MUARA BELITI–Kurang maksimalnya pengawasan proyek dilakukan pemerintah selama ini disebabkan anggota Tim Pengawas Proyek (TPP), yang kebanyakan bukan berasal dari tenaga teknis.
"TPP tidak hanya melibatkan bagian pembangunan saja tetapi dari dinas terkait," kata Kepala Bagian Pembangunan Setda mura, Alexander Akbar kepada koran ini, Kamis (14/4).
Alexander Akbar menyatakan TPP memeriksa pengerjaan proyek setelah proyek pembangunan itu sudah melalui pemeriksaan dari dinas dan instasi kemudian pemeriksaan TPP dilaksanakan setelah pengerjaan dinyatakan selesai oleh SKPD, selaku leading sector.
"Sehingga proses pemeriksaan dilakukan TPP sudah melewati beberapa tahapan tetapi kendala dihadapi Bagian Pembangunan diketahui anggota yang tergabung dalam tim TPP dari bagian pembangunan yang melalui SK Bupati bukan orang teknis," ungkap Alexander.
Ia menyimpulkan hal ini terjadi karena pada Bagian Pembangunan hanya memiliki satu orang tenaga teknis sehingga pihaknya sangat kekurangan tenaga teknis.
"Idealnya di Bagian Pembangunan ini memiliki lima orang tim teknis sehingga untuk anggota TPP dari pihaknya merupakan orang yang kompeten dan memiliki basic untuk mengetahui berapa persen pengerjaan proyek yang dilakukan," papar Alexander.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mura, Ngadi berharap agar TPP yang dibentuk melalui SK Bupati dapat bekerja maksimal sehingga dalam pengerjaan proyek menggunakan uang rakyat dapat lebih baik dikerjakan rekanan.
"Dari beberapa temuan dan laporan masyarakat masih banyak pengerjaan proyek dilakukan rekanan yang belum maksimal," kata Ngadi. Lanjut Ngadi, pemerintah diharapkan menempatkan TPP benar-benar orang yang profesional dan mampu menganalisa pengerjaan dilakukan oleh rekanan. Sehingga pengerjaan proyek sesuai dengan yang diharapakan.(11)
0 komentar