Radar Musi Rawas

MUSI RAWAS- Maraknya aliran sesat di Provinsi Sumsel yang meresahkan masyarakat belum ditemukan di Kabupaten Musi Rawas. Hingga minggu ketiga Januari 2011 ini, aliran sesat yang menyimpang dari ajaran agama belum terdeteksi oleh KUA di kecamatan-kecamatan.
Laporan nihilnya aliran sesat ini dibenarkan PYMT Kepala Kemenag Kabupaten Mura, Abdul Kadir dikonfirmasi koran ini, Rabu (26/1). “Saya belum menerima laporan dari Kepala KUA berkaitan dengan aliran sesat di pedesaan atau kecamatan. Sampai saat ini kemungkinan belum ada aliran sesat marak di Kabupaten Mura,” jelas Abdul Kadir menambahkan, ia selalu meminta kepada Kepala KUA agar melaporkan setiap aktifitas dugaan aliran sesat.
Ditanya aliran sesat sempat muncul tahun 2009 lalu, Abdul Kadir menyatakan pada tahun itu sempat ada laporan aliran sesat muncul di Kecamatan STL Ulu Terawas dan Muara Beliti, dengan modus mengadakan ritual dengan kelompoknya sendiri. “Pada tahun itu memang ada dugaan aliran sesat muncul di dua kecamatan, tetapi sekarang ini belum ada laporan muncul aliran sesat itu,” tambah Abdul Kadir menyarankan agar masyarakat cepat tanggap apabila ada aliran sesat muncul di tempat tinggalnya. Aliran sesat bisa saja muncul dengan sistem kelompok yang meresahkan masyarakat.
Untuk diketahui, aliran sesat kembali muncul setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Palembang mendapatkan laporan aktifitas aliran sesat di Tegal Binangun, Plaju, Palembang, meresahkan masyarakat. Aliran sesat ini dinilai ektrim karena menyimpang dari ajaran agama Islam, misalnya melakukan aktifitas bersama-sama, dan berganti pasangan meski itu sudah suami istri.
Kembali Abdul Kadir menyebutkan ada sejumlah ketentuan dinamakan aliran sesat yang mesti dipedomani oleh masyarakat. “Salah satunya tidak berpedoman dengan ajaran Islam bersumber dari Al Quran dan Hadits,” tegas Abdul Kadir minta agar Kepala KUA terus melakukan koordinasi dengan pihaknya agar aliran sesat itu tidak muncul, dan menganggu ketentraman masyarakat.(08)

MUSI RAWAS- Disduk Capil Kabupaten Mura tetap melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembuatan KTP di kecamatan. Setiap bulan diadakan pertemuan di aula pertemuan kantor Disduk Capil sebagai evaluasi diikuti para camat dan petugas pembuatan KTP.
Kadisduk Capil Kabupaten Mura, H Dian Chandera menjelaskan bahwa dari evaluasi pihaknya diketahui masih ada petugas di kecamatan yang belum dapat menjalankan tugas dengan baik. Sehingga petugas tersebut perlu mendapatkan pembinaan kembali dari pihaknya. “Kita undang pihak kecamatan agar memahami cara serta prosedur pembuatan KTP hingga kita bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja dari petugasnya,” kata Dian Chandera di ruang kerjanya, Selasa (24/1) lalu.
Pembinaan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berurusan untuk membuat KTP dan KK. Sehingga tidak mengalami kendala saat pelaksanaan di lapangan.
“Akhir bulan ini kita akan mengundang kembali camat dan petugas pembuat KTP dan KK sebagai bagian evaluasi penerapan di lapangan,” imbuhnya.
Dijelaskan mantan Kabag Organisasi ini, masyarakat juga dapat menyampaikan keluhan atas pelayanan pembuatan KTP dan KK kepada pihaknya melalui pesan singkat (SMS) online ke nomor 0815 321 21234 yang dibuka hingga 24 jam. “SMS Online ini menampung setiap aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada kita, dan nanti petugas akan membalas SMS tersebut langsung kepada pengirimnya mengenai persoalan yang disampaikan kepada kita,” tambahnya.(08)

