irigasi untuk persawahan petani,” tambahnya.
Disinggung pembangunan kolam air deras milik pengusaha di wilayah Kota Lubuklinggau, Apep mengatakan apabila nanti sudah beroperasi dan mendapatkan izin, maka dampaknya terhadap debit air irigasi untuk pertanian semakin berkurang.
“Air yang masuk kolam deras untuk per unit saja mencapai 100 liter air. Jika 50 jelas akan mengurangi debit air primer sedangkan areal persawahan satu hektar saja hanya 6 sampai 8 liter air,” jelasnya.
Dikatakannya selama ini daerah yang lokasinya diujung sering terjadi kekeringan air. “Untuk wilayah Kecamataan Tugumulyo ada tiga desa areal persawahanya yang sering kekeringan, diantaranya Desa M Sitiharjo, Q2 Tambahasri, dan H Wukirsari,” sebutnya.
Menurut Apep, antisipasi kekurangan air ini, pertanian di Kecamatan Tugumulyo mengganti dengan penanaman Palawija agar indek penanaman bisa mencapai 300.
“Selain itu juga digunakan penanaman sayuran yang pasti bisa memanfaatkan areal persawahan yang kurang subur ditanami padi,” terangnya.(05)

Pembayaran Kompensasi Tidak Bisa Dua Kali

2010-10-15T05:04:00.003+07:00

Warga Sungai Bunut Tuntut PT Medco

MUSI RAWAS- PT Medco melakukan pertemuan dengan perwakilan warga Sungai Bunut, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Mura, guna menyelesaikan tuntutan kompensasi diajukan masyarakat. Pertemuan difasilitasi tim Pemkab Mura berlangsung di ruang advokasi, Kamis (14/10) sekitar pukul 10.00 WIB hingga selesai dipimpin Kabag Hukum, Nawawi.
Pihak PT Medco diwakili, Tutu menjelaskan kepada perwakilan warga berkaitan dengan pemberian kompensasi atas lahan milik mereka, yang diduga dijadikan sebagai sumur gas hingga stasiun minyak dan gas.
Rapat itu sendiri memutuskan sejumlah hal penting yang mesti dipenuhi kedua belah pihak. Menurut Asisten I Setda Mura, Mefta Joni, kompensasi diajukan warga Sungai Bunut itu tidak bisa dilakukan dua kali pada lahan yang sebelumnya sudah dibebaskan. “Ganti rugi apabila ada kegiatan seperti pemasangan pipa, pelebaran jalan atau operasional perusahaan. Kompensasi tidak bisa dalam bentuk tunai dan kas. Sehingga BP Migas-Medco memberikan tawaran pembagian kebun karet, pemasangan jaringan listrik, pengerasan pengoralan jalan desa,” papar Mefta Joni.
Dalam pertemuan itu, Mefta Joni menyatakan kades dan perwakilan masyarakat belum bisa memutuskan persoalan tersebut.
“Tetapi hasil dari pertemuan itu akan disampaikan ke masyarakat untuk diterima atau tidak nantinya. Setelah pertemuan ini nanti dilanjutkan kembali pada 19 Oktober mendatang diadakan pertemuan antara Kades, Wakil Masyarakat dan PT Medco akan bertemu di Tebing Tinggi, dan pada 26 Oktober rapat kembali di Pemkab Mura,” imbuhnya.
Sementara itu, Kabag Hukum Setda Mura, Nawawi kepada koran ini membenarkan pertemuan di ruang Advokasi itu dilakukan untuk membahas tuntutan masyarakat Desa Sungai Bunut. “Kita bicarakan tuntutan warga meminta kompensasi kepada PT Medco. Yang datang ke sini merupakan perwakilan warga yang tergabung dengan masyarakat sekitar yang merasa lahan milik mereka yang sekarang berada di stasiun, sumur minyak, minta diganti lagi. Padahal informasinya itu sudah diberikan ganti rugi,” papar Nawawi, kemarin.
Meski warga terus mendesak ganti rugi tetapi tim Pemkab Mura sudah turun ke lapangan pada 25 September 2010 lalu. “Tim sudah mengecek ke lapangan untuk menindaklanjuti tuntutan warga tersebut. Dari survey itu itu sudah kita lihat kondisi yang sebenarnya,” papar mantan Camat BTS Ulu ini. Ia membenarkan berdasarkan data dihimpun semula lahan sekarang dijadikan stasiun hingga sumur gas, milik warga Sungai Bunut. Namun kompensasi untuk pemilik lahan informasinya telah dibayar, hingga tim Pemkab mesti meneliti kembali mengenai pembayaran.
“Sudah dilakukan pembayaran atau belum. Sehingga kita mengadakan pertemuan kembali dengan PT Medco dan masyarakat diwakili Kades Sungai Bunut. Tuntutan warga itu masih kita bahas bersama untuk berembug dulu,” tambahnya.
Nawawi juga menegaskan pihak PT Medco juga menyatakan tetap memerhatikan tuntutan masyarakat hingga mesti dibahas terlebih dulu. “Yang menjadi perhatian kita sekarang ini persoalan lahan bukan jumlah orang yang menuntut kompensasi,” tegasnya.
Pantauan koran ini, kemarin, pertemuan antara PT Medco dengan perwakilan warga berada di ruang Advokasi berlangsung tertutup. Pertemuan itu sudah berlangsung lama tetapi terkesan berjalan alot.(01)

520 Kolam Air Deras Kantongi Izin

2010-10-15T05:04:00.000+07:00

Data Tahun 2008

MUARA BELITI- Jumlah kolam air deras di Kabupaten Musi Rawas sudah memiliki izin ada 520 Unit dengan luas areal 2.08 Hektar (Ha). Kolam yang terdata merupakan hasil pendataan Dinas PU Pengairan Kabupaten Mura tahun 2008 lalu.
Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Mura, Nito Maphilindo melalui Sekretaris PU Pengairan, Supriyanto mengungkapkan jumlah kolam deras memiliki izin 520 Unit tetapi sekarang sudah lebih dari itu.
“Kewenangan memberikan izin bukan dari Dinas PU pengairan karena kami hanya memberikan rekomendasi saja. Kewenangan untuk sistem pengairan itu tergantung penggunaan air tersebut,” kata Supriyanto, Kamis (14/10).
Dikatakanya, kewenangan itu berdasarkan peraturan daerah (Perda) irigasi No. 20 Tahun 2006 tentang irigasi diantaranya 1000 Hektar(Ha) adalah kewenangan pemerintah daerah yaitu Bupati. “Lalu untuk 1000 Ha hingga 3000 Ha kewenangan Pemprov Sumsel, dan diatas 3000 kewenangan APBN,” ungkapnya. Disebutkanya untuk Daerah Irigasi (DI) teknis masuk kewenangan pusat diantaranya DI Kelingi Tugumulyo lokasi Tugumulyo dengan luas 10,163 Ha. Selanjutnya DI Air Gegas lokasi Jayaloka dengan luas 3,845 Ha.
“Kemudian kewenangan provinsi DI Air Satan dengan luas 1,732 lokasi Muara Beliti, D.I Air Deras Luas 1,461 lokasi STL Ulu Trawas dan sisanya kewenangan dari kabupaten,” paparnya.
Masih kata dia, bagi pengusaha kolam deras sebelum membuka usahanya memang harus ada rekomendasi dari Dinas PU Pengairan. “Akan tetapi kewenangan perizinannya bukan kewenangan PU pengairan,” katanya berulang-ulang.(05)

Budidaya Belut Menjadi Komoditi

2010-10-15T05:03:00.005+07:00

MUSI RAWAS– Rencana pembudidayaan pembibitan belut pada kelompok tani di Kabupaten Musi Rawas (Mura) karena adanya keterlambatan pengiriman. Akibatnya budidaya Belut itu dialihkan menjadi komoditi.
Agrim Bisnis Mitra Konsultan Mura, Effendi mengatakan bahwa pembesaran bibit Belut pada kelompok tani dialihkan komoditi mengingat kolam mereka yang direncanakan untuk budidaya belut sudah terbengkalai dan rusak.
“Bagi petani yang terlanjur membuat kolam untuk budidaya belut, kemudian telah banyak dana keluar, tetapi kolam itu tidak terpakai maka dilakukan pengalihan menjadi komoditi. Sebab kolam permanen saja mereka sudah menghabiskan Rp 18 Juta sedangkan non permanen mencapai Rp 12 Juta untuk 11 petak kolam ukuran 3x5 M,” kata Effendy kepada koran ini, Kamis (14/10).
Effendy minta kelompok petani tidak khawatir dan cemas sebab sudah ada titik terang untuk tindak lanjut budidaya belut. “Tinggal menunggu hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Provinsi (BPKP). Sehingga nanti hasilnya tetap budidaya belut atau dialihfungsikan menjadi komoditi,” jelas Effendy.
Kita terus melakukan komunikasi dengan kelompok tani serta sosilisasi karena sebelumnya tim BPKP sudah datang kepada para kelompok tani. Tim ini terdiri dari PKBL Regional Sumbagsel, dan tim Auditor. “Kemudian Agrim Bisnis mitra konsultan sebagai pendamping teknis,” ujar Effendy menambahkan budidaya pembibitan ini sudah tiga provinsi yang melaksanakan yaitu Provinsi Jambi, Sumsel, dan Bengkulu. “Untuk Kabupaten Mura di Kecamatan Tugumulyo, Megang Sakti, STL Ulu Terawas dan Purwodadi,” tuturnya.
Ditanya pinjaman petani pengelolaan budidaya belut akan diadendum ulang, ia menyatakan sebelumnya pinjaman petani masa habis pencairannya selama enam bulan sejak Oktober 2009.
“Penyebabnya keterlambatan pengiriman bibit belut untuk pembudidayaan maka di adendum ulang, dan masyarakat minta perpanjangan dua sampai tiga tahun tempo pengembalian,” jelas Effendy.(05)

Cara Mengurus SPT

2010-10-15T05:03:00.002+07:00

Tanya :
Saya karyawan di sebuah perusahaan di Kota Lubuklinggau. Saya telah terdaftar sebagai wajib pajak sejak 2009 lalu. Namun, saya belum pernah mengisi SPT tahunan. Lantas, apa yang bisa saya lakukan untuk bisa mengisi SPT tersebut. Apakah setiap tahun ada perubahan dalam hal pengisian SPT? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih.
Reni Oktarida
Kelurahan Ponorogo,
Lubuklinggau Utara II
Jawab:
Ibu Reni Oktarida, berikut tips-tips pengisian SPT tahunan yang sebenarnya tidak ada perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
SPT Tahunan wajib diisi oleh karyawan yang sudah memiliki NPWP. Form pengisian SPT Tahunan bisa di download dari situs Ditjen Pajak yang beralamat www.pajak.go.id atau mengambil di kantor pajak setempat.
SPT Tahunan Orang Pribadi ada 3 macam :
SPT PPh 1770: untuk orang pribadi yang memiliki usaha bebas dan atau karyawan SPT PPh 1770 S: untuk orang pribadi sebagai karyawan bergaji diatas Rp 60 juta setahun SPT PPh 1770 SS: untuk orang pribadi sebagai karyawan bergaji di bawah 60 juta setahun.
SPT itu wajib dicetak dalam kertas F4/Folio (8.5 x 13 inch) dengan berat minimal 70 gram. Kertas tidak boleh dilipat atau kusut. Setelah mengisi SPT, jangan lupa menandatangani form tersebut. SPT yang tidak ditandatangani menjadi tidak sah dan Anda harus mengisi ulang.
SPT Tahunan ditandatangani oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau orang yang diberi kuasa menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus. Namun jangan lupa, SPT Tahunan yang Anda kirimkan harus dilengkapi dengan berkas-berkas kelengkapan SPT lain. SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana ditetapkan. Berkas-berkas itu adalah:
SPT 1770 / 1770 S (termasuk lampiran 1&2 ) / 1770 SS
Lembar 1721 A1 SSP (digunakan jika pajak kurang bayarnya lebih besar dari pajak yang telah dibayarkan perusahaan).
Bagaimana Jika Ada kekurangan pajak?
Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum SPT Tahunan disampaikan. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 persen per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.
Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran pajak (Bank Persepsi).
Bagaimana cara menyerahkan SPT Tahunan itu?
SPT Tahunan dapat diserahkan secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak meliputi:
Pojok Pajak Mobil Pajak dan Tempat Khusus Penerimaan Surat Pemberitahuan (Drop Box). Dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti penerimaan surat. Jangan lupa, simpan tanda terima setelah menyerahkan SPT Tahunan tersebut.(*)

Sekretariat DPRD Mura Belum Terapkan Lima Hari Kerja

2010-10-15T05:02:00.002+07:00

Setiap Sabtu Diberlakukan Sistem Piket Setiap Bagian
Ujicoba lima hari kerja di lingkungan Pemkab Musi Rawas telah diberlakukan sejak 4 Oktober 2010 lalu. tetapi beda halnya di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Mura belum memberlakukan lima hari kerja tersebut. Sehingga diterapkan sistem piket untuk mengantisipasi hal-hal berkaitan dengan administrasi di sekretariat. Berikut laporannya.

Budi Santoso, Musi Rawas

PEGAWAI Pemkab Mura sudah menjalankan rutinitas mulai pagi hari hingga pukul 16.00 WIB mulai Senin hingga Jumat, maka pegawai di Sekretariat DPRD belum melaksanakannya. Para pegawai yang seluruhnya ada 100 orang termasuk PNS dan honorer ini masih bekerja hingga hari Sabtu sebab ini sesuai dengan tata tertib DPRD Kabupaten Mura Nomor 5 tahun 2010. Sehingga para pegawai ini tetap bekerja meski hari Sabtu.
Sekwan DPRD Kabupaten Mura, Tribuana membenarkan hal tersebut, Kamis (14/10). “Di dalam tatib itu disebutkan hari kerja DPRD Mura mulai Senin hingga Jumat, sehingga Sekretariat DPRD belum dapat melaksanakan SK Bupati Mura Nomor 409 /KPTS/III/2010 tentang penetapan hari kerja lingkungan Pemkab Mura. Di dalam SK Bupati itu disebutkan penerapan lima hari kerja dengan ujicoba selama tiga bulan ini,” jelas Tribuana di ruang kerjanya.
Lalu, pria berkacamata ini meneruskan pegawai Sekretariat ini sebagai pelayan administrasi untuk anggota dewan hingga hingga masih melaksanakan enam hari kerja sesuai dengan tatib dewan. Untuk menyikapi keputusan Bupati Mura maka pihaknya menerapkan sistem piket pada hari Sabtu di setiap bagian.
“Ada empat bagian di Sekretariat ini hingga kita bagi setiap satu regu itu diisi lima orang yang berjaga pada Sabtu. Mereka menjalankan sistem piket ini untuk melaksanakan tugas masing-masing,” imbuhnya. Namun, Tribuana meyakini sekarang ini penerapan lima hari kerja itu masih dalam tarap ujicoba hingga pihaknya menunggu sampai ada ketetapan resmi mengenai ketentuan ini.
Apabila nanti dipastikan lima hari kerja diberlakukan, maka kemungkinan besar tatib dewan itu akan dirubah. “Menyesuaikan dengan keputusan yang sudah ada dengan kemungkinan nanti tatib itu berubah. Kalau nantinya ada perubahan demikian hingga lima hari kerja dapat diterapkan juga di lingkungan Sekretariat DPRD,” tambahnya.(*)

Angka Pengangguran di Mura Turun

2010-10-14T05:03:00.006+07:00

MUSI RAWAS- Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Musi Rawas (Mura) mengalami penurunan setiap tahun. Terbukti jumlah TPK tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2008 dan 2007 terus mengalami penurunan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarasi Kabupaten Mura, Ahmad Murtin melalui Bagian Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Fauzi Daud menyebutkan untuk TPT tahun 2009 sebesar 2,13 persen, sebelumnya tahun 2008 sebesar 2,58 persen dan tahun 2007 sebesar 4,54 persen. Hasil Survey Angkatan Kerja Daerah 2009
Diteruskanya, penurunan TPT di Kabupaten Mura karena adanya Investor sehingga banyaknya membuka lapangan pekerjaan. ”Selain itu sektor lain berkurangnya TPT di Kabupaten Mura dikarenakan banyaknya sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Mura untuk mengelola lapangan pekerjaan,” kata Fauzi Daud saat diwawancarai koran ini, Rabu (13/10).
Ditambahkannya, penurunan TPT Kabupaten Mura dibandingkan dengan Sumsel secara umum Kabupaten Mura memiliki TPT yang lebih rendah. Pada tahun 2007 TPT Sumsel mencapai sebesar 9,34 persen. Sedangkan di Kabupaten Mura hanya sebesar 4,54 persen. “Kemudian pada 2008 Sumsel 8.08 persen jauh dibandingkan TPT Mura pada tahun yang sama yaitu sebesar 2.58 Persen.
Dikatakannya, persentase lapangan pekerjaan untuk Kabupaten Mura paling mendominasi dari sektor pertanian. “Untuk tahun 2008 sektor pertanian mencapai 59,47 persen, kemudian disusul sektor perdagangan sebanyak 15,47 persen dan sektor jasa 9,80 persen,”terangnya.
Kembali ditambahkanya, akan tetapi presentase lapangan pekerjaan untuk sektor pertanian tahun 2009, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2007 dan 2008. “ Penurunan ini dimungkinkan mereka pindah pekerjaan pada sektor lainya seperti perdagangan maupun jasa,”tuturnya.
Ditanya untuk mengurangi tingkat penganguran di Kabupaten Mura Fauzi mengatakan, kita lakukan sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan setiap triwulan kalau memang tidak ada kasus. “Akan tetapi kalau ada kasus kita langsung lakukan sosialisasi seperti adanya PHK atau kecelakaan kerja,”jelasnya.
Masih kata dia untuk jumlah dan pertumbuhan tenaga kerja di Kabupaten Mura otomatis ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumya pada 2008 dan 2007. “Perbandingannya untuk tahun 2009 sebanyak 334.037 sedangkan 2007 ada 319.090,” imbuhnya.(05)

