*Disdik Harus Mengevaluasi
MUSI RAWAS-Setelah bergulirnya program pendidikan gratis dicanangkan Pemprov Sumsel, ternyata tidak berjalan seimbang dengan pemerataan jumlah guru di daerah terpencil. Akibatnya, kedepan hal itu mesti menjadi evaluasi dari Dinas Pendidikan (Disdik).
Program sekolah gratis yang saat ini menjadi program unggulan pemerintah dalam kenyataannya masih banyak menemui kendala, khususnya di Kabupaten Mura. Hal itu ditandai dengan tidak meratanya penempatan tenaga guru di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota.
Menyikapi masalah itu maka Komisi I DPRD Mura dalam waktu dekat akan memanggil Disdik serta BKPP Kabupaten Mura. “Dalam waktu dekat kami akan panggil Diknas dan BKD, untuk meminta penjelasan mengapa ada penempatan guru yang tidak merata, khususnya di daerah yang jauh di pusat kota,” kata Ketua Komisi I DPRD Mura, Alamsyah A Manan kepada koran ini, Sabtu (13/2).
Alamsyah menambahkan, program pendidikan gratis sekarang ada harus diapresiasi dengan baik. Sebab, pendidikan adalah bagian dari kebutuhan dasar masyarakat akan tetapi kenyataannya program itu belum mendapat dukungan maksimal dari semua pihak. Ini dibuktikan dengan tidak meratanya penempatan tenaga pendidik.
“Kita dapati kalau di Kecamatan Muara Beliti atau Tugumulyo guru menumpuk, bahkan ada yang kelebihan. Justru hal ini berbanding terbalik dengan daerah yang jauh dengan kota yang tenaga gurunya sangat minim, bahkan jauh dari kata cukup,” ujar Alamsyah dengan tegas.
Menurutnya, kalau kenyataan ini tidak mendapat porsi perhatian maka penempatan tenaga pendidik tidak merata akan menjadi instrumen kegagalan dari program pendidikan di daerah tersebut. Menyikapi kondisi ini DPRD minta penjelasan secara rinci sebagai evaluasi memperbaiki program pendidikan Mura kedepan.
“Setiap tahun ada penerimaan PNS serta TKST pendidikan, tapi penempatan justru tidak merata. Bahkan hanya menumpuk di daerah tertentu saja sehingga hal ini akan kami pertanyakan kepada instansi terkait,” ujarnya.
Kepala Disdik Kabupaten Mura, Edi Iswanto mengatakan bahwa persoalan belum meratanya penempatan guru di daerah–daerah menjadi perhatian pihaknya. Dalam waktu dekat ini pihaknya melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.
“Masalah ini akan kami perhatikan dan kedepan kami akan carikan solusinya, sehingga tenaga pendidik dapat tersebar secara merata di Kabupaten Muta,” tandasnya
Terpisah, Ketua BPD Desa Pangkalan Tarum Kecamatan BTS, Ulu Mistar Lubis mengatakan, SD Negeri di desanya hanya ada satu guru berstatus PNS selebihnya tenaga guru honor berasal dari masyarakat desa itu sendiri.
“Di desa kami hanya ada satu guru PNS dan guru lainnya berstatus honor dan kondisi ini sudah berlangsung lebih dari lima tahun terakhir,” kata Mistar.
Ia meneruskan, dengan kondisi seperti ini pemerintah desa dan BPD sudah beberapa kali mendatangi Disdik. Bahkan melayangkan surat akan tetapi hingga sekarang tetap tidak ada penambahan guru di SD tersebut (11)
0 komentar