f-Irhgandi kasmara/linggau pos
memprihatinkan : Kantor Desa Pulau Panggung yang kondisinya memprihatinkan. Foto diabadikan baru-baru ini.
Berlaku April
MUARA KELINGI–Terhitung mulai 1 April 2010, seluruh pabrik pengolahan karet di tanah air hanya akan membeli karet rakyat dengan kualitas bersih. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan mutu dan harga karet di tingkat pasaran dunia.
Kebijakan tersebut sudah diketahui pemilik penampungan (Pool) karet di daerah kecamatan. “Mulai 1 April seluruh pedagang karet hanya akan membeli karet bersih, karena pabrik hanya membeli karet bersih saja. Kalau kami tetap membeli karet kotor, maka tidak akan dibeli dan karetnya akan disita pabrik untuk dimusnahkan,” kata pemilik pool karet di Kecamatan Muara Kelingi, M Sholeh kepada koran ini, Kamis (31/3).
Sholeh mengatakan bahwa kebijakan pembelian karet bersih dikeluarkan oleh Gabungan Pengusaha Karet Seluruh Indonesia (Gapeksindo) diberlakukan secara nasional. Ia menyebutkan, petani karet di Kabupaten Mura agar mematuhi ketentuan diterapkan pabrik pengolahan karet, baik yang ada di Palembang maupun daerah lainnya. Sehingga mereka tidak merugi karena karet tidak bersih atau mengandung tatal tidak akan dibeli pabrik.
Diberlakukannya sistem pembelian karet bersih, kata dia, kedepan harga karet di daerah lainnya akan naik. Dimana saat ini harga karet bersih dengan kadar air 53 persen di tingkat pedagang pengumpul (pool karet) sudah mencapai Rp 12.000 per kg. Sedangkan harga di pabrik Rp 13.600 per kg. Harganya ini diperkirakan akan terus naik hingga diatas Rp 15.000 per kg.
Untuk memastikan pool karet yang ada di daerah itu hanya membeli karet bersih, Sholeh minta Pemkab Mura melakukan pemantauan di lapangan sehingga harga dan mutu komoditas andalan daerah itu dapat terjamin.
Sementara itu, Riswan (33), petani karet asal Desa Mandi Aur, Kecamatan Muara Kelingi menuturkan, saat ini ia hanya menjual karet bersih sesuai imbauan dikeluarkan pemilik pool karet. Dimana mereka hanya akan menampung karet bersih. “Daripada tidak laku lebih baik menjual karet bersih. Selain harganya tinggi juga akan menjaga nama baik petani dan daerah asal karet,” kata Riswan.(11)
MUARA BELITI–PLN Ranting Lubuklinggau mendukung usaha Pemkab Musi Rawas (Mura) melalui Distamben untuk pengoperasian jaringan distribusi (Jardis) ke masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan kesediaan dari Manager PT PLN (WS2JB) Cabang Lahat Ranting Muara Beliti, yang siap mempresentasikan pengoperasian jardis yang dibangun Pemkab Mura ke tengah-tengah masyarakat.
Kepada koran ini, Mustar Harianja menyatakan hal tersebut, Rabu (31/3). “Saya siap mempresentasikan pengoperasian jardis yang dibangun Pemkab Mura, seperti halnya pernah saya lakukan dihadapan Camat Tuah Negeri belum lama ini. Sebab, ini penting sekali agar masyarakat lebih memahami pengoperasian jardis yang dibangun Pemkab Mura melalui Distamben,” kata Harianja.
Ditanya bagaimana pengoperasian jardis tersebut, Harianja memaparkan bahwa yang pertama kali dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan kelayakan operasi (Megger) peralatan berupa konduktor trafo. “Apabila peralatan konduktor itu baik maka berikan tegangan (Energizer) dengan beban kosong untuk selanjutnya kita ukur tegangan tersebut. Nanti setelah itu jaringan kita operasikan terhadap 20 Kilo Volt (KV) ditambah 5 persen atau dikurang 10 persen. Maksudnya adalah bisa diberi daya 20 KV atau paling bawah 18 KV dengan tegangan paling rendah yang sudah menjadi standar PLN. Nah, apabila tegangan sudah dibawah 18 KV itu tidak layak lagi disalurkan,” papar Harianja dengan sistematis.
Dilanjutkan Harianja, tahapan selanjutnya adalah connecting terhadap trafo serta pihaknya membuat berita acara pengoperasian. “Serta serah terima operasi yang dilampirkan dengan peta jaringan atau gambar jaringan dan lokasinya. Disertakan juga asal-usul barang berupa nota-nota pembelian dan gambar peralatan. Mesti diperhatikan juga pengurusan Sertifikasi Layak Operasi (SLO) yang dibiayai oleh PLN. “Yang nantinya diteruskan tahapan peninjauan lokasi oleh jasa sertifikasi dibantu aparat Pemkab Mura khususnya Distamben,” kata Harianja.