Penyampaian Database dan Profil SKPD Tidak Lengkap

2010-10-14T05:03:00.003+07:00

Akan Disempurnakan Tim Bappeda

MUSI RAWAS- Dari 69 SKPD di jajaran Pemkab Mura sudah melakukan paparan di Bappeda, ternyata masih ada paparan yang belum sempurna dari segi pembuatan database dan profil. Sehingga Bappeda minta kepada Kepala SKPD bersangkutan agar memperbaiki isi dari paparan tersebut.
Kepala Bappeda Kabupaten Mura, Suharto Patih kepada koran ini menjelaskan pada paparan tahap kedua yang sudah dilakukan nanti telah diinventasir oleh tim Bappeda. Setelah itu didapatkan bahwa sebagian besar SKPD tersebut sudah melaksanakan arahan ditetapkan oleh Bupati dan Wabup.
“Apa yang kita minta mulai dari database hingga sumber pendanaan di setiap SKPD sudah diberikan. Kemudian program berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan serta Mura Darussalam juga lintas SKPD sebagian telah dituangkan dalam paparan tersebut,” kata Suharto Patih menjawab koran ini, Selasa (12/10).
Namun, lanjut Suharto Patih, laporan dari setiap Kepala SKPD tersebut perlu penyempurnaan lebih lanjut terutama database dan profil yang disampaikan mereka belum memenuhi ketentuan telah ditetapkan sebelumnya.
“Sebab data itu masih bersifat umum dan belum dianalisa hingga belum dapat dikembangkan lebih lanjut untuk bisa menjadi bahan SKPD menyusun program ke depan,” kata mantan Kadis Perkebunan Mura. Pihak yang akan menyempurnakannya adalah tim dari Bappeda Mura.
Ia kembali menyatakan pada paparan kedua pihaknya mengajak SKPD terutama kecamatan untuk membuat target khatam Al Quran untuk menunjang program Mura Darussalam. “Sampai 2015 mendatang kita harap 100 ribu santri dapat khatam Al Quran. Kita ingin nanti sasaran itu tercapai dengan dibagi jumlah penduduk di 21 kecamatan hingga kita harapkan setiap kecamatan bisa mencapai target tersebut,” tambahnya.
Selain itu, Suharto Patih juga menyatakan setiap SKPD
Kecamatan dapat mendukung untuk mengisi indikator manusia di Kabupaten Mura. “Disiapkan 6 blanko harus diisi dan setiap tiga bulan nanti dikumpulkan. Setelah itu akan kita hitung dengan program itu bisa merubah nilai IPM kita nanti,” pungkas Suharto Patih.
Sebelumnya, setiap Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Mura melakukan paparan dihadapan Bupati dan Wabup. Mereka tidak boleh diwakilkan untuk menyampaikan program kerja akan dimasukkan dalam RJPM Kabupaten Mura.(01)

Petani Tanam Varitas Unggul Umur Pendek

2010-10-14T05:03:00.000+07:00

MUARA BELITI- Menghadapi perubahan iklim yang tidak menentu (Ektrim) terjadi beberapa bulan ini Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Kabupaten Mura harus melakukan antisipasi.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Kabupaten Mura, Hendi UP menjelaskan cuaca iklim tidak menentu bagi petani bukan hal baru sebab sebelumnya ada peringatan (Warning) langsung dari pusat terhadap perubahan iklim global, musim dan sebagainya.
“Antisipasi pengaruh perubahan iklim yang ekstrim, kita sudah menyiapkan beberapa tips diantaranya menggunakan varitas unggul umur pendek. Kemudian kami juga sedang membina kelompok-kelompok yang rawan terhadap kekeringan air serta tidak ada air Irigasi. Para petani kita bina bagaimana bertani yang relevasi dengan iklim selama ini,” kata Hendi pada koran ini, baru-baru ini.
Lanjut Hendi, selama ini petani selalu berpoya-poya dengan air sedangkan daerah yang diujung banyak memerlukan air. “Padahal sebenarnya kebutuhan minimal bisa kita manfaatkan dengan baik,” ucap Hendi.
Dikatakanya masalah hemat air itu sebenarnya di teknologi tetapi kebiasaan petani banyak air terlalu menghamburkan. Sedangkan kondisi petani setiap daerah tidak sama di daerah ujung sering membutuhkan air karena pengairan tidak sampai. “Akan tetapi yang di atasnya airnya kebanyakan makanya porlu perlu dilakukan penghematan air,”jelasnya.
Disinggung masalah bantuan benih bagi petani yang areal persawahanya terkena banjir pada 2009 seperti Muara Kelingi, Muara Lakitan, Hendi mengatakan itu sudah terealisasi secara bertahap.
“Datanya itu semua dari pusat dibagikan kekelompok-kelompok dan kita wanti-wanti jangan sampai salah yang seharusnya menerima tetapi tidak, desa yang tidak kena banjir tau-tau dapat, kita beri berdasarkan berdasarkan peta lapangan,” pungkasnya.(05)

Bappelu Ujicoba Pembuatan Pakan Ikan

2010-10-14T05:02:00.002+07:00

MUSI RAWAS- Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Peternakan (Bappelu) Kabupaten Musi Rawas melakukan ujicoba pembuatan pakan ikan guna mendukung percepatan program Agropolitan sudah dicanangkan Bupati, H Ridwan Mukti. Badan tersebut berhasil membuat terobosan pembuatan pakan ikan murah berkualitas untuk para peternak.
Kabag Humas Setda Mura, Kgs M Effendi Fery menjelaskan pembuatan pakan ikan ini berawal dari ikan di Kabupaten Mura yang menjadi produk unggulan. “Salah satu produk unggulan Mura itu berupa ikan. Namun harga pakan terlalu mahal hingga pemasaran ikan tidak bisa menjangkau wilayah Sumaatera,” kata Fery, Rabu (13/10).
Sehingga pihak Bappeluh punya ide membuat pakan dengan harga terjangkau untuk petani dengan tujuan mengirit biaya produksi.
Proses pembuatan pakan ala Mura ini dengan identifikasi bahan baku pakan lokal. Sehingga dengan pakan ini biaya per kg Rp 3000 dapat menghemat biaya pakan hingga 50 persen. Dengan catatan harga pakan Rp 6000 per Kg dengan dua macam komposisi yaitu ikan Omnivora dan untuk ikan golongan Karnivora,” papar Fery.
Pihaknya berharap ujicoba semacam ini kedepannya dapat terus dilanjutkan untuk pengembangan lebih lanjut. Sehingga para petani ikan mendapatkan keuntungan dengan harga pakan yang murah.(01)

IPM Mura Terpuruk di Peringkat 15

2010-10-13T04:11:00.003+07:00

Bappeda Gali Peningkatan Indikator

MUSI RAWAS- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Musi Rawas hingga tahun 2008 lalu masih terpuruk di peringkat 15 di kabupaten/kota se-Sumsel. Meski demikian pihak Pemkab Mura terus berusaha meningkatkan kualitas hidup manusia di “Bumi Lan Serasan Sekentenan” tersebut.
Caranya? Kepala Bappeda Kabupaten Mura, Suharto Patih menjelaskan bahwa memang benar sekarang ini IPM Mura masih di urutan 15 tetapi kita tinggal berharap penyusunan program kerja mengacu pada indikator IPM agar bisa meningkat.
Suharto Patih menyatakan peningkatan itu dimulai dengan peningkatkan pertama pada indikator sosial, lalu kesehatan, juga indeks pendidikan. “Dan terakhir indikator ekonomi menuju ke arah angka harapan hidup termasuk juga menekan angka kematian bayi dan ibu,” kata Suharto Patih kepada koran ini, Selasa (12/10).
Ia menyatakan usaha lain menjadi perhatian pihaknya dengan peningkatan indeks ekonomi tetap diusahakan meningkat dengan cara melaksanakan program kegiatan SKPD sudah terukur.
Hingga mampu meningkatkan IPM Kabupaten Mura. Suharto Patih membenarkan data IPM Kabupaten Mura merupakan keluaran data tahun 2009 tetapi pihaknya meyakini IPM tetap mengalami penambahan atau meningkat dibandingkan sekarang. “Kita usahakan kembali untuk tambahan peningkatan IPM Kabupaten Mura,” katanya.(01)

Revitalisasi Perkebunan Capai 22 Hektar

2010-10-13T04:11:00.000+07:00

MUSI RAWAS– Realisasi revitalisasi perkebunan di Sumatera Selatan (Sumsel) sudah mencapai 22 Hektar (Ha) untuk masyarakat petani. Sementara Kabupaten Musi Rawas masuk peringkat dua di Sumsel.
Kepala Dinas Perkebunan Sumsel, Singgih Himawan mengungkapkan bahwa program revitalisasi perkebunan menjadi upaya pemerintah dalam percepatan pembangunan perkebunan.
Diteruskanya dengan revitalisasi para petani dapat membangun suku bunga dibawah komersil, dan bunganya bersubsidi. “Sehingga dengan bunga subsidi diharapkan pinjaman petani lebih kecil. Sehingga dengan pinjaman lebih kecil hasilnya otomatis luas areal dibangun lebih luas dan ketepatannya di sana,” kata Singgih diwawancarai koran ini usai acara Workshop pembangunan perkebunan di Kabupaten Mura, Selasa (12/10) di Auditorium Pemkab Mura, Kelurahan Air Kuti, Lubuklinggau Timur I.
Dikatakan Singgih, program Nasional untuk percepatan pembangunan perkebunan bukan hanya di wilayah Sumsel tetapi seluruh Indonesia. Sebab dalam revitalisasi bukan sebagai petani tetapi juga Interprener bagi pengusaha-pengusaha kecil.
“Misalkan mereka nanti dibentuk kelompok-kelompok sehingga memperdagangkan seperti karet. Apa yang kita kerjakan untuk mensejahterakan para petani,” papar Singgih.
Ditanya masalah realisasi, Singgih mengatakan realisasi revitalisasi untuk Propinsi Sumsel sudah mencapai 22 ribu hektar untuk masyarakat petani.
“Di Kabupaten Mura program ini sudah cukup berhasil masuk peringkat kedua setelah Kabupaten Mura Enim,” jelas Singgih.
Ditanya sasaran pengajuan revitulasi, Singgih menjelaskan hanya untuk petani yang berkebun, bukan bagi pengusaha, pejabat daerah, atau anggota dewan.
“Usaha di sini kalau bermitra kita membangun plasmannya siapa yang berhak menerima subsidi. Yang berhak itu petani plasma bukan pengusahanya, pejabat daerah angota dewan tidak berhak,” ungkapnya.
Kembali ditambahkanya, guna menghindari perluasan tanpa membakar dalam program revitalisasi maka kita menyediakan satu unit traktor untuk Sumsel dibantu dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “Pemakaian traktor ini bergantian daerah mana yang akan memanfaatkanya,” tuturnya.
Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Mura, Ramdani Lubis mengatakan sebagai gambaran untuk mendapatkan bantuan revitalisasi rata-rata satu KK menerima 2 Hektar. “Pengajuanya lewat kelompok, kades dan camat perkelompoknya ada 25 orang,” jelasnya.
Ditambahkanya dalam pengajuan revitalisasi dilakukan survei ke lapangan. Jelas ada nama nominasinya dari daftar itu lebih kurang 2 Ha diajukan ke kelompok yang sudah terdaftar ada 2 ribu orang. “Sehingga kita sinkronkan dengan pihak Bank itu. Semua yang mendapatkan khusus petani biasa tetapi namanya juga revitalisasi perkebunan rakyat,” jelasnya.(05)

Camat-Kades Wajib Sukseskan Mura Darussalam

2010-10-13T04:10:00.005+07:00

MUSI RAWAS- Untuk mewujudkan percepatan program Musi Rawas (Mura) Darussalam Bupati Mura, Ridwan Mukti sudah memberikan instruksi ke Camat, Lurah dan Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Mura.
Kabag Kesra Setda Mura, H Syahidin, kepada wartawan koran ini Selasa (13/10) mengatakan instruksi itu berupa surat Bupati Nomor 4/Inst/2010 tentang percepatan perwujudan Mura Darusalam. “Dalam instruksi itu diminta membentuk kelompok-kelompok pengajian dan majeis taklim di setiap kecamatan dan kelurahan juga desa,” kata Syahidin.
Ditambahkan Syahidin, apabila kelompok-kelompok pengajian dan majelis taklim telah terbentuk maka kualitas dan kuantitasnya harus ditingkatkan. “Kemudian membentuk tim koordinasi percepatan perwujudan Mura Darussalam tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan/desa dengan struktur organisasi,” paparnya.
Dijelaskanya, tingkat kecamatan diketuai Camat, sekretarisnya Kepala KUA Kecamatan, bendahara sekretaris camat. “Kemudian anggotannya 10 orang terdiri dari unsur tokoh agama, masyarakat, majelis taklim, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan guru ngaji,” jelasnya.
Untuk tingkat kelurahan atau desa diketuai Lurah atau kades, sekretaris P3N kelurahan atau desa, Bendahara sekretaris Kelurahan/Desa. “Kemudian anggotanya terdiri dari 10 orang diantaranya unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, majelis taklim, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan guru Ngaji,” paparnya.
Ditanya tentang Forum Guru Ngaji (FGN), Syahiddin mengatakan, FGN merupakan lembaga yang mendukung kegiatan Mura Darussalam yang menjadi implementasi Mura Darussalam. Harapannya hafalan Al-Quran sebagai pondasi dengan target 100 ribu khatam Quran, untuk 2009 sudah tercapai 7.125 anak. Untuk target 2010 ada 3500 penghapal Al-Quran. “Kalau sudah tercapai Kabupaten Mura masuk rekor Muri dalam hal banyaknya santri yang sudah khatam Al-Quran,” katanya.(05)

18 Oktober, JCH Silaturahmi dengan Bupati

2010-10-13T04:10:00.002+07:00

MUSI RAWAS- Perhatian Pemkab Musi Rawas pada Jemaah Calon Haji (JCH) tahun 2010 pantas ditiru daerah lain. Pemkab Mura memberikan fasilitas kepada 241 JCH siap berangkat ke Tanah Haji pada musim haji tahun ini. Bentuk perhatian ini antara lain dengan memfasilitasi pelaksanaan manasik haji massal diadakan 29-30 Oktober 2010 di Masjid Agung di Kawasan Agropolitan Centre Muara Beliti.
Serta agenda pertemuan silaturahmi JCH dengan Bupati, H Ridwan Mukti dan Wabup, H Hendra Gunawan di Pendopo Rumah Dinas, Jalan A Yani Kelurahan Puncak Kemuning, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, pada 18 Oktober 2010 malam. Atau tepatnya satu malam sebelum keberangkatan JCH ke Asrama Haji Palembang keesokkan harinya 19 Oktober 2010.
Kabag Kesra Setda Mura, H Syahidin, ketentuan itu sesuai dengan UU Haji Nomor 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji. “Di dalam UU tersebut sifatnya nasional meminta adanya kepedulian dari pemerintah terhadap penyelenggaraan haji di daerah,” kata Syahidin didampingi Kasubbag Kesra, Paisal di ruang kerjanya, Selasa (12/10).
Menurutnya, pada pertemuan dimulai pukul 17.30 WIB diikuti seluruh JCH dengan melaksanakan shalat Magrib berjamaah dilanjutkan dengan ramah tamah bersama Bupati. “Rencana keberangkatan JCH Mura ke Asrama Haji Palembang pada 19 Oktober 2010 mendatang dilepas di Masjid Agung Kecamatan Muara Beliti. Dan yang jelas di sini perhatian terhadap JCH telah diberikan kepada mereka,” tambahnya.
Sedangkan Kabag Humas Setda Mura, Kgs M Effendi Fery menyatakan bahwa perhatian pemerintah dengan mengadakan silaturahmi merupakan rasa cinta Bupati terhadap para JCH. “Perhatian diberikan Bupati kepada JCH ditujukan dalam rangka mewujudkan Mura Darussalam,” tambah Fery, kemarin.(01)

Kadis TPH Bantah Tender Tidak Transparan

2010-10-12T04:57:00.005+07:00

MUARA BELITI– Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (DPH) Kabupaten Mura, Hendi U Purnoto membantah pengadaan alat pertanian 100 unit handtractor senilai Rp 3,3 Milyar tidak transparan.
Hendy menjelaskan masalah pengumuman bagi pemenang sudah diketahui itu tidak benar. Sebab belum ada pemenang tender sekarang karena masih dalam proses evaluasi. “Kalau memang nanti sudah baru kita umumkan secara terbuka,”kata Hendy menambahkan setiap persoalan tender kita juga selalu mengumumkan di media dengan berbagai teknis sampai nanti ada pengesahah dari DPRD. “Kalau memang disahkan tidak akan jadi, karena itu sudah tercantum dalam pengumuman pada koran Nasional dan Regional,” ungkap Hendi.
Dikatakanya, pengumuman tender sudah dalam aturan Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sehingga tender itu diumumkan pada koran nasional maupun regional. “Sudah kita umumkan di koran Tempo, dan satu lagi koran regional,” terang Hendi.
Masalah pengumuman bagi pemenang karena itu nasional maka pemenangnya cukup banyak. “Saya dengar dari panitia ada 21 pemenang. Kita seleksi sesuai dengan aturan administrasi sampai ke teknis. Kalau sudah saatnya kita umumkan secara terbuka sehingga nanti jangan sampai dikatakan berbagai asumsi silahkan itukan opini mereka,” ungkap Hendi.
Seperti diberitakan sebelumnya, proyek pengadaan alat pertanian 100 unit Handtractor menggunakan dana APBD Perubahan tahun 2010 senilai Rp 3,3 Miliar di Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura Kabupaten Musi Rawas (Mura), diduga tidak transparan. Proyek itu rencananya kemarin (11/10) akan ditenderkan, padahal DPRD Kabupaten Mura belum mengesahkan dana APBD Perubahan 2010.(05)

