MUSI RAWAS–Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas (Mura) menilai penanganan bencana oleh tim Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana (Satkorlak PB) Mura terkesan tidak profesional. Hal ini terbukti dari kesemrawutannya penanganan bencana maupun penyaluran bantuan kepada korban banjir.
“Seharusnya data yang disiapkan up to date sehingga setiap saat perkembangannya dapat diketahui masyarakat. Kita harus belajar dengan bencana banjir yang terjadi di tiga kecamatan di Mura pada Februari 2010. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi,” kata anggota DPRD Kabupaten Mura, Toyib Rakembang kepada koran ini, Selasa (2/3).
Toyib meneruskan hal ini sangat disesalkan pihaknya, karena banyak warga kesulitan mendapatkan informasi dan data akibat terjadinya banjir disebabkan meluapnya Sungai Rawas. Hingga merendam ribuan rumah serta ribuan hektare sawah di Kecamatan Muara Kelingi, Muara Lakitan, dan Bulang Tengah Suku Ulu (BTS Ulu). Selain minimnya data juga lambannya distribusi bantuan kepada korban banjir.
“Terbatasnya informasi diberikan tim Satkorlak dan warga hanya mengetahui sebagian informasi dari berita-berita yang dimuat media massa baik lokal regional maupun nasional. Sedangkan informasi dari Pemkab Mura hingga 10 hari pasca banjir yang terjadi sejak 19 Februari 2010 dinilai tidak memadai jika dibandingkan dengan fakta yang terjadi di lokasi,” papar Toyib.
Akibatnya, lanjut dia, kerugian material maupun imaterial dialami masyarakat di tiga kecamatan belum diketahui masyarakat umum. Ketidakberesan penanganan bencana di daerah itu, kata dia, karena tidak ada manajemen penanganan bencana dilakukan secara terorganisir, serta berkesinambungan satu dengan lainnya.
”Seharusnya berbagai informasi dan perkembangannya diumumkan Satkorlak PB bukan oleh masing-masing dinas atau relawan yang ada di lapangan. Sehingga informasi bersifat resmi dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata pria ini.
Ia secara pribadi menyayangkan ada pembagian bantuan tidak merata untuk korban banjir pada masing-masing posko di tingkat kecamatan. Sehingga banyak warga menjadi korban malah tidak dapat bantuan, dan daerah yang lokasinya tidak terlalu parah terkena banjir namun dapat bantuan yang lebih banyak.
Senada juga dikatakan anggota Komisi I DPRD Mura, M Soleh. Ia menyebutkan masalah lambannya pendistribusian data sampai ke publik menjadi bukti ketidakmampuan dan tidak siap pemerintah menanangani bencana.
“Komisi I dalam waktu dekat akan memanggil instansi yang bertanggung jawab untuk meminta penjelasan langsung terkait dengan penanganan bencana banjir. Kami akan panggil dinas atau instansi yang bertanggung jawab agar mendapatkan informasi langsung mengenai banjir. Sehingga kedepan kita bisa mengingatkan pemerintah lebih sigap dan profesional menangani bencana, sebab daerah ini masuk kategori daerah rawan bencana,” ujar politisi PAN.(11)
0 komentar