Setelah ini selesai, lanjut dia, laporan daftar jardis ke dalam APBD dilengkapi foto-foto. Dan, dalam waktu dekat ini PLN Muara Beliti akan melakukan operasi ke beberapa daerah seperti di Kecamatan Megang Sakti IV Benai, dengan jumlah pelanggan baru 150 orang. “Tapi sebenarnya masih banyak pelanggan baru yang belum tersalurkan aliran listrik karena kita terbentur dengan kuota KWh yang tidak sedikit. Khusus di Megang Sakti IV sedikitnya 600 calon pelanggan baru yang belum tersalurkan listrik ke rumahnya.(06)
MUSI RAWAS–Komisi IV DPRD Kabupaten Musi Rawas (Mura) mendesak Dinas PU Bina Marga profesional dan transparan, terkait pengelolaan dana pemeliharaan rutin jalan di Kabupaten Mura. Pihak Komisi IV menilai PU Bina Marga dalam pemeliharaan jalan belum transparan, sehingga masyarakat tidak tahu jumlah jalan yang masuk dalam program pemeliharaan rutin. Termasuk jumlah dana digunakan untuk program tersebut.
“Dinas PU Bina Marga harus transparan mengenai proyek pemeliharaan jalan yang rutin dilakukan setiap tahun. Hingga saat ini pengawasan terhadap program pemeliharaan jalan minim diketahui masyarakat,” kata Ismun Yahya, Sektretaris Komisi IV DPRD Mura, Rabu (31/3).
Politisi Partai Demokrat menambahkan, setiap tahun anggaran selalu ada dana khusus dialokasikan untuk proyek pemeliharaan jalan, yang disebut proyek pemeliharaan rutin dibagi ke dalam zona–zona wilayah dengan menelan anggaran hampir Rp 5 miliar setiap tahun. “Kami hanya tahu sejauh ini proyek itu dijalankan tetapi yang tampak hanya pembersihan di pinggir–pinggir jalan tertentu. Sehingga untuk perbaikan jalan masih dinilai kurang dinikmati masyarakat,” kata Ismun Yahya.
Ia kembali menjelaskan setiap tahun ada anggaran rutin diperuntukan bagi pemeliharaan jalan. Namun masyarakat selalu saja mengeluh kerusakan jalan di mana–mana. “Indikasi ini harus dijelaskan PU Bina Marga selaku leading sektor,” jelas Ismun Yahya.
Selain masalah transparansi anggaran proyek pemeliharaan jalan, Ismun juga mewakili dewan mendesak PU Bina Marga mengawasi dengan ketat rekanan yang mengerjakan proyek pemerintah. Dalam sorotan banyak pihak bukan hanya dewan tetapi pemerintah hanya bisa membangun jalan, namun untuk kwalitas masih dinilai kurang. Akibatnya jalan yang dibangun dengan dana rakyat dengan jumlah tidak sedikit tidak bertahan lama atau cepat terjadi kerusakan.
“Leading sektor harus bertanggung jawab dengan peningkatan kwalitas jalan dibangun, jangan hanya bisa membangun secara kuantitas sementara hasil pembangunan cepat rusak serta tidak bisa digunakan dalam kurun waktu lama,” tambah Ismun. Di sisi lain kerusakan jalan terjadi di Kabupaten Mura disebabkan kendaraan investor melewati jalan kabupaten melebihi tonase. Kerusakan jalan itu dinilai menjadi tanggung jawab pihak perusahaan.
Menanggapi hal ini pihak dewan juga meminta kepada pihak eksekutif untuk bertindak tegas kepada pihak perusahaan tertentu yang menjadi penyebab kerusakan jalan di wilayah kerja perusahaan.
“Pemerintah harus tegas kepada perusahaan kalau kerusakan infrastruktur jalan disebabkan oleh perusahaan, karena jalan yang dibangun untuk masyarakat bukan untuk perusahaan,” tambah Ismun.
Hal yang sama diungkapkan anggota DPRD Kabupaten Mura, Azandri. Ia menuturkan dalam pemeliharaan jalan di tiga zona yang menelan dana miliaran rupiah harus jelas dan hendaknya dikerjakan sesuai aspek telah ditetapkan. Serta patut mendapat pengawasan, karena selama ini terlihat tidak ada kejelasan terkait pemeliharaan rutin jalan di Kabupaten Mura.(11)
MUSI RAWAS–PMI Kabupaten Musi Rawas (Mura) dan Lubuklinggau kembali kekurangan stok darah segar. Terbukti, stok dimiliki PMI hingga akhir Maret 2010, tinggal 15 kantong didapat dari donor darah dilaksanakan pengurus Partai Golkar saat pelantikan pengurus Golkar Mura dan Kota Lubuklinggau, belum lama ini.
“Stok darah itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit selama seminggu ini saja. Dapat dikatakan stok darah dimiliki PMI kurang,” kata Pelaksana Harian PMI Kabupaten Mura dan Lubuklinggau, Tusan kepada wartawan, Rabu (31/3).
Tusah meneruskan, stok itu masih sangat kurang guna memenuhi kebutuhan darah diperlukan pasien karena kebutuhan darah PMI juga dipakai untuk memenuhi kebutuhan RS Siti Aisyah.
“Kekosongan stok darah terjadi sejak awal Maret, sehingga untuk pelayanan kebutuhan darah baik RS Sobirin maupun RS Siti Aisyah pasien harus menyediakan donor sendiri,” papar Tusan.
Ia berharap kepada instansi pemerintah maupun swasta dapat membantu penyediaan darah yang biasa dilakukan saat bakti sosial donor darah kepada PMI.
Menurut Tusan, saat ini pihaknya sangat membutuhkan donor darah untuk menjaga stok darah di PMI, agar terus membantu pasien yang sangat membutuhkan darah. “Setiap hari tidak kurang 5 sampai 10 kantong darah dibutuhkan pasien,” kata Tusan.(11)