BID Mura Kembali Diaktifkan

2010-10-12T04:57:00.002+07:00

MUSI RAWAS- Badan Intelijen Daerah (BID) Kabupaten Musi Rawas akan kembali diaktifkan. Keputusan ini diambil setelah diadakan pertemuan bersama dipimpina Ketua BID Mura, H Hendra Gunawan di ruang pertemuan Bakespol dan Linmas Kabupaten Mura, di Komplek Pemkab Mura Kecamatan Muara Beliti, Senin (11/10).
Kabag Humas Setda Mura, Kgs M Effendi Fery melalui stafnya, Rivai menjelaskan bahwa dalam pertemuan kemarin dipimpin oleh Wabup dibuat sejumlah keputusan penting berkaitan dengan intelijen. Sehingga intelijen ini dapat bekerja dengan maksimal.
Rapat kemarin juga dihadiri pihak BIN yang datang ke Kabupaten Mura. Selain itu, Wabup yang juga Ketua BID menyatakan siap menjalankan kewajibannya bersama pihak terkait untuk melaksanakan tugas sebagai intelijen daerah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Sehingga tupoksi dari BID dapat dijalankan dengan maksimal.(01)

Penerapan Tiket Online Mulai 2011

2010-10-12T04:56:00.004+07:00

MUSI RAWAS- Guna meningkatkan pelayanan masyarakat menggunakan jasa pesawat terbang, Bandara Silampari Kabupaten Mura mempersiapkan penjualan tiket Online. Penerapan dari program ini diperkirakan terealisasi pada 2011.
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Kadishub) Kabupaten Mura, Ari Narsa mengungkapkan persiapan tiket Online diberlakukan dengan memerhatikan panjang landasan bandara terlebih dulu.
“Untuk panjang landasan Bandara Silampari kita diperkirakan pada akhir tahun 2010 mencapai 1.800 meter. Dan pada 2011 terealisasi panjang landasan 2200 meter,” kata Ari Narsa ditanya koran ini, Minggu (10/10).
Dikatakan Ari Narsa, agar landasan bisa didarati Pesawat Boeing 737 minimal panjang landasan sepanjang 2000 meter. “Kalau panjang landasaan standar bisa didarati pesawat Boeing 737 maka jadwal penerbangan akan bertambah. Maka tiket Online akan dibuka ditiap daerah,” papar Ari Narsa.
Ditambahkanya, sekarang kita masih kerja sama dengan maskapai penerbangan hingga kedepannya nanti masuk komersil murni.(05)

Perluasan Areal Sawah Capai 200 Ha

2010-10-12T04:56:00.001+07:00

MUARA BELITI- Perluasan Areal persawahan di Kabupaten Musi Rawas (Mura) pada 2010 mencapai 200 Hektar (Ha). Dana perluasan itu dari APBN sebanyak 150 Ha dengan dana Rp 1.25 Milyar dan APBD senilai Rp 439.437.590.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Kabupaten Mura, Hendi U Purnoto menyebutkan perluasan dari dana APBN diantaranya tersebar di Desa Madang ada 60 Ha serta di Desa Jajaran Baru ada 90 Ha. Sedangkan 50 Ha dari APBD di Desa Babat Kecamatan STL Ulu Terawas.
“Perluasan areal baru ini dalam rangka swasembada pangan berkelanjutan, membantu petani untuk lahan baru. “Bagi daerah petani awalnya sudah pernah dijadikan areal persawahan, hanya kurang difungsikan,” kata Hendi, Senin (11/10). Dikatakan Hendi, raealisasi proses fisik tahun 2010 mencapai 204 Ha dengan proses implementasi peraturan perluasan areal persawahan melalui mekanisme diajukan ke APBD.
Ditanya target hasil produksi pada penambahan areal baru, Hendy mengatakan target hasil produksi perluasan lahan areal persawahan ditargetkan 1,5 Ton. “Sebab ini masih tergolong areal sawah baru hingga dikhawatirkan targetnya tinggi tidak tercapai,” jelasnya.
Sementara hasil produktivitas pertanian pada 2010 untuk kabupaten Mura dari Luas Tanam (LT) 46.091 Ha dan Luas Produksi (LP) 31.823 Ha. Hasil produksinya sebesar 162.247 ton (60,90 Persen) dari target 266.517 ton. “Jadi rata-rata produktivitas per Ha mencapai 5,1 ton Gabah Kering Panen (GKP),” jelas Hendi.(05)

Grand Opening Bakso Kepala Sapi, Meriah

2010-10-11T04:16:00.000+07:00

TABA JEMEKEH- Kabar Gembira bagi pencinta kelezatan Bakso Kepala Sapi. Pada 9 Oktober kemarin, Grand Opening Bakso Kepala Sapi 858 digelar meriah di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Taba Jemekeh, Lubuklinggau Timur 1 atau di samping Jalan Pasir dekat MAN 2 Lubuklinggau.
“Hadirnya Bakso Kepala Sapi di tengah-tengah masyarakat Indonesia termasuk di Kota Lubuklinggau merupakan salah satu upaya untuk mendukung program Indonesia sehat yang dicanangkan Pemerintah. Selain itu, setelah April lalu Bakso Kepala Sapi hadir di Kota Lubuklinggau kini kami membuka cabang kedua di Lubuklinggau, yang merupakan cabang ke 858 di Indonesia. Semua demi memenuhi permintaan pencinta kelezatan Bakso Kepala Sapi,” jelas Okta, perwakilan dari Bakso Kepala Sapi Pusat Surabaya di hadapan tamu undangan yang hadir.
Bakso Kepala Sapi, tambahnya, merupakan bakso nikmat yang telah memiliki sertifikat halal dari BPOM dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahkan operasional Bakso Kepala Sapi ada dibawah pengawasan MUI.
“Kami tetap konsisten dengan kaya rasa yang khas, nikmatnya sampai tetes terakhir, bebas babi, borax dan formalin. Bakso Kepala Sapi tetap akan hadir dengan tampilan yang Hygienis, menggunakan bahan kualitas super, dengan kuah yang bening dijamin rendah kolesterol, dan makin nikmat tanpa saos dan kecap,” ujarnya berpromosi.
Harapan besar diungkapkan owner Bakso Kepala Sapi, Silvia Rosa. “Kami berharap dibukanya cabang kedua Bakso Kepala Sapi di Kota Lubuklinggau ini bisa diterima masyarakat.”
Pada Grand Opening ini hadir Sekretaris Camat Lubuklinggau Timur 1, Sunardin sekaligus meresmikan Bakso Kepala Sapi 858 dengan melakukan pemotongan pita yang didampingi Okta, Perwakilan Pusat Surabaya, Silvia Rosa, Owner Bakso Kepala Sapi, Ustad. Fahmi, sebagai perwakilan tamu undangan yang hadir.
Di akhir acara peresmian, Damsik yang saat ini menjabat sebagai wakil pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Lubuklinggau, beserta Istri sebagai pemilik Bakso Kepala Sapi 858 mengungkapkan kebahagiaannya. “Kami bersyukur masyarakat sangat antusias dan bisa menerima kehadiran Bakso Kepala Sapi di Kota Lubuklinggau,” jelasnya dengan wajah sumringah.
Seusai acara Grand Opening, tamu undangan yang hadir dipersilakan menikmati kelezatan Bakso Kepala Sapi 858.(Mg03)

Delapan Sanggar Siap Meriahkan Linggau Expo 2010

2010-10-11T04:15:00.005+07:00

BANDUNG UJUNG- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Lubuklinggau telah menyiapkan sejumlah pertunjukan untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Lubuklinggau ke-9 jatuh 17 Oktober.
Direncanakan ada delapan sanggar kreasi putra-putri dari beberapa sekolah di Kota Lubuklinggau, yang telah dipersiapkan untuk menampilkan pertunjukan menarik pada Festival Sebiduk Semare. “Kami telah berkoordinasi dengan lebih kurang delapan sanggar untuk mengisi panggung Linggau Expo. Selain itu juga telah dipersiapkan pertunjukan spesial yang akan ditampilkan oleh seniman-seniman Kota Lubuklinggau. Berdasarkan pantauan sementara, mereka telah berlatih keras untuk memeriahkan even tersebut,” jelas Sri Zainalelah, Kepala Disbudpar Kota Lubuklinggau, saat ditemui wartawan koran ini, Sabtu (9/10).
Sri Zainalelah menambahkan, Disbudpar telah menyiapkan semuanya dengan waktu pertunjukan, setiap daerah akan diberikan waktu 30 menit untuk menampilkan pertunjukan kesenian maupun kebudayaannya dalam Linggau Expo.
“Disbudpar telah menyiapkan pertunjukan akan ditampilkan. Namun, kejelasan kapan penampilan tiap pertunjukkan belum dikoordinasikan kepastiannya. Tapi pihak sanggar, seniman, maupun penari sudah dipastikan siap,” jelas Sri Zaienalelah. Even Linggau Expo 2010 ini, lanjut Sri Zaenalelah, merupakan satu kesempatan baik untuk memberikan pengetahuan tentang seni dan budaya kepada masyarakat Kota Lubuklinggau, terutama generasi mudanya. “Lubuklinggau dan Musi Rawas memiliki kekayaan kesenian dan kebudayaan yang indah, banyak, dan unik. Dalam Sriwijaya Expo tahun lalu saja, kesenian yang ditampilkan seniman Kota Lubuklinggau berhasil menjadi penyaji kesenian terbaik. Nah, itu berarti potensi yang dimiliki seniman kota ini sudah seharusnya terus kita dukung, kita hargai dan kita banggakan,” tambahnya.
Ia optimis Lubuklinggau dan Musi Rawas harus berani mengembangkan potensi ini kepada dunia luar. “Potensi kebudayaan warisan negeri ini merupakan bekal masa depan yang harus dilestarikan. Generasi jangan menutup hati untuk terus mengapresiasi hal tersebut,” jelasnya.(Mg03)

SMA/SMK Mendominasi Pencaker 2010

2010-10-11T04:15:00.002+07:00

WATERVANG- Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Lubuklinggau, per 31 September 2010 menunjukkan jumlah Pencari Kerja 636 orang. Pencari kerja yang mendaftar didominasi oleh lulusan SMA/SMK.
“Lulusan SMK/SMA masih banyak dibutuhkan oleh perusahaan. Meskipun ada persyaratan tertentu yang menjadi acuan. Seperti harus bisa mengoperasikan computer, dan menguasai bahasa Inggris. Berdasarkan pengalaman selama ini, penyaluran untuk alumni SMA/ SMK lancar saja.” jelas Mulyanto, Kadisnakertrans didampingi Asron Erwadi, Kepala Sesi Penempatan, saat ditemui wartawan koran ini, Jumat (8/10).
Mengenai peningkatan maupun menurunan pencari kerja tidak pernah bisa diprediksi.. Kalau Agustus lalu, jumlah pencari kerja mencapai 321 orang, sedangkan September hanya 101 orang. Sedangkan saat ini banyak pencari kerja yang langsung mengajukan lamaran ke perusahaan.
Beberapa perusahaan di Kota Lubuklinggau tidak lagi melaporkan diri jika membutuhkan tenaga kerja. Mengingat saat ini kecanggihan teknologi dan informasi sudah menjadi sarana pokok bagi masyarakat untuk mengetahui dan mendaftar secara langsung ke beberapa perusahaan.
“Memang ada sebagian perusahaan yang jika membutuhkan tenaga kerja baru, langsung memasang papan pengumuman di media. Tapi banyak juga yang masih melaporkan kepada Disnakertrans. Dan Kami siap membantu, dengan memasang pengumuman resmi tersebut di papan pengumuman. Sementara ini cara tersebut masih dinilai efektif,” tambah Asron Erwadi.(Mg03)

Tim Independen Tinjau Suban IV

2010-10-11T04:13:00.006+07:00

MUSI RAWAS- Masalah sengketa Suban IV antara Kabupaten Musi Rawas dan Musi Banyuasin (Muba) masih akan ditinjau ulang dari tim Independen. Tim ini akan menentukan titik koordinat sengketa antara Pemkab Mura dan Muba.
Asisten I, Mefta Joni kepada koran ini Minggu (10/10) menjelaskan masalah Suban IV masih akan dibahas kembali dalam rapat Setneg. Rapat ini akan membahas upaya dasar peta tapal batas tersebut. “Pembuatan peta diusahakan batas-batas panel dan topang termasuk Standar Operasi Lapangan (SOP). Kalau memang sudah disepakati Kemendagri maka kedua bupati akan diundang oleh Kemendgri,” kata Mefta Joni.
Lanjut Mefta, pihak pusat akan menurunkan tim Independen didampingi oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah propinsi. “Untuk memastikan sisikoordinat yang menjadi sengketa kedua pihak,”ungkap Meftah.
Ditanya pengajuan Kabupaten Muba terhadap Keputusan Pemendagri Nomor 63 tahun 2007, Meftah mengatakan, mereka mengajukan keberatan atas Keputusan Pemendagri No 63 tahun 2007 yang tidak memenuhi kriteria tapal batas.
“Sedangkan Pemendagri melalui proses yang sesuai dengan aturan dan semua pihak sudah turun. Kesepakatan dari kedua kabupaten sudah survei ke lapangan,” ungkap Mefta Joni.
Dikatakannya saat rapat Setneg pada 5 Oktober, sudah memberikan penjelasan paparan setiap kabupaten tentang keberadaan posisi Suban IV, secara bergiliran dihadiri beberapa deputi dan pihak yang ada kaitannya dengan masalah sengketa. “Terkait juga dengan poin yang digarisbawahi hasil kesepakatan dari patok VI sampai X,” tuturnya. Masih kata dia, masalah ini secepatnya segera diselesaikan tetapi hasil kesepakatan kedua pihak harus diikuti. “Agar ketika tim pusat nanti turun ke lapangan sudah bisa dilihat permasalahan titik koordinatnya,” pungkasnya.(05)

KUA Tugumulyo Workshop Managemen Kemasjidan

2010-10-11T04:13:00.003+07:00

TUGUMULYO– Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas (Mura) mengadakan Workshop Managemen Kemasjidan Kecamatan Tugumulyo di Masjid Istiqomah di Desa L Sidoharjo, Sabtu (9/10).
Workshop itu diikuti 68 peserta dari 28 masjid di Kecamatan Tugumulyo dengan mengundang tiga pengurus masjid. Acara ini dibuka oleh Kasubbag TU Kemenag Kabupaten Mura, Ashor dihadiri Camat Tugumulyo, David Pulung, perwakilan Danramil, dan Kades L Sidoharjo, Mahmud.
Ketua Panitia Pelaksana Workshop, Jazuli mengatakan Workshop ini menindaklajuti hasil evaluasi pada safari Ramadhan, dan workshop dilaksanakan di Hotel Sempurna, belum lama ini.
“Latar belakang diadakannya workshop terkait isu-isu menggelembung di masyarakat, seperti pengurus Panitia Hari Besar Islam (PHBI) dengan pengurus masjid sering tidak sinkron padahal itu semua masuk dalam dewan kepengurusan masjid. “Kemudian masalah intern ibadah sering terjadi di masyarakat,” ungkap Jazuli.
Ia menyebutkan untuk pengisi materi diantaranya dari Kasi Penamas Kementrian Agama (Kemenang) Kabupaten Mura, Lotfi, Dewan Dakwah Indonesia Sumsel, Misbahul Arifin. Dan dari Akademisi Joko Hadi Prayoga. “Untuk dana Workshop melalui swadaya pengurus masjid se-Kecamatan Tugumulyo,” papar Jazuli.
Ketua KUA Kecamatan Tugumulyo Yasmir menjelaskan, dilaksanakan Workshob ini tujuanya untuk memaksimalkan kinerja pengurus atau pengelola masjid secara profesional. “Kemudian memfungsikan masjid sebagai pusat pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya,” jelas Yasmir.
Ditambahkanya, Workshop ini sekaligus membentuk dewan kepengurusan masjid di Kecamatan Tugumulyo. “Untuk urusan penyelesaian masalah dewan kepengurusan masjid oleh pengurus sekretaris bidang kepribadatan dan unsur pemerintah desa,”ungkap Yasmir.
Yasmir mengatakan untuk pendanaan ini dilakukan secara mandiri hasil dari musyawarah P3N, dan pengurus masjid se-Kecamatan Tugumulyo. “Hasil kesepakatan tiap-tiap masjid memberikan kontribusi,”terangnya.
Sementara itu, Camat Tugumulyo, David Pulung menambahkan Workshop Managemen Masjid di Kecamatan Tugumulyo pertama kali diadakan di tingkat kecamatan. “Mudah-mudahan bisa menjadi contoh untuk kecamatan lainya,” kata David Pulung. Ditambahkanya, acara ini merupakan acara mandiri swadaya dari pengurus masjid. Serta dapat menjadi forum komunikasi menuju Mura Darussalam. “Diharapkan ini bisa menjadi acara rutin setiap tahunnya,” pungkas David Pulung.(05)