MUARA BELITI- Juni 2011 mendatang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Musi Rawas akan mengadakan rally wisata tingkat nasional yang akan dilaksanakan di Kecamatan Tugumulyo. Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan kebudayaan dan adat Mura ke level nasional melalui penampilan tari dan lagu daerah asli Mura.
Hal ini dikemukakan oleh Kadisbudpar Kabupaten Mura, Yamin Pabli melalui Kabid Kebudayaan Mura Hamam Santoso, Selasa (25/1).
Hamam, sapaan pria ini menjelaskan sebelum acara tersebut berlangsung akan dilakukan sosialisasi keseluruh kecamatan agar usaha mengenalkan tari khas Mura dapat diapresiasi masyarakat.
Selain itu, Hamam menjelaskan tentang keberadaan Lembaga Adat yang sudah dibentuk pada April 2010 lalu dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Mura Nomor 235/KPTS/BUDPAR/2010 diketuai Dewan Pembina Adat (DPA) Kabupaten Mura dengan empat bidang. “Mereka diangkat sesuai dengan ketokohan, kewibawaan dan tanggung jawab terhadap budaya dan adat Mura dari tingkat kecamatan dan desa guna sosialisasi kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya dan adat Mura yang saat ini mulai hilang diiringi oleh masuknya budaya dari luar Mura,” jelas Hamam di ruang kerjanya.
Ia menambahkan untuk tingkat kecamatan yang dikoordinir satu orang membawahi tingkat desa dengan jumlah empat orang. “Mereka bertugas mendata warga desa yang memiliki jiwa seni untuk melestarikan kebudayaan dari segi musik, tari, maupun benda-benda kuno,” tambah Hamam.(Mg03)

MUARA BELITI- Selama tahun 2010, Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) Kabupaten Mura telah melaksanakan empat program kerja dengan sembilan kegiatan.
Demikian dikatakan oleh Kepala KPP Kabupaten Mura, Yuselina di ruang kerjanya, Rabu (26/1).
Perempuan berkerudung ini meneruskan program yang sudah berjalan pada saat ini akan dilanjutkan pada anggaran 2011.
“Kegiatan yang sudah kami laksanakan antara lain Gerakan Sayang Ibu (GSI), bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelolah usaha, pemberantasaan buta aksara bagi anak dan perempuan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Mura. Serta pembinaan terhadap anak dan perempuan bekerjasama dengan Polres Mura,” papar Yuselina.
Ia menambahkan tahun ini diprioritaskan untuk gerakan ibu bangkit karena terdapat banyak kegiatan terdiri dari pengajian akbar bekerjasama dengan tim penggerak PKK Kabupaten Mura. “Ini sesuai dengan visi misi Mura Darussalam yang akan diadakan di kecamatan yang menjaid tuan rumah acara. Kegiatan ini diadakan cuma satu kali dengan mengumpulkan seluru anggota tim PKK se-Kecamatan Mura serta memberikan bantuan kepada masjid yang terdapat pada kecamatan tersebut,” jelas Yuselina menambahkan pihaknya juga mengadakan penyuluhan hukum bekerjasama dengan tim PKK dan organisasi perempuan di Kabupaten Mura. Rombongan itu mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkoba dan membina organisasi perempuan pada tingkat kecamatan guna meneruskan kegiatan ini tingkat desa.
Ia menyebutkan menjelang Hari Anak Nasional pada Juli 2011 mendatang bertempat di Polres Mura siap mengumpulkan anak-anak berprestasi dan pada anak kurang mampu dengan memberikan bantuan. Kemudian Hari Ibu yang jatuhnya pada 22 Desember diadakan kegiatan ibu bangkit.(Mg03)

