MUSI RAWAS–Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas (Mura), Bupati Ridwan Mukti melakukan perombakan terhadap pejabat struktural dan strategis. Serta meningkatkan kunjungan ke sejumlah desa dan kecamatan.
Namun, aktivitas incumbent mendapat tanggapan dari lawan politik incumbent yang dinilai sebagai salah satu upaya merapatkan barisan, guna mengamankan pelaksanaan Pemilukada.
Penilaian ini dikemukakan Ketua Timses Pasangan Isa Sigit-Agung Yubi Utama, Bastari Ibrahim, Rabu (18/3). Menurut Bastari juga menjabat Ketua DPC PKPB Kabupaten Mura, melihat kenyataan seperti ini pihaknya akan melakukan pengawasan ketat kepada PNS maupun pejabat di lingkungan Pemkab Mura terkait netralitas dalam Pemilukada akan dilaksanakan Juni mendatang.
“Berbagai kegiatan pelantikan PNS baru dan rolling pejabat serta meningkatnya kunjungan bupati selaku incumbent ke sejumlah daerah, menimbulkan kecurigaan terkait upaya untuk suksesi Pemilukada. Tapi kita belum bisa menilai sejauh mana hal ini bisa berpengaruh kepada kandidat tertentu. Akan tetapi melihat fenomena seperti ini kita juga akan melakukan pengawasan secara ketat kepada PNS maupun pejabat terkait dengan netralitasnya dalam perhelatan Pemilukada ini,” papar Bastari.
Bastari menambahkan, pihaknya akan melihat siapa saja orang–orang yang dirolling dan menempatkan jabatan yang baru. Termasuk juga menerapkan pengawasan terhadap orang–orang tertentu yang disinyalir memiliki peran keberpihakan kepada kandidat tertentu.
“Kami belum tahu siapa–siapa orang yang menempati pososi baru, akan tetapi kami akan tetap mewaspadai agar PNS bersikap netral dalam Pemilukada. Kalau nanti ada yang tidak netral akan dikenakan sanksi,” kata Bastari.
Terpisah, Sekretaris Gerakan Parpol Peduli (GPP) Mura, Irkan Pranolus menilai berbagai kegiatan dan agenda Pemkab Mura menimbulkan kesan incumbent merapatkan barisan menjelang Pemilukada mendatang. Namun pihaknya juga akan melihat apakah orang–orang yang menempati pos jabatan strategis memang memiliki SDM yang mumpuni atau tidak.
“Kalau ada rolling dan jabatan dijabat orang yang tepat dengan memiliki kecakapan dan profesionalitas kerja yang baik, maka hal itu akan mendukung keberhasilan program pemerintah. Akan tetapi kalau tidak demikian maka wajar ada anggapan bermuatan politis,” papar Irkan.
Dia menambahkan, walaupun ada kegiatan dan agenda Pemkab Mura terkesan bermuatan politis pihaknya tetap berusaha berpikir positif dengan tidak mengaitkan hal tersebut dengan perhelatan Pemilukada. Namun, pengawasan terhadap PNS di jajaran Pemkab Mura adalah bagian yang harus dilakukan menjelang Pemilukda.
Sementara Koordinator LSM Sumpah Undang–Undang (SUU), Herman Sawiran mengatakan, banyaknya agenda digelar bupati selaku incumbent memang terkesan sangat menguntungkan. Karena pastinya dirinya memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk bertemu dengan masyarakat.
“Intinya baik PNS maupun pejabat struktural harus netral dalam Pemilukada, dan semua kandidat yang akan bertarung harus sportif dan fair dengan tidak memanfaatkan fasilitas tertentu yang tidak dibenarkan dalam aturannya,” kata Herman bijak.(11)
0 komentar