Penerimaan CPNS Kemenag Tunggu Kanwil

2010-10-11T04:13:00.000+07:00

MUSI RAWAS- Sama halnya dengan BKPP Kabupaten Mura yang belum bisa memastikan kapan penerimaan CPNS formasi 2010, maka kondisi serupa juga dapat ditemui di kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Mura. Hingga saat ini Kemenag Mura belum dapat memastikan penerimaan pegawai baru formasi tahun ini.
PYMT Kabupaten Mura, Abdul Kadir kepada koran ini mengatakan jika pengumuman penerimaan pegawai baru tersebut belum bisa disampaikan ke masyarakat sebab mereka juga masih menunggu keputusan dari Kemenag Sumsel terkait penerimaan CPNS. “Kita belum tahu kapan penerimaan pegawai baru tersebut sebab pengumuman penerimaan itu dipusatkan di Kanwil Kemenag Sumsel,” jelas Abdul Kadir di ruang kerjanya, baru-baru ini.
Ia kembali menjelaskan penerimaan pegawai tersebut sepenuhnya dilakukan pihak Kanwil Sumsel sehingga mereka tidak bisa menyebutkan kapan pastinya pengumuman di masyarakat. “Hingga saat ini belum ada info lebih lanjut,” tambahnya.
Begitu juga dengan formasi pegawai, Abdul Kadir belum dapat memperkirakan jumlahnya. “Kita juga tidak tahu berapa banyak formasi dibutuhkan pada penerimaan pegawai tahun ini. Sekali lagi saya tegaskan semua menjadi wewenang pihak kanwil Kemenag Sumsel,” tegasnya tanpa menyebutkan berapa banyak usulan diajukan ke pemerintah pusat untuk formasi tahun ini.(01)

Dibentuk 22 Regu dan Enam Karom

2010-10-11T04:12:00.002+07:00

MUSI RAWAS- Pembagian regu dan rombongan telah dilakukan untuk JCH Kabupaten Musi Rawas musim haji 2010. Ada 22 regu terdiri dari 6 ketua rombongan (Karom) dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama yang dibuat panitia haji dan JCH saat rapat di Masjid Al Munawaroh, belum lama ini.
Rinciannya untuk Karom 1 dipercayakan pada Karim AR, Karom 2 Syamsudin Dahlan, Karom 3, Purwanto Dimyati, Karom 4 Indra Buana, Karom 5 Syamsul Rizal, dan Karom 6 Rizal Effendi. Tugas dari setiap Karom ini mengurusi JCH yang masuk kedalam rombongannya. Untuk rombongan pertama hingga lima masing-masing berjumlah 4 regu, sedangkan rombongan keenam berjumlah 2 regu. Kasi Umroh dan Haji Kemenag Kabupaten Mura, Sajudin Alisyahbana kepada koran ini menjelaskan pembagian regu dan karom memang sudah dilaksanakan panitia bersama JCH dengan harapan tidak mengalami kendala saat pemberangkatan jemaah ke asrama haji Palembang.
Mengenai keberangkatan JCH ke Asrama Haji Palembang, Sajudin menyatakan sesuai dengan informasi disampaikan pihak Kemenag Sumsel maka JCH Mura masuk dalam kloter 7 dengan keberangkatan ke Asrama Haji pada 19 Oktober 2010 mendatang. “Segala persiapan menjelang keberangkatan itu sudah kita sampaikan kepada setiap JCH sehingga nanti tidak mengalami kendala,” kata Sajudin.(01)

PT Serelaya Sanggup Perbaiki Jalan Rusak

2010-10-09T04:37:00.005+07:00

Tinggal Tanda Tangan Kesepakatan

MUARA BELITI- Perjanjian antara PT Seleraya dengan Pemkab Mura untuk perbaikan jalan rusak di “Bumi Lan Serasan Sekenteran” sudah ada. Kini tinggal menunggu tanda tangan antara Bupati dan PT Seleraya sebagai kesepakatan bersama.
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Mura, Ari Narsa mengungkapkan pihak perusahaan sudah sepakat untuk menyanggupi dan peduli memperbaiki dan merawat jalan rusak. Kerusakan jalan itu akibat akifitas dilakukan mobil angkutan PT Serelaya. “Pihak perusahaan sanggup memberikan kontribusi kepada Pemkab Mura dan bisa membantu Pedapatan Asli Daerah (PAD) Mura,” kata Ari Narsa pada koran ini, Jumat (8/10).
Dikatakan Ari Narsa, perbaikan jalan yang dilalui perusahaan ini sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbub) No.67 tahun 2008 tentang dispensasi memperbaiki jalan. “Dasar Perbup ini sementara ini kita pakai,” ucap Ari Narsa.
Dilanjutkanya, sedangkan untuk retribusi mereka, sesuai undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tetang perpajakan dan Retribusi Daerah. Dan retribusi diterapkan masih untuk PT Seleraya. “Karena mereka mengangkut minyak mentah dan nanti diterapkan juga terhadap perusaahaan perkebunan,” jelas Ari Narsa.
Untuk pembayaran retribusi langsung masuk kepada kas daerah. Kedepan investor di Kabupaten Mura akan ditertibkan untuk pemakaian jalan. “Jangan sampai aktivitasnya merusak jalan kabupaten maupun jalan negara,” pungkas Ari Narsa.(05)

Menkop Bakal Kunker ke Musi Rawas

2010-10-09T04:37:00.002+07:00

MUSI RAWAS- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop dan UKM), Syarifuddin Hasan akan melakukan kunjungan kerja (Kunker) pada awal Nopember 2010 mendatang.
Kabag Humas Setda Mura, Kgs Mohammad Effendi Fery kepada koran ini mengatakan kepastian kunker itu disampaikan langsung Sjarifuddin Hasan sewaktu mengadakan pertemuan dengan Bupati Mura, H Ridwan Mukti di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Jumat (8/10). Hadir pada pertemuan itu Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Mura, M Yamin, Kepala Bankespol dan Linmas, H Rudi Irawan dan Kabag Humas, Kgs M Effendi Fery.
“Menkop dan UKM akan mengikuti rangkaian kegiatan di daerah “1.000 Koperasi” seperti meninjau pengembangan industri pengelolaan Crude Palm Oil (CPO) dikelola koperasi. Serta melihat pengembangan produk unggulan daerah di Musi Rawas untuk pengembangan usaha kecil menengah,” papar Fery melalui ponselnya, kemarin (8/10).
Fery yang mengaku berada di Jakarta menjelaskan Menkop UKM akan datang ke Mura awal November sesuai dengan jadwal Kemenkop. “Apalagi sudah ada penerbangan langsung ke Mura dari Jakarta,” kata Fery menambahkan, dalam pertemuan itu, Menkop UKM Sjarifuddin Hasan menyambut baik upaya dilakukan Bupati Mura Ridwan Mukti menggerakkan dunia koperasi dan UKM di Mura. Dan memberikan perhatian khusus terhadap usulan-usulan yang disampaikan Bupati.
Fery menyebutkan sejumlah agenda diharapkan dapat didorong antara lain pengadaan pelatihan-pelatihan bagi koperasi melalui lembaga-lembaga yang ada di Kemenkop UKM bagi koperasi di Mura. Serta pengembangan bantuan dana bergulir hingga bantuan sapi. “Pada 2011 nanti Menkop dan UKM berjanji memperhatikan usulan disampaikan Bupati,” imbuh Fery.(01)

Rakernas BK-PTIS Berlangsung Dua Hari

2010-10-09T04:36:00.004+07:00

MUSI RAWAS- Kabupaten Musi Rawas (Mura) menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta (BK-PTIS) se-Indonesia. Rakernas itu akan berlangsung mulai 10 Oktober hingga 11 Oktober 2010.
Sekreteris Pelaksana BK-PTIS, Ari Narsa mengungkapkan rakernas akan dilaksanakan selama dua hari itu dipimpin oleh Prof Dr Edy Suandi Hamid dari Universitas Islam Indonesia (UII), dan dihadiri 32 rektor dan Dekan PTIS seluruh Indonesia.
Ari Narsa didampingi Kabid Pemberitaan dan Informasi, Imam Subagja menyatakan rektor yang sudah konfirmasi hadir sampai dengan 4 Oktober diantaranya dari UNISBA ada 6 rektor, UHAMKA 5 Rektor, UNISSULA 4 Rektor, UII 4 Rektor, UMSU 2 Rektor, dan UMJ 1 Rektor.
“Kemudian UMP Palembang 1 Rektor, Universitas Muhammadiyah Palu 1 Rektor, UMY 1 Rektor, Universitas Baiturahman Padang 1 Rektor, UIR Riau 2 Rektor, UII Antiek 2 Rektor, UMI Makasar 2 Rektor dan UII,” papar Ari Narsa.
Ditambahkan Imam Subagja, Rakernas BK-PTIS di Kabupaten Mura merupakan pencitraan bagi Mura itu sendiri. Sebab pelaksanan rakernas merupakan pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Mura.
“Selain itu Bupati Mura, Ridwan Mukti merupakan dari Ketua Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia. Sehingga ini menjadi dasar rakernas dilaksanakan di Kabupaten Mura,” ungkap pria berkulit hitam manis ini.(05)

Masjid Harus Lebih Indah dari Rumah ‘Tauke’

2010-10-09T04:36:00.001+07:00

MUARA BELITI- Pembangunan masjid di Kabupaten Musi Rawas (Mura) seyogjanya lebih baik dibandingkan rumah para pengusaha atau ‘tauke’. Sebab, masjid merupakan rumah Tuhan tempat umat manusia menjalankan ibadah.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Mura, H Hendra Gunawan saat safari Jumat di Masjid Al-Muttakim, Jumat (8/10). “Seharusnya rumah Tuhan (Masjid) lebih bagus daripada rumah tauke. Saya mengajak seluruh masyarakat hingga ke pedesaan dapat menjaga dan memelihara keindahan masjid,” ucap Hendra Gunawan.
Dikatakan Hendra Gunawan, kedepan Pemkab Mura berupaya semaksimal mungkin memberikan bantuan untuk perbaikan masjid yang ada di pedesaan. “Bukan hanya pemerintah saja harus peduli terhadap keindahan masjid, tapi warga juga,” ujar Hendra Gunawan.
Ia juga menjelaskan selama lima tahun dirinya bersama Bupati Mura, H Ridwan Mukti memiliki cita-cita yang besar mewujudkan Mura Darussalam. Upaya telah dilakukan membentuk pondasi melalui program khatam Al-Quran telah berjalan sejak dua tahun terakhir. “Targetnya lima tahun kedepan 100 ribu santri di Mura sudah khatam Al-Quran. Saya juga meminta nanti para Camat dan Kades dapat mensukseskan program Mura Darussalam di wilayah masing-masing,” imbuh Hendra Gunawan.(03)

Raskin Menumpuk Hingga 600 Ton

2010-10-08T04:50:00.002+07:00

Persediaan Oktober

MUSI RAWAS- Persediaan beras untuk keluarga miskin (Raskin) di kantor Bulog Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas untuk Oktober 2010 masih menumpuk hingga 600 ton.
Kepala Forum Bulog konsilag Lubuklinggau Musi Rawas Meizarani menjelaskan, persediaan sampai bulan oktober masih mencapai 600 ton, sehingga untuk persediaan raskin untuk masyarakat Kabupaten Mura dan Kota Lubuklnggau tidak khawatir kekurangan.
“Untuk satu minggu lagi akan ada penambahan sebannyak 1000 ton Raskin untuk persediaan hingga 10 bulan,” kata Meizarani pada koran ini, Kamis (7/9).
Ditanya realisasi raskin untuk Kabupaten Mura, Mezarani mengatakan untuk Kabupaten Mura hingga Oktober mencapai 5.306.970 Kilo gram (Kg) dari target per 10 bulan (per Oktober) sebanyak 6.329.700 Kg. “Sisa yang belum terealisasi karena masih banyak desa atau kecamatan belum mengambil raskin di kantor bulog,” jelas Meizarani.
Ia meneruskan, untuk pengambilan raskin setiap kecamatan tidak sama, ada yang diambil setiap bulannya, kemudian ada juga sekaligus per tiga bulan, alasan mereka agar masyarakat langsung banyak mendapatkannya.
“Bahkan ada satu desa dari bulan Januari sampai oktober belum mengambil jatah Raskin di Kantor Bulog yaitu dari Desa Bina Karya Kecamatan Karang Dapo,”jelas Mezarani.
Dikatakanya, untuk raskin Desa Bina Karya Kecamatan Karang dapo sendiri masih menumpuk di Kantor Bulog
Raskin dari hal 8
selama 10 Bulan sebanyak 12.450 Kg. “Ini sudah kami konfirmasikan kepada pihak desa dan kecamatan, katanya akan diambil tapi sampai sekarang dari pihak desa belum ada yang mengambil raskin tersebut,”ungkap Meizarani.
Menurut Meizarani masalah kekurangan, raskin selama ini tidak pernah terjadi, karena untuk persediaan raskin di kantor bulog selalu tersedia, untuk perbulannya persediaan raskin sebanyak 8.09.520 kg untuk Kabupaten Mura dan Kota Lubuklinggau.
“Sedangkan untuk Mura Saja sebanyak 6.32.970 kg perbulan dan selalu tersedia di Kontor Bulog,”jelas Meizairani.
Kembali ditanya persediaan raskin pada hari raya Idul Adha, Meizarani mengatakan pada hari-hari besar selalu ada penambahan. Sehingga untuk jatah hari raya ini dipastikan cukup. “Seandainya ada kekurangan kita bisa mengambil stok dari propinsi,” jelasnya.
Ditambahkanya, pengiriman raskin tergantung permintaan dari desa. Ada yang rutin setiap bulan bahkan langsung pertiga bulan. “Masalah keterlambatan bukan di kantor Bulog sebab di sini menggunakan sistim Cash and Carry (Ada uang ada barang). Kemungkinan keterlambatan di kecamatan itu sendiri,” jelas Meizairani.(05)

95 Balita Diimunisasi Polio

2010-10-08T04:49:00.010+07:00

MUARA KELINGI- Ibu-ibu yang mempunyai Balita kemarin (7/10) membawa anaknya untuk mendapatkan imunisasi di Posyandu Kelurahan Muara Kelingi. Sedikitnya 95 anak umur 1 bulan-9 bulan telah mendapatkan suntikan imunisasi campak dan polio diberikan petugas di Posyandu RT 01 dan RT 03.
Pemberian imunisasi perdana untuk Balita dilakukan oleh Camat Muara Kelingi, Ahmad Rifai disaksikan masyarakat setempat. Posyandu ini menindaklanjuti pertemuan sebelumnya dalam rangka gerakan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) telah dicanangkan di Opp Room Pemkab Mura pada 27 September 2010 lalu.
Kepada koran ini, Ahmad Rifai menjelaskan masyarakat Kelurahan Muara Kelingi sangat antusias untuk membawa anaknya untuk mendapatkan imunisasi. “Saya mengimbau kepada ibu-ibu agar datang ke Posyandu membawa anaknya untuk mengikuti PIN diadakan di Kelurahan Muara Kelingi. Kegiatan ini dilaksanakan berkat kerjasama dengan PKM Muara Kelingi dan kecamatan hingga bisa berlangsung kegiatan semacam ini,” papar Ahmad Rifai, kemarin.
Ia meminta kepada petugas PIN agar melakukan komunikasi dengan ibu-ibu sebaik mungkin hingga pemberian vaksin ini dirasakan manfaatnya untuk Balita.
Pihaknya berharap Balita di Kelurahan Muara Kelingi men dapatkan imunisasi, dan nanti pelaksanaan imunisasi akan menyebar ke desa-desa melibatkan para petugas PKM.(01)

KUPTD se-Kecamatan BTS Ulu Paparan

2010-10-08T04:49:00.007+07:00

BTS ULU- Camat BTS Ulu, Jamil memimpin jalannya rapat koordinasi (Rakor) di ruang rapat kantor camat, Selasa (5/10). Rakor ini diisi dengan paparan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) se-Kecamatan BTS Ulu.
Paparan dari masing-masing KUPTD instansi secara umum menjelaskan jumlah sarana dan personil yang ada serta program kegiatan yang sedang berjalan serta rencana kedepan dari setiap KUPTD.
Untuk diketahui, paparan dari setiap KUPTD ini sesuai dengan arahan dari Bupati Mura, H Ridwan Mukti pada acara paparan SKPD Kabupaten Mura tanggal 24 September 2010 di Opp Room Bappeda Kabupaten Mura mengenai visi dan misi Kabupaten Mura, serta Mura Darussalam.
Atas dasar tersebut membuat Camat Jamil menjelaskan peranan masing-masing KUPTD guna melaksanakan program yang menjadi agenda Kabupaten Mura untuk lima tahun kedepan.
Camat Jamil melalui notulen rakor, Indarwanto menyatakan camat sangat berharap peran serta Kades dan Sekdes menyukseskan program tersebut. “Dalam kesempatan itu Pimpinan Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) Cecar dan PKM Sungai Bunut menjelakan kampanye PIN Campak dan Polio dilaksanakan Oktober ini. Serta berharap peran serta kades dan lurah beserta perangkat dalam membantu kesuksesan pelaksanaan PIN tersebut,” papar Indarwanto pada koran ini, Kamis (7/10).
Ia meneruskan saat itu KUPTD Diknas menjelaskan APK untuk Kecamatan BTS Ulu dan program yang sedang dan akan dilaksanakan dalam rangka menunjang Mura Darussalam. “Diantaranya memasukkan pelajaran budi pekerti dan baca tulis Al-Quran sebagai pelajaran tambahan di sekolah,” ungkapnya.
Indarwanto juga menyatakan saat pertemuan itu camat meminta kepada seluruh peserta rakor agar bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing serta diharapkan aktif. Alasannya banyak tugas-tugas yang mesti dikerjakan.
“Khusus kepada Kades dan Sekdes maka Camat BTS Ulu mengingatkan keberhasilan program yang dicanangkan tidak akan berhasil tanpa dukungan dari perangkat desa. Serta lembaga masyarakat yang ada di desa sehingga peran kades dan perangkatnya sangat diharapkan sekali,” papar Indarwanto.(01)