MUARA BELITI- Kadisduk Capil Kabupaten Musi Rawas, H Dian Chandera menegaskan pembuatan KTP dan KK sekarang dapat dilakukan warga di kantor Camat. Penerapan ini telah berlaku sejak Oktober 2010 lalu, dan jika ada komplain dari masyarakat tentang pembuatan KTP tersebut dapat menghubungi pihak kecamatan.
Alasannya, kata Dian Chandera, pembuatan KTP dan KK itu sudah online langsung ke kantor Disdukcapil serta menggunakan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) Online.
Pernyataan Dian Chandera ini dilontarkan setelah muncul keluhan dari masyarakat mempersoalkan pembuatan KTP dan KK di kantor camat. “Saya tidak memberikan pernyataan jika ada komplain dari masyarakat yang mengurus KTP di kecamatan, silahkan tanyakan kepada Camat bersangkutan. Sebab penerapan dari pembuatan KTP dan KK ini gratis sesuai dengan Perda Nomor 20 tahun 2009 tentang retribusi. Di dalam perda itu mengatur 13 item pelayanan yang digratiskan untuk masyarakat, salah satunya pembuatan KTP dan KK,” jelas Dian Chandera di ruang kerjanya, Senin (25/1).
Menurutnya, pelayanan di kecamatan dalam hal pembuatan KTP dan KK itu hingga saat ini belum mengalami kendala termasuk penyediaan blangko KTP dan KK. “Penyediaan blangko untuk satu kecamatan itu bervariasi sesuai dengan jumlah penduduk dan biasanya permintaan kecamatan akan blangko dipenuhi. Hingga tidak ada persoalan untuk blangko tersebut,” tambah Dian Chandera.
Soal evalusi dari pelaksanaan pembuatan KTP dan KK di kecamatan, Dian Chandera menegaskan jika pemahaman petugas di kecamatan mesti ditingkatkan lagi. “Sehingga kami undang datang ke Disduk Capil untuk mendapatkan pengarahan seputar pelayanan pembuatan KTP dan KK,” imbuhnya.
Terpisah, Her, salah seorang warga Kabupaten Mura merasa keberatan dengan pelayanan pembuatan KTP di kantor camat, karena ia menilai kurang maksimal. Apalagi ada pungutan Rp 25 ribu per orang untuk membuat KTP dan KK.
Her menyarankan agar pembuatan KTP dan KK ini tidak membebankan masyarakat karena informasinya sekarang ini membuat identitas diri tersebut gratis.(08)

MUSI RAWAS- Pemkab Musi Rawas menargetkan 3500 santri se-Kabupaten Mura khatam Al-Quran. Pada 2010, target 3000 santri sudah diuji dengan dana Rp 1,8 Miliar dilakukan tim penguji dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 157/KPTS/VI/2010.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Mura, M Zoher Hasan melalui Kepala Sub Bagian Pendidikan Keagamaan (Kasubbag PK), Ruslim mengatakan santri yang lulus uji khatam Al-Quran diadakan setiap setahun sekali pada Juni mendapatkan uang Rp 100 ribu. Sementara guru ngaji menerima Rp 500 ribu sesuai dengan anak didik guru mengaji yang lulus dalam uji khatam Al-Quran.
“Apabila santri yang dibawa berjumlah 10 orang dan lulus 5 orang menjadi Rp 500 ribu dikali dengan jumlah santri yang lulus. Serta dibayarkan kepada guru mengaji tersebut. Apabila santri tidak lulus akan ikut pada 2011 mendatang akan diadakan Juni mendatang,” kata Ruslim.
Lanjut dia, pada tahun 2011, pihak Pemkab Mura belum bergerak serta masih dirancang untuk memenuhi target 3500 santri khatam Al-Quran dengan dana kurang lebih Rp 2 Miliar. Usaha ini dilakukan dalam rangka mewujudkan Mura Darussalam.(Mg03)

MUSI RAWAS- Dari sekian banyak rumah toko (Ruko) di kawasan distrik hanya di Kecamatan STL Ulu Terawas terisi 100 persen. Sewa ruko itu dipatok Rp 5 juta per ruko dengan masa sewa hingga setahun.
Sementara ruko di distrik Nibung, Muara Lakitan, Megang Sakti, Simpang Semambang juga sudah dipesan penyewa, tetapi belum penuh sesuai diharapkan Pemkab Mura.
Kadisperindagsar Kabupaten Mura, EC Priskodesi kepada koran ini menjelaskan bahwa untuk ruko Distrik Terawas sudah penuh hingga 100 persen tersewa dan telah beroperasi.
“Perbandingan dengan ruko yang ada di Muara Beliti hanya 30 ruko yang disewa. Sisanya belum mencapai target yang ditetapkan,” jelas Priskodesi, Senin (25/1).
Untuk ruko di Muara Beliti, lanjut dia, hingga saat ini belum tersalurkan aliran listrik yang memang dibutuhkan penyewa. “Tapi urusan pemasangan aliran listrik menjadi wewenang dari Dinas PU Cipta Karya. Sekarang ini khusus untuk ruko Muara Beliti baru 18 pintu yang teraliri listrik hingga bisa menerangi ruko yang disewa tersebut,” jelas Priskodesi.
Pantauan koran ini di kawasan ruko Agropolitan Centre, ada beberapa ruko yang tutup. Sementara di sebelah kiri ruko yang ditempati rumah makan dan perbankan tetap dibuka untuk melayani pembeli dan nasabah.(08)