FKPSM Siap Audiensi dengan Bupati

2010-10-08T04:49:00.004+07:00

MUSI RAWAS- Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FKPSM) Kabupaten Mura mengajukan permintaan audiensi dengan Bupati Mura, H Ridwan Mukti untuk mengetahui program kerja tahun 2010 -2011.
Ketua FKPSM Aba Arafik melalui Sekretaris FKPSM, Joni Harlan kepada koran ini Kamis (7/9) mengatakan permintaan audeinsi dilakukan pihaknya untuk menyampaikan program kerja yang sudah mereka buat.
Karena tanpa audensi Bupati tidak tahu apa itu FKPSM. Kami berharap Bupati dapat menerima kami. “Program kerja PSM sebagai pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Karena tanpa ada pendataan kami tidak dapat melaksanakan kerja sesuai fungsi dan tugas PSM,” jelas Joni Harlan.
Ia menambahkan guna membantu FKPSM Kabupaten Mura pihaknya akan membentuk IKPSM tingkat kecamatan. “Sebab tanpa dibantu IKPSM kecamatan kita sulit melakukan koordinasi mengenai persoalan sosial,” tuturnya.
Joni Harlan berharap kepada Bupati Mura dapat membatu dan mendukung program kerja FKPSM sebab FKPSM di kabupaten lain berjalan dengan baik.(05)

Pajak Jual Beli Tanah dan Bangunan

2010-10-08T04:49:00.001+07:00

Tanya :
Saya seorang lansia, sudah tak berpenghasilan lagi sejak 10 tahun lalu, tapi masih mempunyai NPWP (ex Non-Karyawan). Untuk semata-mata keperluan hidup (bukan untuk jual-beli cari untung), saya berniat untuk pindah rumah dari yang sekarang ke yang lebih kecil. Saya sadar untuk membayar pajak tapi perlu tahu lebih dahulu berapa pajak yang harus dibayar untuk jual beli
Tersebut? Dan macam-macam apa saja prakteknya pajak yang harus dibayar?
Untuk memudahkan perhitungan, misalkan saja selain pihak penjual, maka pihak pembeli-pun ingin tahu berapa dan apa kewajiban pajak masing-masing?
Saya memiliki rumah di Jakarta yang dibeli 4 tahun yang lalu senilai Perolehan/NJOP Rp 150 juta. Kalau rumah tersebut terjual pada awal 2010 dengan Nilai Perolehan/NJOP Rp 500 juta, bagaimana pajak jual belinya?
Atas jawaban yang diberikan kami ucapkan terima kasih.
Suaidi Alabawy Kelurahan Sidorejo Lubuklinggau
Jawab:
Atas transaksi jual beli tanah/bangunan terdapat 2 jenis pajak yang dikenakan. Pertama adalah untuk penjual dikenakan PPh Final sebesar 5 persen dari nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan akte pengalihan hak dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah/bangunan. Dalam contoh bapak diatas adalah nilai yang digunakan adalah Rp 500 juta.
Kedua, untuk pembeli dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan tarif sebesar 5 persen yang dihitung dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP). Adapun cara menghitung (NPOPKP) adalah Nilai Perolehan Objek Pajak dikurangi Nilai Perolehan Objek Tidak Kena Pajak. Karena keterbatasan rubrik ini, untuk informasi yang lebih lengkap kami harapkan Bapak dapat datang langsung ke KPP Pratama Lubuklinggau, di mana petugas Account Representative kami akan selalu siap membantu Bapak.(*)

Peluang Lulusan SMA Makin Tipis

2010-10-07T04:13:00.005+07:00

Tidak Masuk Formasi CPNSD 2010

MUSI RAWAS- Kembali peluang lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat mengikuti tes penerimaan CPNSD formasi tahun 2010, makin kecil. Pasalnya BKPP Kabupaten Mura memastikan lulusan SMA tidak ada pada formasi tahun ini, sementara untuk lulusan sekolah kejurusan seperti Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) maupun Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA). kemungkinan ada pada formasi tahun ini.
Sebelumnya tersiar kabar lulusan SMA akan masuk formasi tahun ini. Namun untuk Kabupaten Mura formasi itu tidak ada hanya untuk lulusan kejuruan saja. “Formasi untuk lulusan SMA pada penerimaan CPNSD tahun 2010 ini tidak.
Tapi untuk lulusan SPMA dan SPK kemungkinan ada, sekarang kita masih mengurus formasi akan diterima tersebut sebab perlu dibahas kembali dengan BKN Jakarta,” kata Kepala BKPP Kabupaten Mura, Hj Rita Mardiah pada koran ini, Rabu (6/10).
Rita Mardiah meneruskan pihaknya juga belum dapat memastikan kapan pengumuman penerimaan pegawai baru dibuka. Soalnya BKPP masih melakukan pertemuan lanjutan dengan BKN Jakarta serta MenPAN guna memastikam jumlah formasi yang telah ditetapkan. “Formasi akan diterima itu masih dirapatkan kembali sebab ada beberapa perubahan-perubahan yang diajukan kembali. Kita juga melakukan konfirmasi lebih lanjut atas formasi yang ada sekarang ini,” ungkap Rita Mardiah melalui ponselnya. Dia sendiri mengaku baru pulang dari Jakarta membahas penerimaan pegawai tersebut. Dan dari hasil konsultasi dengan BKN didapatkan sejumlah hal berkenaan dengan penerimaan CPNSD tersebut. Misalnya, formasi CPNSD yang disetujui BKN hingga nanti tetap masuk dalam formasi yang sudah ditetapkan.(01)

Anggota DPD Persoalkan Angkutan Batu Bara

2010-10-07T04:13:00.000+07:00

Lalui Jalan Negara

MUSI RAWAS- Diduga masih banyak angkutan truk pengangkut batu bara termasuk hasil perkebunan mengunakan akses jalan negara. Padahal yang benar jalan negara tidak boleh dilalui kendaraan pengangkut batu bara.
Hal ini dikemukakan oleh anggota DPD RI, Adhariani kepada koran ini Rabu (6/7) di Gedung Auditorium Pemkab Mura. “Ada beberapa angkutan mobil batu bara juga pengangkut hasil kebun sawit dan karet melalui jalan negara,” kata Adhariani menyebutkan jalan yang dilalui itu berada antara Kabupaten Empat Lawang menuju Kabupaten Mura.
Adhariani menjelaskan, sesuai undang undang pertambangan semestinya jalan negara tidak boleh dilalui oleh pengusaha batu bara. “Pada UU Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan pada pasal 1 ayat 5 menyatakan jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum. Kemudian dari UU tentang pertambangan, sebelum pertambangan kita lakukan diwajibkan bagi pengusaha pertambangan membuat jalan khusus untuk angkutannya,” jelas Adhiriani.
Selama ini, sambung dia, mereka para pengusaha pertambangan tidak ada yang membuat jalan khusus. “Saya kira pemerintah daerah terutama Gubernur dan DPRD Propinsi Sumsel segera membuat Perda tentang pengangkutan jalan raya termasuk jalan negara,” paparnya.
Ditambahkanya, semestinya kita rekrut dahulu dan ditegaskan kepada para pengusaha Batu Bara, dan pengusaha sawit untuk tidak melewati akses jalan negara.
Anggota dari hal 9
“Berdasarkan UU Pertambangan pasal 63 ayat 1 bahwa apabila dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan dapat dipidana penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak RP 1,5 Milyar,” katanya.(05)

Dinsos Luncurkan UEP untuk Warga Miskin

2010-10-07T04:12:00.004+07:00

MUSI RAWAS- Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mura membina warga miskin di kecamatan. Pembinaan ini dilakukan dalam bentuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Kepala Dinsos Kabupaten Mura, Hj Maimunah melalui Kabid Organisasi Sosial, Azwar mengungkapkan UEP berupa usaha peminjaman tenda dan kursi, dan jenis usaha lainya, bantuan sesuai dengan kondisi daerahnya.
“Untuk tahun 2010 ada empat kelompok masyarakat miskin dibawah binaan Dinsos,” kata Azwar didampingi Kabid Rehabilisasi Sosial, Zuher Hasim, Selasa(5/9).
Ditambahkanya, pembinaan dibantu perkelompok dalam dua tahun ada tujuh kelompok sudah dibina Dinsos. “Tiga kelompoknya tahun 2009 dan empat kelompok tahun 2010,” ungkap Azwar.
Ditanya untuk masyarakat miskin di Kabupaten Mura yang terlihat masih dominan, Azwar mengatakan volume masyarakat miskin masih dominan berada di STl Ulu Terawas, Sumberharta, Nibung, Selangit, dan ada masih ada kecamatan lainnya.
Dikatakanya, anggaran bantuan pembinaan bagi masayarakat miskin masih mengunakan anggaran Dinsos sebab belum ada anggaran dari APBN Pusat. “Sehingga untuk batuan pembinaan sangat minim sekali,” jelas Azwar.
Masih kata dia, Dinsos juga memberikan pembinaan dan pelatihan bagi masyarakat yang cacat berupa keterampilan. “Keterampilan ini disesuaikan dengan masing-masing daerah, termasuk memberikan kursi roda bagi yang tidak bisa berdiri,” pungkasnya.(05)

Kemenag Juga Terapkan Lima Hari Kerja

2010-10-07T04:12:00.001+07:00

MUSI RAWAS- Penerapan lima hari kerja juga dilakukan di jajaran Kemenag Kabupaten Mura. Sejak 4 Oktober 2010 lalu, pegawai Kemenag mulai bekerja pukul 07.30 WIB dan pulang 16.30 WIB mulai Senin hingga Jumat. Sedangkan pada hari Sabtu para pegawai berjumlah 51 orang itu libur.
Kemenag juga akan melakukan evaluasi terhadap penerapan lima hari kerja tersebut untuk dilihat efektif atau tidak pemberlakuan masa kerja tersebut. PYMT Kemenag Kabupaten Mura, Abdul Kadir menjelaskan pihaknya menyediakan dua absensi untuk para pegawai berupa absen masuk dan pulang mesti ditandatangani para pegawai.
"Absen ini diperiksa setiap hari oleh bagian kepegawaian Kemenag Mura hingga diketahui siapa saja yang tidak masuk pada hari tersebut. Yang jelas kita berusaha agar pegawai mematuhi ketentuan sudah ditetapkan tersebut,” papar Abdul Kadir di ruang kerjanya, Selasa (5/10) lalu.
Ia menambahkan pihaknya memang mengikuti edaran dari Pemkab Mura sebab Kemenag ini termasuk dalam lintas sektoral hingga kegiatan yang ada mesti memenuhi ketentuan sesuai dengan Pemkab Mura. “Surat edaran dari Bupati Mura sudah kita terima dan sekarang kita menerapkan kebijakan tersebut dengan harapan dapat meningkatkan disiplin para pegawai,” papar Abdul Kadir.
Ditanya hari pertama penerapan lima hari kerja, ia menyatakan seluruh pegawai Kemenag masuk kerja. “Semua masuk kerja dan bekerja hingga sore hari dan pulang pukul 16.30 WIB,” tambahnya. Pantauan koran ini di beberapa ruangan di lingkungan Kemenag Mura terlihat ada beberapa ruangan yang hanya diisi sejumlah pegawai. Mereka hanya duduk-duduk saja di dalam ruangan kerja sambil memegang buku. Saat ditanya pada Abdul Kadir mengenai pegawai yang tidak masuk, ia menjawab pegawai absen itu sudah minta izin. “Ada keperluan untuk keluar kantor hingga meminta izin pada saya,” imbuhnya.(01)

Sengketa Lahan PT Pinagu Diselesaikan Tim Pemprov

2010-10-04T04:16:00.003+07:00

MUSI RAWAS- Sengketa lahan milik Desa Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Mura diduga diserobot PT Pinagu memiliki izin lokasi di wilayah Kabupaten Muba akan diselesaikan tim Pemprov Sumsel.
Kabid Pengembangan Wilayah Tata Pemerintahan (Tapem) Kabupaten Mura, Frewan menjelaskan pihaknya sudah melakukan rapat bersama tim Kecamatan Prangkat Tinggi Kabupaten Muba, Camat Muara Lakitan, Tarmizi pada 25 September 2010.
“Dari hasil rapat itu dibahas masalah kepemilikan lahan pihak Muba yang belum mengakui itu milik Mura. Karena ketetapanya belum ada. Kalau penetapannya sudah ada artinya mereka baru mengakui memang PT Pinagu masuk wilayah Mura,” kata Frewan pada koran ini, Sabtu (2/9).
Menurut Frewan, untuk masalah ini agar kedua tim dari Kecamatan Muara Lakitan dan Kecamatan Prangkat Tinggi agar lebih jelas permasalahan sengketa tersebut, kami akan mendatangkan tim pengembangan Wilayah dari Propinsi Sumsel. “Biar dari tim propinsi yang menentukanya,” ucap Frewan.
Dikatakannya kalau masalah tapal batas memang sudah sepakat dan disahkan oleh Gubernur. “Tetapi ini masalah kepemilikan lahan dan nanti jatuhnya ke perdata. Kalau wewenang kita memang nanti ditanggapi mungkin kita menuntut pajak dari sektor perkebunan yang sudah masuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Muba,” ungkap Frewan.
Ditambahkan Frewan, kalau masalah hak milik lahan harus lebih hati-hati untuk penyelesaianya. “Kita jangan terjebak lahan itu milik Sungai Pinang, bisa jadi kepemilikan lahan masuk wilayah Muba yang masuk Mura. Makannya kita akan lakukan proses penyelesaianya lebih mendetail lagi,”jelas Frewan.
Sementara itu Camat Prangkat Tinggi, Diki Mariando saat dikonfirmasi koran ini menjelaskan, ini bukan masalah tapal batas sebab mengenai masalah ini pihaknya sudah sepakat sesuai dengan ketetapan dari Gubernur.
“Ini hanya masalah tumpang tindih hak kepemilikan lahan dikebun plasma anak angkat PT Pinagu di Desa Sukamaju Muba, antara warga Desa Sungai Pinang Mura dengan Desa Sukamaju Muba yang mempunyai lahan di lokasi tersebut,” kata Diki.
Menurut Diki, kita hanya sebagai mediator untuk menengahi pemasalahan ini secara non legitasi saja. “Sebagai mendiator kita coba turun ke lapangan dan melihat masalah konfliknya kesalapahaman atau salah alamat. Kita kumpulkan lagi dari tim ini dari rekomendasi sebelumnya yang menganggap masyarakat kebun inti milik PT Pinagu yang membebaskan hak masyarakat. Tetapi ternyata plasma tidak ada pembebasan lahan,” ungkap Diki.
Masalah ini, lanjut dia, nanti akan diteliti kembali dari pihak propinsi, dengan dua camat sebagai mediator.
“Kita akan mengedepankan kepemilikan hak masyarakat bukan tapal batas wilayah yang jelas. Kalau memang nanti itu memang lahan warga Sungai Pinang Mura warga Desa Sukamaju Muba tidak berhak mengusir warga Sungai Pinang. Sebaliknya kalau memang nanti itu milik warga Sukamaju Muba, warga Sungai Pinang tidak berhak mengusir warga Sukamaju Kabupaten Muba,” paparnya.(05)

Pemkab Mulai Ujicoba Lima Hari Kerja

2010-10-04T04:16:00.000+07:00

MUSI RAWAS- Mulai hari ini (4/10) Pemkab Musi Rawas menerapkan lima hari kerja. Penerapan lima hari kerja ini sesuai dengan surat keputusan Bupati Mura Nomor 409 /KPTS/III/2010 tentang penetapan hari kerja lingkungan Pemkab Mura.
Pihak Pemkab Mura sudah mempersiapkan segala sesuatunya menjelang penerapan lima hari tersebut dengan sejumlah rapat bersama yang diadakan menjelang lima hari kerja tersebut.
Kabag Humas Setda Mura, Kgs Effendi Fery menjelaskan penerapan lima hari kerja telah mengacu pada peraturan yang berlaku sehingga para pegawai diharapkan dapat mematuhi ketentuan tersebut.
Sedangkan, Kasubbag Pemberitaan dan Informasi, Imam Subagja menyatakan jika sementara ini memang dilakukan ujicoba penerapan lima hari kerja di lingkungan Pemkab Mura sehingga setiap kepala SKPD harus lebih memperketat disiplin para pegawainya.
“Setiap kepala SKPD mesti mengawasi stafnya agar mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan tersebut. Ujicoba lima hari kerja ini sudah kita sosialisasikan kepada setiap masyarakat terutama peraturan Bupati Mura yang mengaturnya,” jelas Imam Subagja. Ia mewakili pihak Pemkab Mura berharap agar lima hari kerja ini tidak membuat para pegawai menjadi malas melainkan bisa meningkatkan etos kerjanya dengan baik.(01)

Sekda Definitif Belum Juga Dilantik

2010-10-04T04:15:00.005+07:00

MUSI RAWAS- Pelantikan Sekda depinitif Kabupaten Musi Rawas masih menunggu persiapan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin. Hingga saat ini Pemkab Mura belum menerima surat pemberitahuan dari Pemprov Sumsel terkait rencana pelantikan tersebut.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mura, Hj Rita Mardiah menjelaskan untuk pelantikan Plt Sekda Mura Sulaiman Kohar menjadi Sekda Depenitif sampai sekarang memang belum ada kabarnya.
Diteruskanya sampai sekarang untuk surat pemberitahuan dari Pemprov Sumsel terkait pelantikan Sekda definitif belum diterima pihaknya. “Kemungkinan jadwal Gubernur Sumsel Alex Noerdin untuk melantik Sekda belum sempat saja. Kita masih menunggu informasi lebih lanjut,” kata Rita Mardiah, Sabtu (2/9).
Ditanya masalah kebijakan Plt Sekda apakah sama dengan kebijakan Sekda definitif untuk menggantikan kebijakan Bupati, Rita Mardiah menjelaskan kebijakan Plt Sekda sama dengan definitif. “Sebab Plt Sekda Surat Keputusanya (SK) untuk melakukan kebijakan juga langsung dari Gubernur,” jelas mantan Camat Muara Belitin ini.
Dikatakan Rita Mardiah, semua keputusan kebijakan Bupati Ridwan Mukti oleh Plt Sekda saat ini tetap sama. “Yang membedakan dengan definitif hanya untuk tunjangan Sekda, bagi Plt Sekda tidak ada tunjangannya,” pungkasnya.(05)

Pegawai Bakesbangpol dan Linmas Memakai Pin Mura Darussalam

2010-10-04T04:15:00.002+07:00

Mendukung Program Mulia dari Bupati dan Wabup

Program Bupati Mura, H Ridwan Mukti dan Wabup, H Hendra Gunawan mewujudkan Mura Darussalam direspon positif kepala SKPD. Terbukti pada hari ini (4/10) seluruh pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol dan Linmas) Kabupaten Mura akan memakai pin dengan tulisan Mura Darussalam. Apa maksudnya?

Budi Santoso, Muara Beliti

PROGRAM mulia Mura Darussalam memang sudah menjadi cita-cita dari pemerintahan Ridwan Mukti-Hendra Gunawan. Jargon ini makin bergema pasca pelantikan pasangan yang terpilih melalui Pemilukada 5 Juni 2010 lalu serta kerap disosialisikan ke tengah-tengah masyarakat khususnya warga Kabupaten Mura.
Nah, sekarang ini Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Mura membuat gebrakan dengan rencana seluruh PNS, honorer dan tenaga kerja Sukarela (TKS) memakai pin Mura Darussalam. Penyematan pin ini sendiri akan dilaksanakan hari ini (4/10) di kantor Bakesbangpol dan Linmas di kawasan Agropolitan Centre Kecamatan Muara Beliti, setelah apel pagi. Untuk diketahui, jumlah pegawai Bakesbangpol dan Linmas ini berjumlah 75 orang, termasuk pegawai yang bertugas di PBK.
Penyematan pin akan dilakukan langsung secara simbolis oleh Kepala Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Mura, H Rudi Irawan kepada perwakilan pegawai saat apel pagi. Menurut Rudi, sapaan pria ini, penyematan pin Mura Darussalam ini memang usaha pihaknya untuk mendukung program Mura Darussalam yang sudah dicanangkan oleh Bupati Mura.
“Kita mendukung sekali program mulia dari Bupati dan Wabup sehingga dengan pemasangan pin Mura Darussalam membuat para pegawai dalam bertingkah laku menjadi lebih baik lagi. Semua ini sesuai dengan program mulia tersebut,” papar Rudi, Minggu (3/10).
Mantan Kabag Humas Setda Mura ini meneruskan pemasangan pin Mura Darussalam memang sudah menjadi program kerja pihaknya, untuk pegawai di lingkungan Bakespol dan Linmas hingga mampu menerapkan misi dari Mura Darussalam dengan baik. “Semoga program Mura Darussalam ini mampu menyentuh hati sanubari para pegawai agar melaksanakan program itu di tempat kerjanya,” tambahnya.(*)

PT Komala Harus Benahi Pelayanan

2010-10-02T04:32:00.000+07:00

Dishub Kominfo Beri Warning

MUARA BELITI- Pelayanan Maskapai PT Komala mesti ditingkatkan. Menyusul telah diberikan peringatan (Warning) dari Dishub Kominfo Kabupaten Mura berkenaan dengan keluhan masyarakat merasa dirugikan atas kenaikan tiket pesawat lebih dari 100 persen menjelang lebaran lalu.
Dishub Kominfo sendiri hingga kemarin (1/10) terus melakukan evaluasi terhadap keberadaan PT Komala selaku Maskapai penerbangan dengan pesawat Aviastar melayani rute Bandara Silampari-Bandara Soekarno Hatta Jakarta.
“PT Komala kita evalusai dan kita berikan warning terhadap pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Semestinya PT Komala mesti melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta tidak melanggar etika bisnisnya,” papar Ari Narsa pada koran ini.
Setelah mendapatkan masukan dan saran tersebut, Ari Narsa menyatakan bahwa pihak perusahaan tersebut mau menerima dengan baik. “Dan kedepan mereka berjanji akan semakin baik dan kedepan akan lebih baik lagi.”
Ditanya apakah Pemkab Mura kecolongan terhadap ulah PT Komala? Ari Narsa mengakui mereka (PT Komala) tidak melakukan koordinasi dengan Pemkab Mura terkait menaikkan harga tiket hingga pembatalan keberangkatan.
“Padahal Pemkab telah memberikan hak pengelolaan atau KSO pada perusahaan tersebut. Hal ini tetap menjadi perhatian kami,” janji Ari Narsa.
Soal parkir masuk yang juga dikeluhkan pengunjung tanpa tiket, Ari Narsa menegaskan penarikan retribusi parkir diserahkan ke Bandara Silampari dengan ketentuan motor ditarik Rp 1000 per motor. Sementara mobil diminta petugas Rp 2000 per mobil. “Pengelolaan parkir itu diserahkan ke pihak Bandara Silampari, dan kita tetap minta agar pengunjung diberikan tanda masuk,” tegas Ari Narsa.
Terpisah, Mar, salah seorang pengunjung yang mengantar keluarganya ke Bandara Silampari mengeluh sempat tidak diberikan tiket parkir hingga ia mempertanyakan mengapa bisa terjadi demikian.
Kejadian yang dialaminya membuat dia bertanya mekanisme penarikan uang parkir di Bandara Silampari.(01)

Penerimaan CPNSD Diperkirakan November

2010-10-02T04:31:00.005+07:00

Peluang SMA Khusus Kejuruan

MUSI RAWAS- Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Musi Rawas (Mura) formasi 2010 diperkirakan dimulai pada November 2010. Menurut
Kepala BKPP Mura, Hj Rita Mardiah sebelum penerimaan pegawai baru tersebut akan diadakan rapat kembali antara BKPP dengan MenPAN. “Mudah-mudahan rapat ini secepatnya selesai. Dan diperkirakan pada November nanti akan diadakan penerimaan pegawai,” kata Rita Mardiah, Jumat (2/9).
Ia meneruskan untuk usulan formasi CPNSD sudah diajukan ke BKN serta MenPAN tetapi diprediksi masih dibahas kembali hingga pihaknya masih menunggu jawabanya. “Untuk jumlah formasi telah disetujui 257 formasi terdiri dari tenaga pendidikan 116 orang, tenaga kesehatan 77 orang dan teknis 64 orang,” papar Rita Mardiah.
Ditanya penurunan jumlah formasi CPNSD 2010, ia mengatakan penurunan jumlah formasi disebabkan ada honorer masuk database sebanyak 227 telah masuk pada formasi 2010.
Mengenai persyaratan mengikuti CPNSD untuk tingkat pendidikan, Rita Mardiah mengatakan tingkat pendidikan dari minimal D3 dan S1. “Sedangkan untuk tingkat SMA ada, tetapi yang masuk kejuruan seperti Sekolah Perawat Kesehatan (SPK), Sekolah Menengah Kejuran (SMK) dan sebagainya,” jelasnya.(05)

Peserta Kejurnas Aeromodeling Capai 203 Peserta

2010-10-02T04:31:00.002+07:00

MUSI RAWAS- Peserta Kejuaraan (Kejurnas) Aeromodeling Internasional Open hingga kemarin (1/10) bertambah. Jumlahnya sudah mencapai 203 peserta.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Musi Rawas, Baddarudin melalui Seketaris Dispora, Ruslan kepada wartawan koran ini Jum’at (2/9) mengatakan untuk perta Kejurnas Aertomodeling sampai saat kembali ada penambahan seluruhnya sudah mencapai 203 peserta.
Diantaranya yang sudah mendaftar 183 peserta dari 17 daerah kabupaten/kota di Indonesia. Sedangkan peserta dari Negara Asean ada 20 peserta. “Empat negara sudah ada kepastian untuk siap bertanding,” kata Ruslan yang juga merupakan seketaris panitia pelaksan Aeromodeling.
Diteruskanya, jumlah peserta itu berdasarkan hasil laporan dari para panitia pusat. “Untuk persiapan tempat kejurnas Aeromodeling sampai saat ini sudah berjalan kita dilaksanakan persiapanya,” tambah Ruslan.
Ditambahkanya dari dukungan sponsor pada saat ini sudah ada beberapa yang ikut berpartisipasi, berupa pakaian koas, dan dari Bank sampai saat ini sudah ada yang menghubungi untuk ikut berpartisipasi. “Diantaranya, Bank BRI, BNI, Sumsel dan lainya,”ungkap Ruslan.
Masih kata dia, persiapan Kejurnas Aeromodeling Internasional Open bukan hanya dari Dispora tetapi kerjasa seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Mura. “Agar event besar ini terlaksana dengan sukses,”pungkasnya.(05)

Paparan Lanjutan Rentra Tidak Boleh Diwakili

2010-10-02T04:30:00.004+07:00

Harus Disampaikan Kepala SKPD

MUSI RAWAS- Kepala SKPD di jajaran Pemkab Musi Rawas kembali akan melakukan paparan lanjutan rencana strategis (Renstra) mulai Senin (4/10) hingga Rabu (6/10) di Opp Room lantai II Kantor Bappeda. Paparan kali ini sebagai cikal bakal membuat RPJMD tahun 2011-2015.
Berbeda dengan paparan sebelumnya maka kali ini akan dibagi kelompok sesuai dengan bidang tugas mereka. Sehingga paparan ini nanti dapat disampaikan dihadapan Bupati, H Ridwan Mukti akan memimpin jalannya paparan tersebut. Sebelumnya sudah 67 kepala SKPD termasuk camat melakukan paparan tahap pertama pada pertengahan Oktober 2010 lalu.
Perlu diketahui pada paparan lanjutan setiap Kepala SKPD harus menyampaikan sendiri analisanya, dan tidak boleh diwakili. Apabila ada kepala SKPD tidak hadir dan akan diwakili stafnya maka paparannya akan ditunda.
Kepala Bappeda Kabupaten Mura, Suharto Patih kepada koran ini menegaskan paparan lanjutan ini sebagai penyempurnaan pada paparan sebelumnya sudah dilakukan setiap kepala SKPD.
“Paparan lanjutan ini sebagai cara untuk mengumpulkan data hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan. Serta proyeksi pencapaian target tahun 2011-2015 mendatang,” papar Suharto Patih, Kamis (30/9).
Menurutnya, pada paparan ini diharapkan kepala SKPD dapat mengumpulkan data base pembangunan yang sudah dilaksanakan, serta proyeksi pencapaian target tahun 2011-2015. Diminta juga agar memperbaiki program danm kegiatan yang sudah dipaparkan sesuai dengan arahan dari Bupati dan Wabup agar lebih jelas dan terarah. “Paparan inia akan dilaksanakan mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai, dan sesuai dengan kelompok masing-masing sesuai dengan bidangnya,” tambahnya.
Sekretaris Bappeda Kabupaten Mura, Bambang menambahkan program yang dibuat setiap SKPD tersebut untuk lima tahun ke depan sehingga Kepala SKPD harus dapat menyampaikannya dengan sebaik mungkin. “SKPD dalam membuat paparan mesti mengacu dengan RPJMD,” katanya.(01)

Dua Puskesmas Belum Ada Dokter

2010-10-02T04:30:00.001+07:00

MUSI RAWAS- Dua Puskesmas di Kabupaten Musi Rawas (Mura) belum memiliki dokter, diantaranya Puskesmas Air Beliti Kecamatan Tuah Negeri, dan Puskesmas Karang Dapo, Kecamatan Karang Dapo.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas (Mura) Harun Sohar melalui Kasubbag Umum Kepegawaian, Muhammad Amir Faisal menjelaskan dari 22 puskesmas di Kabupaten Mura diketahui dua diantaranya belum memiliki tenaga medis untuk dokter.
Jumlah dokter seluruhnya di Kabupaten Mura ada 40 orang terdiri dari dokter umum dan dokter gigi, diantaranya 33 dokter sudah Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta 7 dokter PTT. “Untuk setiap puskesmas memiliki satu dokter kecuali puskesmas yang memiliki rawat inab ada penambahan untuk dokter,” kata Amir kepada koran ini, Jumat (1/9) .
Ditambahkannya, dari 22 Puskesmas yang sudah memiliki rawat inap ada 13 puskesmas diantaranya Puskesmas C Nawangsasi Kecamatan Tugumulyo, Muara Beliti, Megang Sakti, Ngestiboga, Muara Kelingi, Muara Lakitan, BTS Ulu Cecar, O Mangunharjo, Karang Jaya, Muara Rupit, Surolangun, Bingin Teluk dan Nibung. “Sisanya sembilan masih rawat jalan (non perawatan),” jelas Amir. Dikatakannya, untuk puskesmas yang kekurangan dokter selama ini dibutuhkan dari dokter puskesmas lain, sedangkan untuk Puskesmas Karang Dapo, belum selesai PTT hingga dokternya kosong. “Dalam akhir 2010 dan awal 2011 mudah-mudahan dokter di Puskesmas akan terisi semua,”harap Amir.(05)

Kepala SKPD Wajib Mengawasi Stafnya

2010-10-01T05:07:00.002+07:00

Ujicoba Lima Hari Kerja 4 Oktober

MUSI RAWAS- Sebelumnya wacana ujicoba lima hari kerja dilaksanakan mulai 1 Oktober 2010, tetapi penerapan sistem baru untuk PNS Pemkab Mura ternyata mulai berlaku pada Senin, 4 Oktober 2010.
Kabag Humas Setda Mura, Kgs Effedi Fery melalui Kasubbag Pemberitaan dan Informasi, Imam Subagja menjelaskan pada 4 Oktober 2010 hingga 31 Desember merupakan masa ujicoba penerapan lima hari kerja bagi PNS Pemkab Mura.
“Ujicoba ini sesuai dengan surat keputusan Bupati No 409 /KPTS/III/2010 tentang penetapan hari kerja lingkungan Pemkab Mura. Untuk jumlah jam kerja efektif 37,5 jam per minggunya,” kata Imam Subagja saat diwawancarai wartawan koran ini, Kamis (30/9).
Ditambahkan Imam Subagja, pada masa ujicoba selama tiga bulan di lingkungan Pemkab Mura ini maka setiap kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib melakukan pengawasan melekat terhadap disiplin pegawainya.
Dikatakanya, ketentuan lima hari kerja diantaranya selama masa ujicoba penerapan maka setiap SKPD pada hari Sabtu menunjuk petugas piket dari bagian umum, sekretariat sub tata usaha. “Sehingga masing–masing SKPD dapat memberikan pelayanan dan sosialialisasi kepada masyarakat,” ucap Imam.
Dijelaskannya, pengawasan ini sendiri berasal dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) bersama Inspektorat, Sat Pol PP dan Bagian Organisasi Setda Mura.
“Kemudian juga mereka yang melakukan evaluasi terhadap efektifitas termasuk evaluasi serta disiplin efisiensi pegawai untuk pelaksanaan penerapan lima hari kerja ini,” pungkasnya.(05)

Pemkab Rapat Koordinasi Kejurnas Aeromodeling

2010-10-01T05:06:00.008+07:00

MUSI RAWAS- Pemkab Musi Rawas melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) kemarin (30/9) mengadakan rapat koordinasi persiapan pemantapan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Aeromodeling dan Mura Internasional Open.
Rapat koordinasi ini dibuka Plt Sekda Mura, Sulaiman Kohar dihadiri Kadispora, Badarudin, dan kepala SKPD. Kepala Dispora Mura, Badarudin menjelaskan rakor ini sebagai persiapan tempat-tempat lokasi untuk Kejurnas Aeromodeling, diantaranya Alun-alun Agropolitan Center (AC), Bundaran AC, dan Bandara Silampari Lubuklinggau
“Untuk pembukaan nanti dibarengi dengan peringatan sumpah pemuda,” kata Badarudin saat diwawancarai wartawan koran ini.
Diteruskan Badarudin, jumlah peserta kejurnas sudah mendaftarkan diri ke panitia mencapai 148 peserta. Serta 15 penambahan dari propinsi dan enam Negara Asean telah menyatakan ikut menjadi peserta, diantaranya Timor Leste Malaysia, Singapura, Filipina, Miyanmar dan Brunai.
“Dalam persiapan ini kita siapkan anggaranya dari APBD, diusahakan dana juga berasal dari donatur yang tidak mengikat,” ungkapnya. Ditanya stan di lokasi acara, ia menyebutkan persiapan stran nanti akan dipersiapkan lagi. “Apakah menggunakan masing-masing tenda atau memakai tenda besar dari Dinsos maupun Disperindagsar yang kita pakai,” jelasnya.
Ia menyebutkan rakor ini dibantu para SKPD lain dengan leading sector dari Dispora. Untuk SKPD seluruhnya diikutkan baik itu dari Diknas, PU Cipta Karya, PU Bina Marga, Disperindagsar, Dinsos dan lain-lain. “Karena ini event besar Kejurnas Aeromodeling Internasional Open,” jelasnya.(05)

Lahan Terminal Peti Kemas 50 Hektar

2010-10-01T05:06:00.005+07:00

Pembangunan Terus Dilanjutkan

MUSI RAWAS- Pembangunan terminal Peti Kemas di kawasan Desa Durian Remuk, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, bakal dilanjutkan. Menyusul pertemuan antara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishub Kominfo) dengan Dirjen Perhubungan di Jakarta pada 24 September 2010 lalu.
Dari pertemuan itu ternyata Pemkab Mura sudah mempersiapkan lahan 50 hektar untuk terminal Peti Kemas dengan rencana melakukan pembebasan lahan di sana.
Kadishub Kominfo Kabupaten Mura, Ari Narsa JS kepada koran ini menjelaskan pertemuan dengan Dephub tersebut membahas kesiapan untuk kelanjutan dari pembangunan terminal Peti Kemas.
“Kita sudah membahas Detail Engginering Desain (DED) terminal Peti Kemas termasuk juga pembangunan rel Kereta Api (KA) di lokasi terminal. Sementara lahan yang disiapkan 50 hektar siap dengan pembebasan lahan nantinya,” kata Ari Narsa, Kamis (30/9).
Menurutnya, setelah pertemuan itu nanti tim Dishub Kominfo siap turun ke lapangan guna melihat lokasi terminal Peti Kemas dan rel KA dengan tujuan mengecek kawasan tersebut. “Tim kita segera turun ke sana, dan setelah itu pada Senin 4 Oktober 2010 nanti dinas instansi terkait mulai dari Dinas PU Cipta Karta, Dinas PU Bina Marga, dan Dishub Kominfo turun kembali ke sana untuk melihat rencana pembangunan jembatan dan back cover atau gorong-gorong besar. Kemungkinan jembatan itu selesai dibangun pada tahun 2011 mendatang,” tambah Ari Narsa menyebutkan dana pembangunan jembatan dianggarkan dana Rp 11 Miliar nantinya.
Terpisah, Kepala Bappeda Kabupaten Mura, Suharto Patih kepada koran ini menyatakan pembangunan terminal Peti Kemas telah dibahas pihaknya dengan melakukan review ulang terhadap pembangunan peti kemas tersebut.
“Review ulang sudah kita lakukan sebagai percepatan pembangunan di sana. Sebab sebelumnya kita melakukan tindaklanjut beberapa dokumen dan survei yang kita lakukan agar pengerjaan pembangunan Peti Kemas dapat dilakukan,” papar Suharto Patih didampingi Kabid Infrastruktur, Suhendi. Ia meneruskan pembangunan terminal Peti Kemas ini masuk dalam skala besar Pemkab Mura yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2005-2010. “Dari segi kelengkapan dokumen sudah lengkap mulai dari psibiliti studi sudah selesai serta DED termasuk AMDAL,” katanya, kemarin. Suharto Patih juga membenarkan pihaknya akan melakukan survey ke lokasi terminal Peti Kemas dalam waktu dekat ini.(01)

Musi Rawas Tuan Rumah Rakernas BKPTIS

2010-10-01T05:06:00.002+07:00

MUSI RAWAS- Kabupaten Musi Rawas ditunjuk menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Koordinasi Penguruan Tinggi Islam Indonesia (BKPTIS) berlangsung 10 Oktober-11 Oktober 2010. Rakernas ini direncanakan berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Jalan A Yani Kelurahan Puncak Kemuning, Kecamatan Lubuklinggau Utara II.
Persiapan menjelang Rakernas BKPTIS tersebut akan dibahas hari ini (1/10) di Opp Room Pemkab Mura dipimpin Bupati Mura, Ridwan Mukti dihadiri panitia pelaksana dari rakernas. Pada pertemuan akan diadakan hari ini dibicarakan sejumlah hal sebagai persiapan untuk pelaksanaan kejurnas.
Ari Narsa YS, salah seorang panitia persiapan Rakernas dari Pemkab Mura menjelaskan terpilihnya Kabupaten Mura sebagai tempat acara ini dengan sejumlah pertimbangan antara lain Bupati Mura, H Ridwan Mukti sekarang dipercaya sebagai Ketua Alumni Perguruan Tinggi Islam.
Musi Rawas dari hal 9
“Sehingga dengan pertimbangan ini membuat Kabupaten Mura menjadi tuan rumah rakernas. Dan ini suatu kebanggaan untuk kita ditunjuk dengan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan rakernas,” paparnya.(01)

Sekdes Harus Tingkatkan Kinerja

2010-10-01T05:05:00.002+07:00

MUARA BELITI- Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mura terus memberikan pembinaan pada Sekretaris Desa (Sekdes) selaku perangkat desa. Pembinaan ini dilakukan agar para Sekdes terus meningkatkan kinerjanya.
Kepala BPMPD Kabupaten Mura, Ali Sadikin mengungkapkan pembinaan ini dilakukan pihaknya sebab secara teknis sekdes bertanggungjawab kepada kades. “Namun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara administrasi bertanggungjawab terhadap camat,” kata Ali Sadikin pada koran ini, Rabu (29/9).
Dijelaskannya, tujuan pembinaan ini agar tugas sekdes dilaksnakan dengan baik. “Jangan sampai timbul kecemburuan sosial dengan Kades sebagai pimpinan desa, dengan tingkah laku Sekdes yang kurang menggubris perintah Kades,” jelas Ali Sadikin.
Dikatakannya, BPMPD akan terus melakukan pantauan langsung ke desa dengan melihat langsung kineja para Sekdes. Ditegaskanya, bagi sekdes yang kurang harmonis kepada kades maka dapat dilaporkan perkembangan kinerjanya ke Bupati melalui BPMPD. “Jika perintah camat tidak dilaksanakan bisa saja diberikan sanksi,” ungkap Ali Sadikin.
Saat ditanya untuk gaji Kades, Ali Sadikin mengatakan anggarannya sudah ada penambahan dari Rp 800 ribu menjadi Rp 1 Juta. “Untuk anggaran gaji Kades kedepan mungkin ada penambahan tetapi disesuaikan dengan kemampuan daerah,” pungkas Ali Sadikin.(05)

Satu JCH Mura Meninggal Dunia

2010-09-30T04:41:00.008+07:00

MUARA BELITI- Jemaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Musi Rawas kembali berkurang. Pasalnya satu orang jemaah atas nama Darwis umur , warga Kecamatan Muara Beliti, meninggal dunia karena sakit.
Kini jumlah JCH siap berangkat ke tanah suci seluruhnya mencapai 241 orang untuk musim haji 2010.
PYMT Kemenag Kabupaten Mura, A Kadir membenarkan satu JCH meninggal dunia karena sakit dalam usia 60 tahun. “Selama musim haji 2010 ini baru satu orang yang meninggal dunia,” kata Kadir pada koran ini, kemarin.
Selain itu, ia menyatakan kemarin (29/9) para JCH telah mengikuti manasik haji di Masjid Agung Baru di kawasan Agropolitan Centre Kecamatan Muara Beliti. Kegiatan itu berlangsung selama dua hari 29 September hingga 30 September di Masjid Agung.
Kegiatan manasik ini di buka langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Mura Hendra Gunawan dengan peserta berasal dari seluruh JCH Kabupaten Mura yang telah melunasi BPIH dan mendapat paspor. Rinciannya adalah laki-laki 109 orang dan perempuan 132 orang.
Kadir Menjelaskan manasik haji ini untuk memberikan pemahaman kepada JCH sebelum berangkat ke tanah suci. “Agar nanti mereka tidak merasa kesulitan di tanah suci saat menjalankan ibadah haji,”kata Kadir.
Diteruskanya, nanti para JCH dalam selama dalam pelatihan menerima materi-materi dari pembimbing JCH terdiri pembimbing diantaranya Penjabat Kanwil Kemenag Provinsi Sumsel, Kemenag Mura, MUI Kabupaten Mura, KBIH dan dari pelatih PNS dan Non PNS yang berpengalaman.
Dikatakanya manasik ini bekerjasama dengan Pemkab dan Kemenag Mura. Untuk pelatihan melanjutkan pelatihan dilaksanakan sebelumnya sebanyak 15 kali pelatihan dengan pelaksana KUA kecamatan sebanyak 11 kali. Kemudian di kabupaten dua kali. “Sekarang yang terakhir di Masjid Agung berlangsung dua kali seluruh JCH digabung se-Kabupaten,” papar Kadir.
Sementara itu Kabag Kesra Setda Mura, Syahidin menjelaskan Pemkab Mura dalam kegiatan pelatihan JCH ini sebagai fasilitator. “Untuk teknisnya dari Kemenag,” kata Syahidin.
Ditambahkanya sebelumnya para JCH sudah melaksanakan pelatihan manasik haji di kecamatan untuk pelatihan yang terakhir ini digabung secara jamaah. “Jadi segala yang dibutuhkan dalam manasik ini Pemkab menjadi fasilitatorn. Setelah pelatihan ini nanti akan dilaksanakan audiensi dengan Wabup,” jelas Syahidin.(05)

PNS Sambut Positif Lima Hari Kerja

2010-09-30T04:41:00.005+07:00

MUSI RAWAS- Rencana Pemkab Musi Rawas menerapkan lima hari kerja bagi PNS mendapatkan tanggapan positif. Para PNS yang bekerja di lingkungan Sekretariat Pemkab Mura menilai penerapan tersebut tidak terlambat dan dapat diterapkan di lingkungan Pemkab Mura.
Salah seorang PNS berinisial Ah mengaku senang jika benar nantinya penerapan lima hari mulai kerja Senin hingga Jumat. Sebab lebih efisiensi dibandingkan sebelum pelaksanaan dari lima hari kerja tersebut. “Lima hari kerja itu sangat membantu sekali kami yang bekerja mulai hari Senin. Soalnya dari sini bisa dilihat efisiensi waktu kerja dilakukan para PNS Pemkab Mura, hingga banyak sekali manfaat diberlakukan lima hari kerja ini,” ujar Ah juga menganggap lima hari kerja dapat diterapkan meski pada 1 Oktober hingga tiga bulan kedepan masih dilakukan evaluasi terhadap penerapan lima hari kerja.
Sebelumnya Wabup, H Hendra Gunawan menyatakan mulai 1 Oktober 2010 dilakukan ujicoba lima hari kerja untuk PNS Pemkab Mura. Setelah tiga bulan dilakukan evaluasi terhadap penerapan lima hari kerja tersebut. Sehingga nanti diketahui apakah pemberlakuan lima hari kerja tersebut memang tepat atau tidak.
Untuk diketahui, dari sumber yang dihimpun koran ini didapatkan hanya Kabupaten Mura dan Kota Lubuklinggau di Provinsi Sumsel belum menerapkan lima hari kerja. Sementara kabupaten/kota lainnya telah memberlakukan lima hari kerja.(01)

VCO Arang Dipamerkan di Jogjakarta

2010-09-30T04:41:00.002+07:00

MUSI RAWAS- Suatu kebanggaan untuk Kabupaten Musi Rawas di ajang nasional. Hasil karya Prosa Asap Cair (VCO Arang) merupakan penemuan Teknologi Tepat Guna (TTG) dari Desa Sukakaraya, Kecamatan STL Ulu Terawas telah ditampilkan pada event TTG Nasional di Jogjakarta.
Kepala Badan Pemberdayaan Desa (BPMPD) Kabupaten Mura, Ali Sadikin menjelaskan pameran TTG tingkat nasional diadakan di Jokjakarta belum lama ini menampilkan TTG Prosa Asap Cair.
Untuk diketahui, Prosa Asap Cair merupakan TTG perwakilan dari Propinsi Sumsel dengan penemu berasal dari Desa Sukakarya. “Adapun TTG Prosa Asap Cair ini terbuat dari kelapa mentah dengan kegunaan untuk ganti cuka parah,” kata Ali Sadikin pada koran ini, Rabu (29/9). Ia menyatakan bisa digunakan sebagai obat ales untuk luka dan sakit gigi dan sebagai penangkal hama dengan menggunakan sistim semprot. “Kemudian karena terbuat dari kelapa bisa juga digunakan minyak sayur dan nata decoco,” paparnya. Dijelaskannya, TTG ini tujuannya dalam rangka penemuan masyarakat untuk teknologi sederhana dalam pembuatan.
“Penemuan ini sebuah inovasi mengembangkan perekonomian daerah,” jelas Ali Sadikin. Masih kata dia, saat memamerkan TTG kita pada acara pameran TTG tingkat Nasional di Jogjakarta, penonton antusias melihat pameran TTG.(05)

Sosok Kepala BPMPD Mura, Ali Sadikin

2010-09-30T04:40:00.002+07:00

Program Lama akan Lebih Ditingkatkan

Program apa siap diterapkan Ali Sadikin setelah menduduki jabatan baru sebagai di Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMPD) Kabupaten Musi Rawas? Berikut penuturanya.

M Nur Kholil, Muara Beliti

Pria kelahiran Prabumulih Muara Beliti 10 November 1968 setelah dilantik sebagai Kepala BPMPD pada 23 Agustus 2010, di Gedung Auditorium Pemkab Mura, memiliki sejumlah program bakal diterapkannya.
Saat ditanya koran ini program akan ditingkatkan setelah menduduki jabatan baru sebelumnya sebagai Camat Muara Kelingi, Ali Sadikin mengatakan programnya meneruskan program sudah berjalan sebelumnya. “Akan tetapi program yang sudah ada akan lebih ditingkatkan lagi,” ungkap suami Maimunah.
Ali Sadikin meneruskan program akan ditingkatkan khususnya kegiatan pemerintahan masalah desa. “Kemudian meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan desa dengan menitikberatkan pencapaian program Mura Darussalam dengan tiga pilarnya Mura Cerdas, sehat maupun dengan pondasi khatam Al-Quran, dan menjadi masyarakat yang madani dan Qurani dengan akhlakul karimah,” paparnya.
Pria berperawakan sedang ini sebelumnya mempunyai banyak pengalaman saat berkarir. Mulai tahun 2001 hingga 2005 sebagai camat di Kabupaten Belitung. Selanjutnya tahun 2005 sampai 2006 menjabat Kabag Humas Pemkab Belitung.
Kemudian tahun 2006 sampai 2007 pindah tugas menjadai Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Kabupaten Mura. Seterusnya tahun 2008 sampai 2009 pindah menjadi Camat Muara Kelingi, kemudian masih tahun 2009 kembali menjabat sebagai Kabag Tapem, belum lama masih tahun 2009 sampai pertengahan 2010 kembali menjabat Camat Muara Kelingi. Dan pada Agustus diangkat sebagai Kepala BPMPD Kabupaten Mura menggantikan Mefta Joni.(*)

PT MHP Tunda Swepping Lahan Bermasalah

2010-09-29T04:34:00.003+07:00

Camat Minta Penjelasan ke Manager

MUARA LAKITAN- Pihak PT Musi Hutan Persada (MHP) kemarin (28/9) siap untuk melakukan penyisiran (Swepping) lahan yang ditanami warga karet. Tapi usaha itu tertunda setelah Camat Muara Lakitan, Tarmizi bertemu dengan manager PT MHP, Topan meminta agar tindakan itu ditunda terlebih dulu.
Sampai nantinya ada pertemuan lebih lanjut dengan pihak kecamatan membahas masalah tersebut. Lokasi lahan yang diduga diserobot oknum masyarakat berada di Desa SP 5 dan SP 6 pada tahun 2001 lalu dengan lahan seluas 200 Hektar. Sementara lahan itu diduga milik PT MHP tetapi diakui oknum masyarakat sebagai milik mereka hingga ditanami karet.
Camat Tarmizi membenarkan ia sudah bertemu dengan manager PT MHP guna membicarakan hal tersebut untuk selanjutnya melakukan pembicaraan lebih lanjut mencari solusi dari persoalan tersebut. “Saya sudah berbicara dengan manager perusahaan tersebut meminta agar swepping akan dilakukan mereka ditunda dulu. Jangan sampai swepping dilakukan ke setiap kebun itu dilakukan pihak perusahaan. Saya menyarankan ada pertemuan terlebih dulu dengan pihak kecamatan, desa, dan masyarakat,” jelas Tarmizi kepada koran ini, Selasa (28/9).
Tarmizi juga menyatakan ia bersama stafnya turun ke lokasi lahan yang sempat disoal oleh pihak PT MHP agar tidak muncul masalah yang bisa mengganggu stabilitas keamanan di sana.
Untuk diketahui, lahan yang diakui warga serta sudah digarap akan diambil kembali oleh PT MHP. Sebelumnya warga menanami lahan bermasalah dengan karet diakui sebagai milik warga. Pihak MPH sendiri telah mengambil tindakan dengan mengirimkan surat ke masyarakat agar tidak melakukan penanaman karet di lahan milik mereka.
Sesiuai dg camat beberapa camat siap jadi garda depan kalau mhp tidak sesuai dengan kepedulian pada masyarakat. Tarmizi mengingatkan agar PT MHP melakukan sosialisasi terlebih dulu ke warga sebelum melakukan sweeping hingga tak ada kendala di lapangan nantinya. “Saya siap menjadi garda terdepan untuk membela masyarakat jika mereka benar. Tetapi saya juga akan melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan tersebut agar ada solusinya,” tandasnya.(01)

1 Oktober Penerapan SIAK Online

2010-09-29T04:34:00.000+07:00

TUGUMULYO- Kecamatan Tugumulyo siap menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). SIAK online ini mulai diberlakukan di lumbung beras Kabupaten Mura mulai 1 Oktober 2010.
Kepada koran ini, Camat Tugumulyo, David Pulung menjelaskan pembuatan KTP dan KK online sudah dipersiapkan pihaknya dengan pengadaan perangkat keras (Hardware) dan perangkat lunak (Sofware) sudah standby. “Sekarang ini tinggal menungggu pelaksanaan saja mulai Oktober,” kata David Pulung, Selasa(28/9).
Dikatakan David Pulung, sesuai dengan surat edaran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) mulai 1 Oktober pihaknya, tidak lagi melayani pembuatan KTP dan KK. “Semuanya pelayanan itu sudah diserahkan langsung ke pihak kecamatan,” ungkap mantan Kabag Organisasi ini.
Untuk petugas operator SIAK Online dari kecamatan Tugumulyo sudah ada satu orang yang sudah mengikuti pelatihan dari Disdukcapil langsung.
“Satu orang petugas operator tersebut masih belum mencukupi, seharusnya dua atau tiga petugas operator alternatifnya untuk antisipasi petugas kalau sakit dan sebagainya,” jelas David Pulung.
Menurutnya, pembuatan KTP dan KK lewat kecamatan sebelumnya memang di kantor camat akan tetapi masih manual waktu lama pebuatan dua sampai tiga hari sudah selesai. “Sekarang digunakan sistem online tergantung dengan sistem jaringannya kalau memang bagus akan lebih cepat. Kemungkinan dalam satu hari sudah selesai,” paparnya. Ditanya masalah ruang pelayanan SIAK online, ia menyebutkan memang menjadi salah satu kendala ruang pelayanan untuk perbuatan KTP maupun KK hingga perlu ada perbaikan. “Tahun 2011 khusus ruang pelayanan KTP maupun KK di kantor Camat akan diajukan anggaranya untuk rehab,” pungkasnya.(05)

Pagi Ini, Manasik Haji di Masjid Agung Baru

2010-09-29T04:33:00.003+07:00

MUSI RAWAS- Hari ini (28/9), 241 Jemaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Musi Rawas mengikuti manasik akbar di Masjid Agung Baru di kawasan Agropolitan Centre, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Mura. Manasik haji ini merupakan rangkaian terakhir dari manasik diikuti JCH setelah sebelumnya mengikuti manasik di kecamatan.
Manasik haji ini sendiri akan dibuka oleh Wabup Mura, H Hendra Gunawan didampingi para pejabat Pemkab Mura. Setelah itu para JCH dibimbing petugas yang berpengalaman untuk mengikuti rangkaian manasik haji.
PYMT Kemenag Kabupaten Mura, A Kadir kepada koran ini, kemarin (28/9) mengatakan manasik haji ini mesti diikuti setiap JCH sebab ini sebagai salah satu syarat agar saat jemaah mengikuti rangkaian rukun haji tidak bingung. “Para JCH dibimbing oleh petugas berpengalamam di bidangnya mulai dari H Hermanjaya, H Amin Umar, H Sahrudin, dan H Sutan Syahril Hafidin. Setiap jemaah mendapatkan pengarahan langsung dari mereka,” jelas Kadir melalui ponselnya.
Kadir meneruskan manasik haji ini baru pertama kali diadakan di Masjid Agung di kawasan Agropolitan Centre Muara Beliti karena biasanya manasik berlangsung di Masjid Baitul A’la di seberang perkantoran Bupati Mura, Jalan Yos Sudarso Lubuklinggau. “Masjid Agung ini masih dalam tahap pengerjaan tetapi sudah bisa dipergunakan untuk sejumlah kegiatan termasuk manasik haji. Sebelum ini sudah dilaksanakan shalat Ied di masjid tersebut,” imbuhnya.
Sementara itu, Kabag Humas Setda Mura, Kgs Effedi Fery membenarkan pada acara manasik haji tersebut dibuka oleh Wabup Hendra Gunawan. “Dari jadwal sudah ada besok (hari ini) diadakan manasik haji dibuka oleh Wabup. Sedangkan Bupati berangkat ke Jayaloka untuk menghadiri acara pelunasan PBB tingkat Kabupaten Mura,” katanya, kemarin.(01)

Miyanmar Ikut Mura Internasional Aeromodeling

2010-09-29T04:33:00.000+07:00

MUSI RAWAS- Setelah Filipina mendaftarkan diri ke panitia Mura Internasional Aeromodeling, kini negara Miyanmar positif mendaftarkan diri sebagai negara kelima di Asean akan mengikuti ajang dihelat Oktober tersebut. Hingga kemarin peserta Kejurnas Aeromodeling diikuti 128 peserta dengan penambahan satu negara Asean. Dan enam peserta dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
Sektretaris Dispora Kabupaten Mura, Rusli juga menjadi Sekretaris Panitia Kejurnas Aeromodeling menjelaskan peserta dari Asean menambah menjadi lima negara diantaranya Timor Leste, Malaysia, Singapura, Filipina dan Miyanmar. Mengenai persiapan kejurnas dan Mura Internasional Aeromodeling, Rusli menjelaskan untuk tempat setelah dibahas dalam rapat beberapa hari lalu telah ditetapkan lokasinya berlangsung di alun-alun Agropolitan Centre Muara Beliti. “Untuk sekarang kami sedang memasang baliho termasuk ekspos kegiatan itu melalui media massa,” jelas Rusli.
Kembali diteruskanya, persiapan sponsor saat ini dari Bank-bank sudah ada yang menghubungi diantaranya Bank BRI, BNI, dan Bank Sumsel. “Mereka sudah siap untuk berpartisipasi,” ungkap Rusli. Dikatakanya persiapan panitia Kejurnas Aeromodeling di Kabupaten Mura maupun panitia pusat sudah bergerak. “Tinggal persiapan kita untuk mempersiapkan tenda-tenda upacara, kemudian leading pesawat herkules pengangkut penerjun–penerjun atlet kejurnas Aeromodeling kalau memang tidak bisa di Bandara Silampari kita perkirakan di Palembang. “Karena awak pesawatnya lebih besar,” pungkasnya.(05)

Syarat Dasar Pelayanan RS Belum Terpenuhi

2010-09-29T04:32:00.001+07:00

MUSI RAWAS- Ternyata 40 Persen di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) belum memiliki dokter dan 4 dokter spesialis. Padahal ini menjadi syarat dasar pelayanan Rumah Sakit (RS) untuk kabupaten yang hingga saat ini belum terpenuhi.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Propinsi Sumsel H. Zulkarnain menjelaskan pelayanan kesehatan sesuai dengan permintaan masyarakat belum terpenuhi. “Kemudian untuk RS yang ada di kabupaten yang seharusnya mempunyai empat pelayanan dasar juga belum terpenuhi,” kata Zukarnain pada acara Wisudawan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Fitrah Aldar, belum lama ini.
Diteruskanya untuk Pemprov Sumsel untuk kesehatan gratis dianggarkan dana 15 persen. “Sehingga wajar pembangunan gedung kesehatan kita belum memenuhi sebagai fasilitas kesehatan,”ungkapnya.
Kembali dikatakanya, tahun 2011 akan dibangun RS baru di Propinsi Sumsel yang memenuhi standar Nasional. “Untuk standar Nasional seharusnya dilihat adanya ah bahasa akan banyak menerima bahasa yang baik,” tuturnya. Masih kata dia, kekurangan ini masih dari segi bahasa hingga kalah dengan negara lain yang banyak menguasai bahasa. “Seperti negara India, Thailand, Singapura dan lainnya,” pungkasnya.(05)

Jalan Poros Sukakarya Rusak

2010-09-28T04:42:00.002+07:00

SUKAKARYA– Jalan poros Simpang Semambang Kecamatan Tuah Negeri sampai Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas (Mura) kondisinya sangat memprihatinkan. Hasil pantauan koran ini Senin (27/9), jalan poros Simpang Semambang sampai Kecamatan Sukakarya terlihat sudah banyak berlubang terutama masuk simpang tiga Mambang dengan kondisi jalan berlubang cukup besar.
Keadaan jalan itu sangat menyulitkan kendaraan untuk melintas di sana sehingga harus hati-hati sekali. Terlihat di persimpangan jalan ada jembatan yang sedang diperbaiki dan papan anggaran untuk perbaikan jalan dari Dinas PU Bina Marga Kabupaten Mura.
“Jalan di sini rusak hingga menyulitkan kendaraan yang melintas menuju ke arah Sukakarya,” ujar Ad, salah seorang sopir yang melintasi jalan tersebut, kemarin. Ia menyatakan kerusakan jalan tersebut semestinya cepat diatasi pihak terkait agar mudah dilalui kendaraan.
Selain itu pantauan di lapangan, keadaan jalan terus sampai ke Kecamatan Sukakarya dengan kondisi aspal jalan sudah banyak berlubang. Keadaan ini memang membutuhkan perhatian pemerintah agar masyarakat merasa nyaman saat melintasi jalan tersebut.
Terpisah, Wakil Bupati Mura, Hendra Gunawan menyatakan Pemkab Mura telah memprogramkan perbaikan jalan di Kabupaten Mura diperkirakan terealisasi tahun 2011. Hal ini diungkapkan Wabup saat memberikan kata sambutan pada acara pesta rakyat dan halal bihalal digelar di lapangan sepak bola di Kecamatan Sukakarya, kemarin.
Dikatakan Hendra Gunawan untuk tahun 2011 jalan–jalan rusak di Kabupaten Mura akan diperbaiki. “Targetnya seluruh jalan kabupaten mulus sampai ke Pendopo rumah Dinas Bupati,” ungkap Hendra Gunawan.
Diteruskannya nanti akses jalan dari Kecamatan Megang Sakti hingga BTS Ulu terus sampai ke Pendopo akan lebih singkat. “Sebab sudah banyak akses jalan dibuka seperti dari Megang Sakti ke BTS Ulu,” jelas Hendra Gunawan.(05)

Distamben-PT Serelaya Terus Koordinasi

2010-09-28T04:41:00.003+07:00

Persoalan Jalan dengan Dishub Kominfo

MUSI RAWAS- Kepala Distamben Kabupaten Musi Rawas (Mura), Aidil Rusman menyatakan hubungan Pemkab dengan PT Seleraya berkaitan dengan minyak bumi atau migas, tidak ada masalah. Karena persoalan jalan rusak diduga disebabkan angkutan Serelaya leading sektornya adalah Dishub Kominfo. “Sementara hubungan PT Seleraya dengan Distamben sektornya berhubungan dengan migas dan minyak bumi saja, jadi mau tidak mau mereka dibawah koordinasi Distamben,” kata Aidil Rusman saat diwawancarai koran ini Senin (27/9).
Ditambahkanya, permasalahan PT Serelaya terkait dengan masalah angkutanya saja. Sebab hasil produksi itu diangkut dengan truk tanki. Paling tidak menjadi kendala persoalan dengan masyarakat.
Distamben dari hal 9
“Sebab kondisi jalan yang dilalui truk akan rusak kalau tidak sesuai dengan kapasitas beban jalan,” ungkap Aidil.
Sebelum ini, persoalan PT Serelaya diduga telah merusak jalan milik Pemkab Mura hingga sering dibahas bersama dengan adanya perjanjian antara kedua belah pihak. Di mana PT Serelaya menyetujui untuk memperbaiki jalan yang rusak sesuai dengan kesepakatan sudah dibuat.
Galian C
Selain itu, Aidil Rusman saat ditanya masalah penertiban penambangan pasir menjelaskan para penambang itu harus mempunyai izin penambangan. Apabila tidak ada akan mendapatkan teguran dari pihaknya. “Kalau satu sampai tiga kali mereka tidak mengindahkan terpaksa ke arah pidana,” terangnya.
Dikatakannya pihaknya selalu melakukan pemantauan selalu kita lakukan dari kecamatan maupun pertambangan. “Kita sudah memperingatkan mereka untuk menghentikan segala kegiatannya kalau tidak ada izin,” jelas Aidil Rusman.(05)

Pengajian Ibu-ibu Makin Diaktifkan

2010-09-28T04:41:00.000+07:00

TPK- Program Mura Darussalam terus disosialisasikan hingga ke kecamatan. Terbukti pihak Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) aktif melakukan rapat bersama dengan kades dan BPD untuk mengaktifkan pengajian ibu-ibu hingga bapak-bapak di setiap desa.
Pertemuan yang dilakukan Camat TPK, Musadik Nanguning dilaksanakan dua malam sekali dengan mendatangi desa yang berbeda-beda. Sehingga setelah kunjungan tersebut dapat dibentuk pengajian dan majelis taklim untuk bapak-bapak.
Kepada koran ini, Musadik Nanguning membenarkan ia bersama perangkatnya mendatangi kantor desa untuk bertemu dengan kades dan BPD. “Saya mengimbau kepada para kades agar melibatkan perangkatnya serta BPD agar membentuk pengajian jika di desa itu belum terbentuk. Tapi sekarang ini di sejumlah desa yang kami datangi telah dibentuk pengajian ibu-ibu dan majelis taklim,” papar Musadik ditemui di arena pesta rakyat Kecamatan Sukakarya, Senin (27/9).
Musadik Nanguning menjelaskan pertemuan diadakan pihaknya tak lain untuk mendukung program mulia dari Bupati Mura yaitu menuju Mura Darussalam. “Dari desa yang saya datangi bersama staf rata-rata telah membentuk pengajian serta majelis taklim. Kita harapkan nanti terbentuk semua pengajian ibu-ibu dan majelis taklim di setiap desa di TPK,” imbuh Musadik Nanguning.(01)

Pemkab Ujicoba Lima Hari Kerja

2010-09-23T04:43:00.006+07:00

Tiga Bulan Dievaluasi

MUSI RAWAS- Penerapan lima hari kerja bagi pegawai Pemkab Musi Rawas (Mura) mulai diberlakukan pada 1 Oktober mendatang. Kini, Persiapan menjelang ujicoba tersebut sudah dilakukan Bagian Organisasi Setda Mura. Caranya dengan mengajukan menunggu keluarnya Surat Keputusan (SK) Bupati, H Ridwan Mukti tentang penerapan lima hari kerja.
Bagian Organisasi Setda Mura, Suganda mengungkapkan pembahasan kajian penerapan lima hari kerja bagi pegawai Pemkab Mura sudah selesai, dan tinggal menunggu pelaksanaan penerapannya.
“Penerapan lima hari kerja mulai efektif pada Oktober dengan uji coba selama tiga bulan. Kita bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP), Inspektorat dan Polisi Pamong Praja (Pol PP) untuk penerapan lima hari kerja,” kata Suganda saat diwawancarai koran ini, Rabu (22/9).
Ditanya untuk pegawai yang melanggar, Suganda mengatakan pengawasan pelanggaran bagi pegawai diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing. Kemudian nanti akan ada pengawasan sebagai evaluasi. “Sedangkan yang berhak memberikan sanksi atau pelanggaran bagi pegawai tidak disiplin dilakukan BKPP,” jelas Suganda.
Dikatakanya kapasitas Bagian Organisasi dalam strukturnya hanya membantu SKPD atau Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan. “Karena kapasitas kami hanya sebatas merumuskan kebijakan saja,” pungkas Suganda.
Sejumlah pegawai Pemkab Mura menyambut baik rencana penerapan lima hari kerja. Namun mereka belum tahu hingga jam berapa diberlakukan jam kerja dengan lima hari kerja tersebut.
“Kita setuju saja dengan penerapan lima hari kerja, sebab di kabupaten/kota di Sumsel sudah diberlakukan. Sekarang akan dilaksanakan di Pemkab Mura, mudah-mudahan dapat berlangsung dengan baik,” kata Ah, inisial seorang pegawai Pemkab Mura, kemarin.(05)

Biaya Transport Haji Rp 445 Ribu Per Orang

2010-09-23T04:43:00.003+07:00

Untuk Pulang Pergi Mura- Palembang

MUSI RAWAS- Panitia haji telah menetapkan biaya keberangkatan Jemaah Calon Haji (JCH) dari Musi Rawas (Mura) ke Asrama Haji Pulang Pergi (PP) senilai Rp 445 ribu per orang. Nantinya para JCH selain membayar biaya keberangkatan PP dengan bus Family Raya akan mendapatkan jatah dua kali makan, yaitu saat berangkat menuju ke Palembang, dan kembali ke Kabupaten Mura setelah selesai menjalankan ibadah haji.
Sementara bus Family Raya akan mengangkut JCH berjumlah 6 bus ditambah 2 mobil Colt Diesel telah stanby untuk membawa JCH ke Palembang. Keputusan ini diambil setelah dilakukan pertemuan antara JCH dengan panitia haji dan pengusaha bus Family Raya di Masjid Al Munawaroh, Kelurahan UIak Lebar, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Rabu (22/9), mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Pertemuan itu dibuka oleh Pejabat Yang Melaksanakan Tugas (PYMT) Kemenag Kabupaten Mura, A Kadir yang menyampaikan sejumlah pesan untuk JCH Mura sebelum keberangkatan menuju ke Asrama Haji Palembang. Diantaranya persiapan pemberian vaksin untuk setiap JCH dapat diberikan kepada mereka mulai dari vaksin Flu Babi dan Menginitis.
“Saya juga menyampaikan kepada JCH bahwa paspor mereka seluruhnya 100 persen sudah selesai semuanya. Dan sekarang ini dalam tahap rencana keberangkatan ke Asrama Haji dengan terlebih dulu menunggu penentuan kloter,” jelas Kadir usai pertemuan kepada koran ini, kemarin.
Kadir menjelaskan pertemuan yang dihadiri Kasi Umroh dan Haji, Sajudin Alisyahbana, Kasubbag Tata Usaha, Asror dan pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Mura menyepakati bahwa biaya transport antara pemilik bus dengan JCH untuk keberangkatan nanti dilepas di Masjid Agung Muara Beliti, Kecamatan Muara Beliti.
Selama ini pelepasan JCH berangkat ke Asrama Haji dilakukan di halamam kantor Bupati Mura di Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I. “Tahun ini pelepasan dilaksanakan di Masjid Agung Muara Beliti,” tambahnya.
Kadir juga menyatakan saat ini pihaknya belum bisa memastikan jadwal keberangkatan JCH Kabupaten Mura berjumlah 241 orang dan masuk dalam kloter berapa. “Kita menunggu pemberitahuan dari Kanwil Kemenag Sumsel berkaitan dengan keberangkatan nanti. Namun kloter pertama nanti akan berangkat pada 13 Oktober mendatang,” tambahnya.(01)

Pegawai Bandel Terus Dibina

2010-09-23T04:43:00.000+07:00

MUSI RAWAS- Wakil Bupati Musi Rawas (Mura), Hendra Gunawan berjanji akan terus melakukan pembinaan terhadap PNS yang membandel yang membolos pada hari pertama masuk kerja pasca cuti bersama lebaran. Sementara ini oknum pegawai yang membandel itu baru diberikan teguran secara lisan.
Hendra menjelaskan pelanggaran yang dilakukan oknum itu baru masuk kategori ringan. “Pegawai yang mendapatkan pembinaan terus kita pantau agar saat bertugas tidak melakukan pelanggaran. Teguran itu sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) No 53 tahun 2009 tentang kepegawaian,” kata Hendra pada wartawan.
Ditambahkan Hendra, kita baru memberi teguran lisan sampai tiga kali. “Apabila tiga kali mereka tidak masuk kerja mungkin masih teguran ringan, kemudia kita akan minta yang bersangkutan membuat pernyataan secara tertulis. Sedangkan proses pemberhentian tahapnya masih panjang, akan tetapi untuk hukuman yang mereka langgar tetap ada,” jelasnya.(05)